KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                31 Oktober 1994

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 2493/PJ.51/1994

                            TENTANG

          PENGENAAN PPn BM ATAS IMPOR KENDARAAN PENGANGKUTAN ORANG, 
                   PENGANGKUTAN BARANG, DAN SEPEDA MOTOR

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX  tanggal 20 Oktober 1994 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui bahwa atas impor CKD kendaraan bermotor jenis 
pengangkutan orang (HS.87.02 dan HS.87.03), pengangkutan barang (HS.87.04), dan sepeda motor 
(HS.87.11) tidak terutang PPn BM pada saat pengimporannya, sebab pada saat penyerahan di dalam negerinya 
juga terutang PPn BM. Dengan demikian PPn BM tersebut tidak dipungut dua kali.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER