peraturan:sdp:2315pj.5311996
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________________________________ 04 September 1996 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2315/PJ.531/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS DANA PENDAMPING YANG BERASAL DARI APBN KHUSUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 1995/1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat Saudara tanggal 26 Maret 1996 perihal seperti tercantum dalam pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Atas porsi rupiah dari proyek Pemerintah yang sebagian dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri dan sebagian dari APBN/APBD, khusus tahun anggaran 1995/1996, memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut, sesuai butir III angka 1 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-64/A/71/0596, No. SE-32/PJ/1996, No. SE-19/BC/1996 (foto kopi terlampir). 2. Untuk tahun anggaran 1996/1997 dan seterusnya, atas porsi rupiah tetap terutang PPN/PPn BM yang harus dipungut oleh KPKN/Bendaharawan. Demikian agar Saudara maklum. A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA ttd SAROYO ATMOSUDARMO
peraturan/sdp/2315pj.5311996.txt · Last modified: 2023/02/05 06:16 by 127.0.0.1