KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                             4 September 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                       NOMOR S - 2291/PJ.531/1996

                            TENTANG

       PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHAN JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini 
diberikan penegasan sebagai berikut :

1.  Berdasarkan Pasal 19 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 50 TAHUN 1994, jasa penyediaan tenaga 
    kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari 
    tenaga kerja tersebut, tidak terutang PPN. Sedangkan apabila pengusaha penyedia tenaga kerja 
    bertanggungjawab atas hasil kerja, yang ditunjukkan dengan kenyataan bahwa kewajiban penggajian 
    tenaga kerja tersebut tetap berada pada pengusaha pemberi jasa, maka jasa itu pada dasarnya 
    adalah jasa manajemen yang atas penyerahannya terutang PPN dan yang Dasar Pengenaan Pajaknya 
    adalah imbalan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa.

2.  Dari surat Saudara diketahui, bahwa Koperasi Karyawan PT. XYZ Tehnik bertanggungjawab atas 
    kualitas/kemampuan karyawan dan hasil kerjanya. Dengan demikian atas jasa penyediaan tenaga 
    kerja dimaksud terutang PPN, apabila tanggung jawab penggajian tenaga kerja tersebut memang 
    menjadi tanggung jawab Koperasi Karyawan PT. XYZ  Tehnik.

3.  Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) angka 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 643/KMK.04/1994 
    tanggal 29 Desember 1994, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa 
    Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang terutang PPN, dapat 
    dikreditkan.

4.  Berdasarkan ketentuan pada butir 1 dan 3 serta surat Saudara pada butir 2 di atas, dengan ini 
    diberikan penegasan sebagai berikut :

    4.1.    Jasa penyediaan tenaga kerja yang diserahkan oleh Koperasi Karyawan PT. XYZ Teknik 
        terutang PPN, apabila tanggung jawab penggajian tenaga kerja tersebut memang menjadi 
        tanggung jawab Koperasi Karyawan PT. XYZ  Tehnik.

    4.2.    Untuk memungut PPN, Koperasi Karyawan PT. XYZ  Tehnik harus berstatus sebagai Pengusaha 
        Kena Pajak.

    4.3.    Pajak Masukan atas perolehan jasa penyediaan tenaga kerja dapat dikreditkan oleh PT. XYZ  
        Teknik sepanjang penggunaan tenaga kerja tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan 
        menghasilkan barang dan atau jasa yang penyerahannya terutang PPN.

Demikian agar Saudara menjadi maklum.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER