KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                21 Januari 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 21/PJ.43/2003

                            TENTANG

                        PEMOTONGAN PPh PASAL 23

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 2 Oktober 2002 perihal sebagaimana tersebut di 
atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan beberapa hal, sebagai berikut:
    a.  Dewan Pengurus XYZ Bontang yang mewakili pengusaha rekanan (kontraktor) pemberi jasa 
        pengadaan tenaga kerja yang dipekerjakan di lingkungan PT ABC di Kalimantan Timur.

    b.  Kontraktor keberatan terhadap dasar pemotongan PPh Pasal 23 yang diperhitungkan oleh 
        PT ABC dari seluruh nilai kontrak (bruto), dengan alasan sebagai berikut:
        1)  unsur biaya terbesar yang dikeluarkan adalah untuk gaji tenaga kerja, peralatan dan 
            material yang harus sesuai dengan standar PT ABC, sedangkan unsur biaya yang 
            sepenuhnya dapat dikelola oleh kontraktor adalah overhead dan profit.
        2)  secara teknis dan sesuai dengan kontrak yang ada, ruang lingkup pekerjaan mereka 
            menyangkut labor supply, sehingga dapat dipisahkan antara imbalan jasa yang 
            diterima (overhead dan profit) dengan pengadaannya (gaji tenaga kerja, peralatan 
            dan material).

    c.  Atas hal tersebut Saudara berpendapat bahwa sepanjang di dalam kontrak antara kedua 
        pihak dapat dipisahkan antara imbalan jasa dengan pengadaannya, maka cukup beralasan 
        bagi kontraktor untuk meminta pertimbangan pemotongan PPh Pasal 23 dari imbalan jasa 
        neto (overhead dan profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) Keputusan 
        Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002.

2.  Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 
    Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara 
    lain diatur bahwa atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, 
    jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang 
    dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara 
    kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak 
    dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 
    15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3.  Berdasarkan Pasal 33A ayat (4) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur 
    bahwa atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, 
    pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau 
    perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-
    undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau 
    perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau 
    perjanjian kerjasama dimaksud.

4.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis 
    Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-undang 
    Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
    Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, dalam Lampiran II angka 2 huruf l diatur sebagai berikut:
    a.  Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa rekruitmen/penyediaan jasa tenaga kerja;
    b.  Besarnya perkiraan penghasilan neto sehubungan dengan imbalan jasa rekruitmen/
        penyediaan tenaga kerja adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
    c.  Yang dimaksud dengan imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering 
        adalah jumlah yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam 
        kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang 
        akan dikenakan atas seluruh kontrak.

5.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa:
    a.  Sepanjang PT ABC tidak terkait dengan Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku sampai saat 
        ini atau apabila dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut tidak diatur mengenai kewajiban 
        pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT ABC, maka:
        1)  Atas penghasilan yang diterima kontraktor dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 
            sebesar 15% x 40% atau 6% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN hanya atas 
            jasanya saja apabila dalam kontrak/perjanjian tersebut dapat dipisahkan antara 
            imbalan jasa yang diterima (overhead dan profit) dengan pengadaannya (gaji tenaga 
            kerja, peralatan dan material)
        2)  Atas penghasilan yang diterima kontraktor dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 
            sebesar 15% x 40% atau 6% dari jumlah bruto atas keseluruhan nilai kontrak tidak 
            termasuk PPN apabila dalam kontrak/perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan 
            antara imbalan jasa yang diterima (overhead dan profit) dengan pengadaannya 
            (gaji tenaga kerja, peralatan dan material).

    b.  Apabila PT ABC terikat dengan Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku sampai saat ini dan 
        dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut diatur mengenai Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT ABC, 
        maka perlakuan perpajakannya sesuai dengan Kontrak Bagi Hasil yang bersangkutan.

Demikian agar Saudara maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd

SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN