peraturan:sdp:299pj.3132004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
7 April 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 299/PJ.313/2004
TENTANG
PERLAKUAN PPh PASAL 26 ATAS ROYALTI DAN JASA TEKNIK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 13 Nopember 2003 perihal perlakuan tarif PPh Pasal 26
atas jasa teknik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan permasalahan bahwa:
a. PT ABC adalah perusahaan PMA Jepang yang melakukan perjanjian kerja sama teknik
(Technical Collaboration Agreement) dengan XYZ;
b. Dalam perjanjian yang ditandatangani tanggal 1 Nopember 1992 tersebut, antara lain
diperjanjikan bahwa:
- PT ABC menerima dan XYZ memberi bantuan teknis dan lisensi untuk memproduksi
dan menjual bahan-bahan kimia untuk pembuatan tekstil, dengan syarat-syarat dan
kondisi tertentu;
- Bantuan teknis dan lisensi yang diberikan berupa lisensi penggunaan hak paten,
merek dagang, know how, dan informasi teknis menyangkut produk bahan-bahan
kimia yang akan diproduksi dan dijual, serta bahan baku atau bahan penolong dan
pelatihan karyawan PT ABC dalam rangka pembuatan produk dimaksud;
- Sebagai imbalan atas pemberian bantuan teknis dan lisensi tersebut di atas, PT ABC
akan membayar sejumlah royalti selama jangka waktu tertentu serta imbalan
lainnya, termasuk membayar biaya-biaya pelatihan karyawan sebagaimana
ditentukan dalam Lampiran A Perjanjian;
c. Saudara menanyakan apakah atas jasa teknik yang Saudara lakukan tersebut dikenakan
Pemotongan PPh Pasal 26 dan berapa besarnya tarif PPh Pasal 26 tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU
PPh), antara lain diatur bahwa atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar
20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
3. Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Jepang antara lain
diatur:
a. Pasal 12 ayat (1):
Royalti yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya,
dikenakan pajak di Negara lainnya itu.
b. Pasal 12 ayat (2):
Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana royalti itu
berasal, sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila si penerima adalah
pemilik royalti yang menikmatinya, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari
jumlah kotor royalti.
c. Pasal 12 ayat (3):
Istilah "royalti" yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang
diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta
kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film-sinematografi dan film atau pita-pita
untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus
rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-
perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai
pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan.
d. Pasal 12 ayat (6):
Apabila karena adanya suatu hubungan istimewa antara pembayar dan penerima royalty atau
antara keduanya dengan pihak ketiga maka jumlah royalty, dengan memperhatikan
penggunaan, hak dan keterangan untuk mana royalty itu dibayar melebihi jumlah yang
seharusnya disepakati oleh pembayar dan penerima seandainya tidak terdapat hubungan
istimewa, maka ketentuan-ketentuan pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang
disebut terakhir.
Dalam hal demikian, jumlah pembayaran selebihnya tetap dikenakan pajak menurut
perundang-undangan masing-masing Negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
lain dalam persetujuan ini.
e. Pasal 15 ayat (1):
Gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa yang diterima oleh seorang penduduk dari
suatu Negara berkenaan dengan pekerjaan dalam hubungan perburuhan hanya akan
dikenakan pajak di negara itu, kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di negara lain, jika
demikian, maka balas jasa yang diterima dari pekerjaan itu dikenakan pajak di Negara lain
itu.
f. Pasal 15 ayat (2):
Balas jasa yang diperoleh seorang penduduk di suatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan
di Negara lain, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama, jika:
1) Si penerima berada di Negara lain itu selama suatu masa atau masa-masa yang
jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam suatu tahun takwim; dan
2) Balas jasa dibayar oleh atau atas nama majikan yang bukan merupakan penduduk
Negara lainnya itu; dan
3) Balas jasa tidak menjadi beban suatu pendirian tetap atau tempat tertentu yang
dimiliki oleh majikan di Negara lainnya itu.
4. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa Teknik dan Jasa
Manajemen Menurut Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh ditegaskan, bahwa yang dimaksud
dengan jasa teknik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan
pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:
a. Untuk suatu proyek tertentu.
Dalam proyek tertentu ini jasa teknik pada umumnya hanya diberikan sekali saja misalnya
membangun gedung pabrik diperlukan penelitian misalnya berupa:
1. penelitian jenis tanah tempat bangunan itu akan didirikan;
2. pembuatan desain bangunan;
3. pengawasan pelaksanaan bangunan itu.
b. Untuk membuat suatu jenis produk tertentu.
Dalam membuat produk tertentu ini jasa teknik dapat diberikan lebih dari sekali. Jasa teknik
ini diberikan secara terus menerus dalam rangka membuat produksi tertentu. Jasa teknik
yang diberikan terus menerus ini dapat berupa pemberian:
1. Informasi teknik dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-
perhitungan dan sebagainya;
2. bantuan berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pegawai dari pemberi jasa
tehnik, dan
3. latihan atas para petugas dari pemakai jasa.
Namun ada kalanya jasa teknik untuk pembuatan suatu jenis produk tertentu dapat
pula diberikan sekali saja, misalnya kemacetan mesin, yang mengakibatkan produksi
tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya.
5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini dapat diberikan penegasan bahwa:
a. Pembayaran yang dilakukan oleh PT. ABC kepada XYZ, japan sehubungan dengan lisensi
penggunaan hak paten, merk dagang, know-how, dan informasi teknis dalam rangka
memproduksi dan menjual bahan-bahan kimia untuk keperluan pembuatan produk tekstil
adalah termasuk pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 12 P3B Indonesia-
Jepang. Atas pembayaran royalti tersebut terutang PPh Pasal 26 sebesar 10% dari jumlah
bruto;
b. Dalam hal jumlah pembayaran royalti seperti pada huruf a di atas, karena adanya hubungan
istimewa antara PT ABC dengan XYZ, japan melebihi jumlah yang telah disepakati di antara
keduanya apabila hubungan istimewa tersebut tidak ada, maka sebesar kelebihan
pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 26 sebesar 20%;
c. Dalam hal pemberian pelatihan oleh XYZ, dilakukan dengan pengiriman karyawan PT ABC ke
Jepang, maka atas pembayaran gaji dan imbalan lainnya berupa uang (selain biaya
perjalanan dan akomodasi) oleh PT ABC kepada karyawan Indonesia yang dikirim ke Jepang
untuk mengikuti pelatihan, terutang PPh Pasal 21 di Indonesia sepanjang:
- keberadaan karyawan tersebut tidak melebihi 183 hari; dan
- gaji atau imbalan tersebut dibayar oleh atau atas nama PT ABC, dan
- gaji atau imbalan tersebut tidak menjadi beban bentuk usaha tetap (BUT) dari PT ABC
di Jepang;
d. Dalam hal pemberian pelatihan oleh XYZ, dilakukan dengan pengiriman karyawan XYZ, ke
Indonesia, maka atas pembayaran gaji dan imbalan lainnya berupa uang (selain biaya
perjalanan dan akomodasi) oleh XYZ, kepada karyawan Jepang yang dikirim ke Indonesia
untuk memberikan pelatihan, terutang PPh Pasal 21 di Indonesia sepanjang:
- keberadaan karyawan tersebut melebihi 183 hari, dan;
- gaji atau imbalan tersebut tidak dibayar oleh atau atas nama XYZ, dan
- gaji atau imbalan tersebut tidak menjadi beban bentuk Usaha tetap (BUT) dari XYZ.
Demikian penegasan kami agar Saudara maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO
peraturan/sdp/299pj.3132004.txt · Last modified: by 127.0.0.1