KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            14 Nopember 1995    

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 2415/PJ.53/1995

                            TENTANG

            PENGENAAN PPN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 20 Oktober 1995 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) jo. ayat (8) huruf b Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana 
    telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, Pajak Masukan atas perolehan Barang 
    Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, 
    tidak dapat dikreditkan.

2.  Sesuai dengan angka 3.1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.53/1995 tanggal 17 
    Maret 1995, kegiatan membangun sendiri hanya terutang PPN apabila permulaan kegiatan tersebut 
    (menggali fondasi, memasang tiang pancang, dll.) terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995.
    PPN yang terutang ditetapkan sebesar 10% x 40% x jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan atau 
    dibayarkan, tidak termasuk harga tanah.

3.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, kegiatan pembangunan pabrik plywood dan sarana-
    sarana penunjangnya yang dikerjakan sendiri oleh PT. XYZ pada akhir bulan September 1994 hingga 
    sekarang, diberikan penjelasan sebagai berikut :

    3.1.    Kegiatan pembangunan yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 1995 tidak dikenakan PPN 
        atas kegiatan membangun sendiri, melainkan dikenakan PPN atas jasa konstruksi yang 
        dilakukan oleh pemborong. Ada atau tidaknya jasa konstruksi yang diberikan oleh pemborong 
        memerlukan penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pemeriksaan Pajak setempat.

    3.2.    PPN terutang atas pembelian bahan untuk membangun sendiri, tidak dapat dikreditkan karena 
        PPN tersebut untuk pembelian yang tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan 
        PT. XYZ, sehingga PPN tersebut masuk dalam unsur biaya yang dikeluarkan yang menjadi 
        dasar penghitungan PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut pada butir 2.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO