peraturan:sdp:237pj.3232005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
21 Maret 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 237/PJ.323/2005
TENTANG
JASA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 28 Juli 2004 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Perusahaan Saudara menggunakan/memanfaatkan jasa teknik dari perusahaan-perusahaan
sebagai berikut :
_______________________________________________________________
No. Nama Wajib Pajak Luar Negeri (WP LN) Asal Negara
_______________________________________________________________
1. ABC Singapura
2. BCA Singapura
3. XYZ Singapura
4. PQR Singapura
5. CBA Australia
_______________________________________________________________
b. Wajib Pajak-Wajib Pajak Luar Negeri tersebut di atas tidak mempunyai suatu Badan Usaha
Tetap (BUT) di Indonesia.
c. Jasa teknik yang dimanfaatkan, dilakukan di luar negeri.
d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Saudara mengajukan permohonan penegasan mengenai
perlakuan perpajakan (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai) atas jasa teknik yang
diberikan oleh Wajib Pajak Luar Negeri tersebut.
2. Perlakuan PPh
a. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU PPh),
antara lain diatur bahwa :
1) Pasal 2 ayat (4) huruf b : Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan
dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia;
2) Pasal 26 ayat (1) huruf d : Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan
jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan
pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar
negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua
puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.
b. Sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan
Singapura, antara lain diatur bahwa:
1) Article 5 (2) i : The term "permanent establishment" shall include especially the
furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through an
employee or other person (other than an agent of an independent status within the
meaning of paragraph 7) where the activities continue within a Contracting State for a
period or periods aggregating more than 90 days within a twelve-month period;
2) Article 7 (1) : The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only
in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
c. Sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan
Australia, antara lain diatur bahwa :
1) Article 5 (2) j : The term "permanent establishment" includes especially the furnishing
of services, including consultancy services, by an enterprise within one of the
Contracting States through employees or other personnel enggaged by the enterprise
for that purpose, if those services are furnished, for the same or a connected project,
within that State for a period or periods aggregating more than 120 days within any
12 month period;
2) Article 7 (1) a : The profits of an enterprise of one of the Contracting States shall be
taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other
Contracting State through a permanent establishment situated in that other State. If
the enterprise carries on business in that manner, the profits of the enterprise may be
taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent
establishment.
d. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal
29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), antara
lain ditegaskan bahwa :
1) Butir 2 huruf a : Wajib Pajak luar negeri (WPLN) wajib menyerahkan asli Surat
Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang membayarkan penghasilan dan
menyampaikan fotokopi SKD tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat
pihak yang membayarkan penghasilan terdaftar. SKD asli tersebut menjadi dasar
bagi pihak yang membayarkan penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai
ketentuan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara
tempat kedudukan WPLN tersebut;
2) Butir 2 huruf b : SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di
negara mitra runding. Namun demikian, SKD yang dibuat oleh pejabat pada Kantor
Pelayanan Pajak tempat WPLN yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan
dipersamakan dengan SKD yang dibuat Competent Authority.
3. Perlakuan PPN
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur sebagai berikut :
1) Pasal 1 angka 5 : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas
petunjuk pemesan;
2) Pasal 1 angka 6 : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka
5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;
3) Pasal 1 angka 8, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean adalah
setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean.
4) Pasal 1 angka 19 : Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-
undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
5) Pasal 3A ayat (3) : Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor dan
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata
caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6) Pasal 4 huruf e : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan antara lain atas pemanfaatan
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Di dalam memori
penjelasan dinyatakan bahwa jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang
dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak "C" di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena
Pajak dari Pengusaha "B" yang berkedudukan di Singapura, atas pemanfaatan Jasa
Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan,
Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud Dan Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean mengatur
sebagai berikut :
1) Pasal 1 ayat (1) : Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang
Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
dihitung dengan cara sebagai berikut :
- 10% x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak
yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena
Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai; atau
- 10/110 x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak
yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena
Pajak apabila dalam jumlah tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
2) Pasal 1 ayat (2) : Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau perjanjian
tertulis untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau meskipun
diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas
dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung sebesar
10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya
dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan
atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.
