KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 8 Oktober 1997

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                       NOMOR S - 2844/PJ.531/1997

                            TENTANG

             PPN, PPn BM DAN PPh ATAS PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI 
                     DARI DANA PINJAMAN LUAR NEGERI (OECF)

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara No. PK.513.09a.0497 tanggal 26 April 1997, perihal seperti tersebut pada 
pokok surat, dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut :

I.   Pajak Pertambahan Nilai

     1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 42 TAHUN 1995, atas impor serta penyerahan barang 
    dan jasa dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana 
    pinjaman luar negeri, tidak dipungut PPN dan PPn BM.

     2. Berdasarkan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan No. 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996, 
    dimaksud dengan proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) 
    atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP.

     3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengadaan 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda 4 untuk 
    Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai yang 
    dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri (OECF), mendapat fasilitas tidak dipungut PPN/PPn BM.

II.  Pajak Penghasilan

     1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tanggal 30 Nopember 1995 jo 
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996, Pajak Penghasilan yang 
    terutang sejak tanggal 1 April 1995 oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) atas 
    penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka 
    pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, 
    ditanggung Pemerintah.

     2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PPh atas pengadaan 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda 4 
    untuk Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kabupaten Daerah tingkat II Sinjai yang 
    dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri (OECF), ditanggung Pemerintah.

Demikian untuk menjadikan maklum.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

FUAD BAWAZIER