KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      01 Mei 1998

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 246/PJ.423/1998

                            TENTANG

                        PERMOHONAN BEBAS PAJAK

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Oktober 1997 Nomor : XXX perihal tersebut di atas, dengan ini 
kami berikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Yayasan ABC R.I di dalam menjalankan usahanya hanya mengelola hasil bunga deposito dan jasa giro 
    serta donasi dari PT XYZ, sehingga dana yang ada seringkali tidak mencukupi untuk menopang 
    biaya-biaya dari Markas Besar Legiun Veteran R.I.

2.  Dalam surat tersebut Saudara memohon pembebasan Pajak Penghasilan atas penjualan tanah yang 
    digunakan semata-mata untuk menghimpun dana dalam hal untuk menanggulangi biaya-biaya yang 
    dikeluarkan setiap tahunnya.

3.  Berdasarkan Pasal 11 A ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 TAHUN 1996 tanggal 16 April 1996 
    tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1994 tentang pembayaran Pajak 
    Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan bahwa 
    Yayasan atau organisasi yang sejenis yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
    terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995, terutang Pajak Penghasilan 5% (lima persen) dari jumlah 
    bruto nilai pengalihan.

4.  Berdasarkan penjelasan di atas, dengan ini kami tegaskan bahwa terhadap permohonan Saudara 
    untuk pembebasan Pajak Penghasilan atas penjualan tanah tersebut tidak dapat kami penuhi.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR 

ttd

I MADE GDE ERATA