peraturan:sdp:24pj.3322006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
17 Januari 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 24/PJ.332/2006
TENTANG
PERMOHONAN PEMBAYARAN KEKURANGAN IMBALAN BUNGA
SESUAI SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN PAJAK NO. PUT-05862/PP/MII/99/2005
TANGGAL 1 JULI 2005 SEBESAR RP 566.667.783 ATAS NAMA PT HA NPWP 00.000.000.0-000.000
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Ph. KI selaku Direktur PT HA Nomor: XXXXX tanggal 15 Desember 2005
perihal dimaksud pada pokok di atas (fotokopi terlampir), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai
berikut :
A. Dalam surat tersebut yang bersangkutan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Surat tersebut sebagai tindak lanjut atas surat Kepala Kantor Wilayah XIX Wajib Pajak Besar
Nomor S-380/WPJ. 19/2005 tanggal 10 November 2005 sebagai jawaban atas surat Wajib
Pajak Nomor XXXXX tanggal 10 Oktober 2005.
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.05862/PP/M.II/99/2005 tertanggal 1 Juli
2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 1 Juli 2005 dengan amar putusan
"Mengabulkan seluruh permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: S-49/WPJ.19/KP.01/2005 tanggal 7 Januari 2005 mengenai penolakan
terhadap permohonan pembayaran kekurangan imbalan bunga sesuai ketentuan pasal 27A
KUP atas kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:
Put.02795/PP/M.II/15/2004 tanggal 26 Mei 2004 atas nama PT HA NPWP: 0.000.000.0-000.000
alamat Jl. RPS No 38-40 Jakarta 10350. "Wajib Pajak telah mengajukan permohonan imbalan
bunga atas kelebihan pembayaran SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 1999 kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dengan surat Nomor XXXXX tanggal 1 Agustus 2005
yang kemudian disusul dengan surat Nomor XXXXX tanggal 14 September 2005. Karena tidak
ada jawaban, Saudara mengirim surat permohonan kembali kepada kepala Kantor Wilayah
XIX Wajib Pajak Besar Nomor XXXXX tanggal 10 Oktober 2005 untuk dapat melaksanakan
Putusan Pengadilan Pajak tersebut.
3. Selanjutnya surat Kepala Kanwil XIX Wajib Pajak Besar Nomor S-380/WPJ. 19/2005 tanggal
10 November 2005 sebagai jawaban atas surat Saudara tersebut menyatakan bahwa Direktur
Jenderal Pajak saat ini sedang mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan
Pajak No.Put-05862/PP/M.II/99/2005 tanggal 1 Juli 2005 ke Mahkamah Agung dan oleh Kepala
Kantor Wilayah XIX Wajib Pajak Besar Wajib Pajak diminta untuk bersabar menunggu
pelaksanaan putusan pengadilan menunggu proses di Mahkamah Agung.
4. Menurut pendapat Wajib Pajak, surat Kepala Kantor Wilayah XIX Wajib Pajak Besar tersebut
tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 TAHUN 2002 tentang Pengadilan Pajak dimana
dengan jelas diatur antara lain :
- Pasal 77 ayat (1) : Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir
dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pasal 88 ayat (2) : Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh
Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima
putusan.
- Pasal 89 ayat (2) : Permohonan peninjauan kembali tidak
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan
putusan Pengadilan Pajak.
Berdasarkan Pasal 77 ayat (1), Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (2) UU Pengadilan Pajak
di atas, menurut pendapat Saudara tidak alasan pihak Ditjen Pajak/Kanwil XIX Wajib Pajak
Besar untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
5. Sehubungan dengan hal tersebut Wajib Pajak mohon dengan sangat agar putusan Pengadilan
Pajak No. Put. 05862/PP/M.II/99/2005 tanggal 1 Juli 2005 mengenai pembayaran kekurangan
imbalan bunga sebesar Rp 566.663.783,- dapat dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang
yang berlaku.
B. Dasar Hukum
I. Berdasarkan Pasal 27A ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1994, diatur bahwa apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima
sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat
bulan.
II. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
16 TAHUN 2000 antara lain diatur :
- Pasal 27A ayat (1) dan penjelasannya menyebutkan bahwa apabila pengajuan
keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang
utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan
atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. Imbalan bunga hanya diberikan
berkenaan dengan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyangkut
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan (SKPKBT).
- Pasal 47A dan penjelasan menyebutkan bahwa terhadap semua hak dan kewajiban
perpajakan yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor
6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994. Dalam rangka memberikan
kepastian kepada Wajib Pajak, maka mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang
belum diselesaikan untuk tahun 2000 dan sebelumnya tetap diberlakukan Undang-
undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994.
III. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang
Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak mengatur antara lain :
- Pasal 1 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena
pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Ayat(1).
- Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa imbalan bunga atas kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, dihitung sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal
pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan
diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- Pasal 6 huruf b menyebutkan bahwa imbalan bunga berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan ini berlaku terhadap imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) dan ayat (3) yang menyangkut Tahun Pajak 1995 dan seterusnya.
IV. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 683/KMK.03/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang
Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak mengatur antara lain :
- Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang
dimaksud dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya
disebut KUP adalah Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000.
- Pasal 2 huruf c menyebutkan bahwa imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak
dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau
permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27A ayat (1) KUP.
- Pasal 13 menyebutkan bahwa pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 540/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemberian
Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.
- Pasal 14 menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2002.
V. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:
SE-01/PJ.32/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Penanganan Surat-Surat Wajib Pajak, diatur
bahwa surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya bersifat operasional yang
ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan agar dijawab
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau oleh Kepala
Kantor Wilayah atasannya. Oleh karena itu, surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya
bersifat operasional yang ditujukan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak agar segera
diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau Kepala
Kantor Wilayah atasannya untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Wajib Pajak yang
bersangkutan.
C. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam huruf B di atas serta memperhatikan surat Saudara Ph. K.
Intama pada huruf A, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Permasalahan tersebut merupakan masalah operasional yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan sehingga atas penyelesaiannya menjadi tugas dan tanggung
jawab Saudara.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas diharapkan permasalahan tersebut dapat segera
ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. Direktur Jenderal
Direktur,
ttd.
Herry Sumardjito
NIP 060061993
peraturan/sdp/24pj.3322006.txt · Last modified: 2023/02/05 06:19 by 127.0.0.1