peraturan:sdp:25pj.532004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
20 Januari 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 25/PJ.53/2004
TENTANG
PPN ATAS JASA HUKUM
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .......................... tanggal 15 Oktober 2003 hal Menolak Profesi
Advokat Dikelompokkan sebagai Pengusaha Kecil Penghasilan Advokat Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat beserta lampirannya tersebut dikemukakan bahwa :
a. Saudara menerima Surat dari Kepala KPP Jakarta Pulogadung Nomor
S-465/WPJ.04/KP.0304/2003 tertanggal 8 Oktober 2003 hal Tanggapan atas Surat
Nomor ........................., yang antara lain menyampaikan bahwa :
a.1. Saudara telah melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak berupa penyerahan jasa
hukum.
a.2. Berdasarkan pemeriksaan, penerimaan bruto Saudara selama tahun 2002 dari
penyerahan jasa hukum tersebut sebesar Rp.219.729.716,00 (dua ratus sembilan
belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah). Jumlah
ini telah melampaui batasan peredaran/penerimaan bruto yang digunakan sebagai
kriteria penggolongan Pengusaha Kecil. Oleh karena itu, Saudara dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
b. Saudara menolak Keputusan Kepala KPP Jakarta Pulogadung tersebut di atas karena :
 b.1. Saudara sampai sekarang adalah advokat berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor A.1036-KP.04.13-1986 tanggal 5 April 1986, dan hanya
menjalankan pekerjaan profesi sebagai advokat.
b.2. Bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat, yang antara lain mengatur :
1) Pasal 1 ayat (1), bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-undang.
2) Pasal 1 ayat (2), bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat
berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,
mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien.
2. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000,
antara lain mengatur :
a. Pasal 2 ayat (4), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib PaJak atau
Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak. Dalam memori penjelasan Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa
terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk
mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang
pribadi alau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
b. Pasal 2 ayat (5), bahwa jangka waktu pendaftaran dan petaporan serta tata cara pendaftaran
dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
3. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 7, bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian
pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu
barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang
dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan
atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan
PPnBM ini.
b. Pasal 1 angka 15, bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak
termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,
kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
c. Pasal 1 angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,
Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
d. Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
e. Pasal 3A ayat (1), bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, buruf c, atau huruf f Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib
memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang terutang. Dalam memori penjelasan Pasal 3A ayat (1) antara lain
dinyatakan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean diwajibkan :
e.1. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
e.2. memungut pajak yang terutang;
e.3. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak
Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
e.4. melaporkan penghitungan pajak.
f. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Dalam penjelasan Pasal 4 huruf c
antara lain dinyatakan bahwa : Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena
Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang
terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
g. Pasal 4A ayat (3) juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis
Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menetapkan jenis-jenis jasa
yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dan jasa hukum tidak termasuk jenis jasa
yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan
penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari
Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
b. Pasal 2 menyatakan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai antara
lain mengatur :
a. Pasal 1, bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto
dan atau peneriman bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
b. Pasal II, bahwa Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan
Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta
Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, antara lain mengatur :
a. Pasal 11 ayat (3), bahwa pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan
dalam hal Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain,
bubar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak.
b. Pasal 13 ayat (1) huruf a, bahwa Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ditentukan,
yang dilakukan antara lain oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa
Khusus.
c. Pasal 13 ayat (2), bahwa dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak
melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak
dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak
paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.
7. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 6, serta memperhatikan isi surat Saudara
beserta lampirannya pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Jasa hukum yang dilakukan oleh Roesidi Prawiro Atmodjo, S.H. & Rekan merupakan Jasa
Kena Pajak, oleh sebab itu atas penyerahan jasa hukum tersebut terutang Pajak Pertambahan
Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Penggantian.
b. Mengingat peredaran usaha dari kegiatan jasa hukum Roesidi Prawiro Atmodjo, S.H. & Rekan
selama tahun 2002 telah melewati batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000, maka Saudara
diwajibkan melaporkan usaha Saudara kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Saudara.
c. Setiap melakukan penyerahan jasa hukum, Saudara diwajibkan membayar dan menyetorkan
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas,
kemudian melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dalam Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai setiap bulan sekaligus menyampaikan Surat Pemberitahuan
tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kegiatan usaha Saudara.
d. Dengan demikian, tindakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung mengukuhkan
Saudara sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
e. Mengingat batasan Pengusaha Kecil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 diubah menjadi
Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka apabila peredaran usaha Saudara kurang
dari batasan tersebut, Saudara dapat mengajukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak dengan
tata cara sebagaimana dimaksud dalam butir 6.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal,
PJ. Direktur PPN dan PTLL
ttd
Robert Pakpahan
NIP 060060167
peraturan/sdp/25pj.532004.txt · Last modified: 2023/02/05 05:55 by 127.0.0.1