peraturan:sdp:226pj.422006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
9 Agustus 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 226/PJ.42/2006
TENTANG
PEMBEBASAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: xxx tanggal 5 Juni 2006 perihal Bantuan Untuk Industri Permebelan
Dan Kerajinan di Yogyakarta Dan Solo Yang Mengalami Bencana Gempa, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa :
a. Sehubungan dengan terjadinya gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah, sebagian besar
anggota ASMINDO, perusahaan mebel dan kerajinan di Yogyakarta dan Solo, menghentikan
produksinya karena fasilitas produksi yang hancur;
b. Kerusakan yang terjadi mencapai 80% dari sekitar 300 anggota perusahaan ASMINDO di
Yogyakarta dan Solo;
c. Pabrik-pabrik yang tidak terpengaruh oleh bencana juga tidak beroperasi karena sebagian
besar karyawan mereka berasal dari daerah yang terkena bencana sehingga disibukkan
dengan mengurusi rumah-rumah mereka yang hancur dan sanak famili yang meninggal;
d. Atas kasus tersebut di atas, Saudara mengajukan permohonan pembebasan pajak bagi
anggota ASMINDO yang terkena musibah.
2. Pajak Penghasilan
a. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 138 TAHUN 2000 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun
Berjalan, diatur bahwa Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan
tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal atau berhak
melakukan kompensasi kerugian fiskal, atau Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar
dari Pajak Penghasilan yang akan terutang, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari
pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur
Jenderal Pajak.
b. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-192/PJ./2002 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan,
antara lain diatur :
Pasal 1 ayat (1) huruf a:
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau
pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak karena Wajib
Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak
Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal.
Pasal 2 ayat (1) huruf c:
Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/
pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Wajib Pajak yang dalam tahun pajak
berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami
kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dalam hal untuk
perusahaan yang sudah berjalan, karena suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan
(force majeur) sehingga akan mengakibatkan menderita kerugian dan tidak akan terutang
Pajak Penghasilan.
c. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu,
antara lain diatur :
Pasal 7 ayat (1) :
Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang
dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar
penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. PBB Dan BPHTB
a. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pemberian
Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan, diatur antara lain :
Pasal 2 angka 2 :
Pengurangan atas pajak terutang dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau
Badan dalam hal Objek Pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar
biasa. Bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan
sebagainya. Sedangkan sebab-sebab lain yang luar biasa adalah kebakaran, kekeringan,
wabah penyakit, dan hama tanaman.
Pasal 4 ayat (2) :
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 dapat diberikan sampai dengan
100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang.
b. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, diatur antara lain :
Pasal 1 huruf b angka 6 :
Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal kondisi Wajib
Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu Wajib Pajak yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula
disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor,
gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak penandatanganan akta.
Pasal 2 huruf d :
Besar pengurangan BPHTB ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang
terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 6.
4. Berdasarkan hal-hal dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan
sebagai berikut :
a. Pajak Penghasilan
1) Bagi Wajib Pajak yang menjadi korban atau terkena dampak musibah gempa bumi
Yogyakarta dan Jawa Tengah sehingga kegiatan ekonomisnya menurun bahkan hilang,
maka dapat mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan/pengurangan
pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25.
2) Sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan tidak akan terutang pajak akibat kerugian
fiskal karena peristiwa di luar kemampuan (force majeur), maka Wajib Pajak yang
bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau
pemungutan Pajak Penghasilan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
b. PBB dan BPHTB
1) Bagi Wajib Pajak yang terkena bencana alam gempa bumi Yogyakarta dan Jawa
Tengah dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan mencantumkan besarnya persentase
pengurangan yang dimohonkan. Permohonan pengurangan harus dilampiri SPPT dan
Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat/instansi terkait.
2) Bagi Wajib Pajak yang terkena bencana alam gempa bumi Yogyakarta dan Jawa
Tengah dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB secara tertulis kepada
Kepala Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau
bangunan yang terkena bencana. Permohonan pengurangan harus dilampiri dengan :
- Fotokopi lembar 1 SSB;
- Fotokopi SPPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB;
- Sertifikat Hak atas Tanah.Dokumen lain;
- Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah/Instansi terkait.
Demikian penegasan kami harap maklum.
Direktur Jenderal
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098
Tembusan :
1. Direktur PBB dan BPHTB;
2. Direktur Peraturan Perpajakan.
peraturan/sdp/226pj.422006.txt · Last modified: 2023/02/05 06:24 by 127.0.0.1