3) Pasal 2 : Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak
tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat
dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa kena Pajak
dari luar Daerah Pabean tersebut.
4) Pasal 3 : Saat dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau
jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini :
- saat barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak tersebut
secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
- saat harga perolehan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena
pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
- saat harga jual barang kena pajak tidak berwujud dan atau penggantian jasa
kena pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
- saat harga perolehan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena
pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang
memanfaatkannya.
5) Pasal 4 ayat (1) : Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 harus disetorkan seluruhnya ke kas negara melalui Kantor Pos atau
bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya
pemungutan.
6) Pasal 4 ayat (2) : Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah
disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.
7) Pasal 5 ayat (1) : Bagi Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperlakukan
sebagai laporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-Dokumen
tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001 mengatur sebagai berikut :
1) Pasal 1 : Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak
Standar paling sedikit harus memuat :
- Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
- Nama dan alamat penerima dokumen;
- Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai
Wajib Pajak dalam negeri;
- Jumlah satuan barang apabila ada;
- Dasar Pengenaan Pajak;
- Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
2) Pasal 2 huruf g : Surat setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean diperlakukan sebagai Faktur Pajak sepanjang memenuhi persyaratan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.
4. Berdasarkan ketentuan dalam butir 2 sampai dengan butir 3 serta memperhatikan isi surat Saudara
dalam butir 1 bersama ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Perlakuan PPh
1) Sepanjang jasa yang diberikan oleh WPLN kepada PT ZAA dilakukan di luar negeri,
atau dilakukan di Indonesia tetapi tidak lebih dari 90 hari untuk WPLN Singapura atau
tidak lebih dari 120 hari untuk WPLN Australia dalam jangka waktu 12 bulan, maka
pemberian jasa tersebut tidak menimbulkan adanya BUT di Indonesia. Apabila
demikian halnya, maka atas imbalan jasa yang dibayar PT ZAA kepada WPLN
tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 26;
2) Namun apabila jasa yang diberikan oleh WPLN kepada PT ZAA dilakukan di Indonesia
lebih dari 90 hari untuk WPLN Singapura atau lebih dari 120 hari untuk WPLN Australia
dalam jangka waktu 12 bulan, maka WPLN tersebut dianggap mempunyai Bentuk
Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Apabila demikian halnya, maka WPLN tersebut wajib
mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP dan atas
imbalan jasa yang dibayar PT ZAA kepada WPLN tersebut dikenakan PPh Pasal 23;
3) Untuk pelaksanaan ketentuan dalam P3B, maka WPLN tersebut harus menunjukkan
Surat Keterangan Domisili (SKD) dari pejabat berwenang dari negara tempat
kedudukan WPLN yang menerangkan bahwa WPLN tersebut merupakan penduduk
negara yang bersangkutan.
b. Perlakuan PPN
1) Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak oleh PT. RST dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% x jumlah yang
dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Jasa Kena
Pajak dari luar daerah Pabean, dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau
perjanjian tertulis untuk pembayaran tersebut, atau meskipun ditemukan adanya
kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa
dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas,
dipungut oleh PT. RST pada saat diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa
di bawah ini :
- saat jasa kena pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang
memanfaatkannya;
- saat harga perolehan jasa kena pajak tersebut dinyatakan sebagai utang
oleh pihak yang memanfaatkannya;
- saat penggantian jasa kena pajak tersebut ditagih oleh pihak yang
menyerahkannya; atau
- saat jasa kena pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh
pihak yang memanfaatkannya.
3) Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut tersebut oleh PT. RST harus
disetorkan seluruhnya ke kas negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah
bulan terjadinya pemungutan.
4) Bagi PT. RST, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud
dalam angka 3 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/237pj.3232005.txt · Last modified: 2023/02/05 05:56 by 127.0.0.1