peraturan:sdp:317pj.3121999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
07 Oktober 1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 317/PJ.312/1999
TENTANG
PENGGUNAAN NILAI BUKU DALAM PENGGABUNGAN USAHA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 14 Juli 1999 perihal tersebut di atas, dengan ini
dijelaskan sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut, Saudara menanyakan hal-hal sebagai berikut :
a. Apakah Wajib Pajak yang mengalihkan aset dan yang menerima pengalihan aset wajib diaudit
oleh instansi pajak untuk mengetahui beban pajak mereka sebelum melakukan merger/
penggabungan ?
b. Dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 422/KMK.04/1998
disebutkan bahwa Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan
usaha dan Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta.
Pada butir 1 SE-35/PJ.42/1998 disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dapat menggunakan nilai
buku dalam rangka pengalihan harta adalah Wajib Pajak yang mengalihkan harta. Pihak
manakah yang sebenarnya dapat untuk menggunakan nilai buku ?
c. Pasal Pasal 4 KMK Nomor : 469/KMK.04/1998 disebutkan bahwa Wajib Pajak yang menerima
pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha wajib mengajukan permohonan
penggunaan nilai buku kepada Dirjen Pajak cg. Kepala Kanwil Ditjen Pajak setempat yang
membawahi KPP dimana Wajib Pajak yang menerima pengalihan tersebut terdaftar. Pihak
manakah yang berhak menggunakan nilai buku ? Apakah kedua-duanya ?
d. Pada butir 4 SE-35/PJ.42/1998 tercantum ketentuan tentang kelengkapan permohonan Wajib
Pajak. Siapakah yang dimaksud Wajib Pajak disini ?
e. Apakah kolom 2 pada lampiran I nomor IV tentang Neraca Proforma SE-35/PJ.42/1998 harus
diisi dengan nama dua perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau hanya
nama perusahaan Wajib Pajak yang mengalihkan harta atau nama perusahaan yang
menerima pengalihan harta dan pada kolom "setelah penggabungan usaha dengan nama
PT ...", apakah berarti penggabungan aktiva dan pasiva dari kedua perusahaan tersebut,
ataukah hanya salah satunya ?
2. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999 tentang
Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau
Pemekaran Usaha sebagai pengganti SE-35/PJ.42/1998 tanggal 13 Nopember 1998 dan
SE-12/PJ.42/1999 tanggal 19 Maret 1999, antara lain ditegaskan bahwa :
a. Wajib Pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam pengalihan harta menurut Keputusan
Menteri Keuangan RI Nomor : 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 469/KMK.04/1998 tanggal
30 Oktober 1998 adalah :
i) Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harga dalam rangka penggabungan atau
peleburan usaha;
ii) Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha, yang
akan "Go Public" dengan melakukan penawaran umum perdana (IPO) di bursa efek.
b. Wajib Pajak sebagaimana huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
i) mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal pajak;
ii) sudah melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait, termasuk
cabang/perwakilan yang terdaftar di KPP-KPP lokasi;
iii) Laporan Keuangan Wajib Pajak khususnya untuk tahun pajak dilakukannya
pengalihan harta harus diaudit akuntan publik.
c. Permohonan izin dimaksud diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar, selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sesudah proses penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha
dilakukan, yaitu :
i) dalam hal penggabungan atau peleburan usaha, diajukan oleh Wajib Pajak yang
menerima pengalihan harta;
ii) dalam hal pemekaran usaha, dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan
pengalihan harta.
d. Dalam hal pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku telah mendapat persetujuan
Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta tersebut harus
mencatat nilai perolehannya sesuai dengan nilai buku sebagaimana tercantum dalam
pembukuan Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta.
3. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-30/PJ.42/1999 tanggal 21 Juli 1999 tentang
Penegasan atas Laporan Keuangan Wajib Pajak yang harus diaudit oleh Akuntan Publik sehubungan
dengan Pelaksanaan SE-21/PJ.42/1999 ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Wajib Pajak khususnya
untuk tahun pajak dilakukannya pengalihan harta yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah
Laporan Keuangan dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan laporan Keuangan dari
Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Laporan Keuangan Wajib Pajak khususnya untuk tahun pajak dilakukannya pengalihan harta
harus diaudit oleh akuntan publik baik Laporan Keuangan dari Wajib Pajak yang melakukan
pengalihan harta maupun Laporan Keuangan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan
harta;
b. Wajib Pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam rangka pengalihan harta adalah Wajib
Pajak yang menerima pengalihan harta, yaitu dengan mencatat nilai perolehannya sesuai
dengan nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan Wajib Pajak yang melakukan
pengalihan harta;
c. Wajib Pajak yang harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak dalam hal penggabungan usaha adalah Wajib Pajak yang menerima
pengalihan harta;
d. Bentuk formulir yang harus dipergunakan untuk pengajuan permohonan adalah sebagaimana
lampiran Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999.
Data yang harus dicantumkan dalam Neraca Proforma adalah data seluruh perusahaan yang
melakukan penggabungan usaha, baik sebelum maupun setelah digabung.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN
ttd
IGN MAYUN WINANGUN
peraturan/sdp/317pj.3121999.txt · Last modified: 2023/02/05 18:09 by 127.0.0.1