peraturan:sdp:300pj.532004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
10 Mei 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 300/PJ.53/2004
TENTANG
PPN ATAS JASA EVAKUASI MEDIS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat jawaban Direktur Jenderal Pajak nomor S-1021/PJ.532/1997 tanggal 7 April 1997
kepada Saudara hal PPN atas jasa evakuasi medis, maka bersama disampaikan penegasan kembali mengenai
perlakuan PPN atas jasa evakuasi medis, sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan:
a. Butir 1 bahwa dalam surat Saudara dijelaskan bahwa (klien Saudara) melakukan kegiatan
evakuasi medis menggunakan banyak sarana antara lain sarana medis (dokter dan
peralatan), sarana angkutan darat/laut/udara, alat-alat khusus, tempat darurat, dan lain-lain,
dan biaya penggunaan sarana tersebut dibebankan atau ditagih kepada pasien.
b. Butir 2 bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994, ditetapkan
jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Butir 4 angka 1 bahwa jasa evakuasi medis yang terdiri dari jasa persewaan kendaraan,
persewaan alat-alat khusus, persewaan ruangan, jenis jasa tersebut tidak termasuk dalam
jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas penyerahannya
terutang Pajak Pertambahan Nilai. Namun, apabila jasa persewaan kendaraan, persewaan alat
khusus, persewaan ruangan tersebut merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan
dengan jasa di bidang pelayanan kesehatan medik dalam rangka melakukan jasa evakuasi
medis, maka atas penyerahan jasa-jasa tersebut tidak terutang PPN, dengan syarat penagihan
penggantian atas jasa-jasa tersebut tergabung dalam satu kuitansi yang diterbitkan oleh
pengusaha jasa evakuasi medis.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 mengatur antara lain:
a. Pasal 1 angka 5, bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau
hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang
karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
b. Pasal 1 angka 6, bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka
5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
c. Pasal 1 angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai
Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
d. Pasal 1 angka 19, bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
e. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
f. Pasal 4A ayat (3) huruf a, bahwa jasa di bidang pelayanan kesehatan medik termasuk jenis
jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
g. Pasal 4A ayat (3) huruf j juncto Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000
tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai mengatur
bahwa jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak
bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai, mengatur antara lain:
a. Pasal 5 huruf a, bahwa jasa di bidang pelayanan medik termasuk kelompok jasa yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Pasal 6, bahwa jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a meliputi:
- Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- Jasa dokter hewan;
- Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi dan fisioterapi;
- Jasa kebidanan dan dukun bayi;
- Jasa paramedis dan perawat, dan
- Jasa rumah sakit, jasa rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan
sanatorium.
4. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 dan 3, dengan ini diberikan penegasan bahwa:
a. Jasa evakuasi medis tidak termasuk ke dalam jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
yang tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu, atas penyerahan jasa evakuasi medis oleh
pengusaha jasa evakuasi medis dikenakan PPN.
b. Apabila di dalam jasa evakuasi medis yang diserahkan terdapat jasa-jasa di bidang pelayanan
kesehatan medik yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b
tersebut diatas, maka PPN tidak dikenakan hanya atas pembayaran untuk penyerahan jasa di
bidang pelayanan kesehatan medik dengan syarat sepanjang pembayaran atas jasa-jasa
tersebut dapat dipisahkan. Sedangkan jasa evakuasi medis yang terdiri dari jasa persewaan
kendaraan, persewaan alat-alat khusus, persewaan ruangan tetap dikenakan PPN. Namun
demikian, apabila pembayaran atas pelayanan jasa kesehatan medik yang tidak dikenakan
PPN merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pembayaran atas jasa
evakuasi medis, maka atas penyerahan tersebut terutang PPN dengan Dasar Pengenaan
Pajak sebesar seluruh imbalan yang diterima oleh pengusaha jasa evakuasi medis atas
penyerahan jasa evakuasi medis tersebut.
c. Oleh karena itu, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1021/PJ.532/1997 tanggal 7 April
1997 hal PPN atas Jasa Evakuasi Medis dinyatakan tidak berlaku.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/300pj.532004.txt · Last modified: 2023/02/05 18:13 by 127.0.0.1