peraturan:sdp:215pj.322004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
19 Februari 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 215/PJ.32/2004
TENTANG
PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS JASA KATERING
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor XXX tanggal 31 Oktober 2003 hal Permohonan Penjelasan
Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.03/2003 yang ditujukan
kepada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan yang diteruskan kepada kami, dan
surat Saudara Nomor XXX tanggal 08 Desember 2003 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Dalam Surat tersebut beserta lampirannya, secara garis besar dikemukakan bahwa:
a. Perusahaan Saudara bergerak dibidang jasa housekeeping yang meliputi jasa penyediaan
makanan dan minuman (katering), jasa pembersihan tempat tinggal karyawan, penyediaan
perlengkapan tempat tidur, kamar mandi dan sebagainya di base camp pelanggan
perusahaan yaitu di Balikpapan. Atas penyerahan jasa penyediaan makanan dan minuman
bagi karyawan pelanggan tersebut dikenakan Pajak Daerah berupa Pajak Hotel dan
Restauran oleh Pemerintah Daerah setempat.
b. Menurut pendapat Saudara bahwa usaha PT. ABC yang tidak menyediakan tempat tapi
menyerahkan makanan dan minuman di tempat base camp merupakan jasa katering yang
mana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 144 TAHUN 2000 bahwa Jasa Boga atau
Katering merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan hal tersebut Saudara
mohon penegasan apakah penyediaan makanan dan minuman yang dilakukan merupakan
objek Pajak Pertambahan Nilai atau Objek Pajak Hotel dan Restauran.
c. Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
418/KMK.03/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Boga atau Katering,
Saudara menanyakan hal hal sebagai berikut:
1) Mulai kapan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Boga?
2) Bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai-nya sebelum adanya surat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengingat selama ini Saudara sudah
membayar PPI/PHR sebesar 10% atas penyerahan jasa makanan dan minuman
kepada Pemerintah Daerah setempat
3) Apakah Surat Keputusan Nomor S-794/PJ.53/1994 yang menyatakan bahwa
penyerahan jasa pelayanan katering PT. ABC tidak terutang PPN masih berlaku?
2. Ketentuan Perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:
a) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur sebagai berikut:
1) Pasal 1 angka 5 : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas
petunjuk dari pemesan.
2) Pasal 1 angka 6 : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka
5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak
kenakan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur sebagai berikut:
1) Pasal 1 huruf c : Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restauran, rumah
makan, warung dan sejenisnya.
2) Pasal 4 : Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restauran, rumah makan,
warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c meliputi
makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk
makanan dan minuman yang diserahkan oleh Jasa Boga atau Katering.
c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.03/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Jasa Boga atau Katering antara lain mengatur sebagai berikut:
1) Pasal 1 angka 1 : Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau
minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan
tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
2) Pasal 1 angka 2 huruf d : Keperluan tertentu antara lain adalah makan karyawan
pada instansi pemerintah atau badan usaha pemerintah, perusahaan swasta maupun
perusahaan perseorangan.
3) Pasal 2 ayat (1) : Penyerahan Jasa Boga atau Katering oleh Pengusaha Jasa Boga
atau Katering merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
4) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) : Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10%
(sepuluh persen) dikalikan dengan nilai penggantian.
d) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.53/2003 tentang Penyampaian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.03/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Jasa Boga atau Katering, antara lain menegaskan bahwa:
1) Angka 2 huruf a : Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Boga atau Katering
sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.03/2003,
mengacu pada ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.53/2000 tanggal 18 Februari
2000 tentang PPN atas Penyerahan Makanan dan Minuman oleh Restauran.
2) Angka 2 huruf b : Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Boga atau Katering
setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.03/2003,
mengacu pada ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.03/2003 tentang Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Boga atau Katering.
e) Pasal 2 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 TAHUN 2000, antara
lain mengatur bahwa Pajak Restauran merupakan salah satu dari jenis Pajak Daerah.
f) Peraturan Pemerintah Nomor 65 TAHUN 2001 tentang Pajak Daerah antara lain mengatur
sebagai berikut:
1) Pasal 1 angka 8 : Restauran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman
yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha Jasa Boga atau
Katering.
2) Pasal 43 angka 1 : Objek Pajak restauran adalah pelayanan yang disediakan
restauran dengan pembayaran.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada angka 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka
1, dengan ini diberikan penegasan bahwa:
a. Penyediaan makanan dan atau minuman yang dilakukan oleh PT. ABC untuk makan karyawan
PT BCA dan PT XYZ berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis termasuk kriteria
dari Jasa Boga atau Katering. Atas penyerahan Jasa Boga atau Katering dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
b. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Boga atau Katering telah dikenakan sejak
berlakunya Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, yaitu tanggal 1 Januari 1995.
c. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Boga atau Katering sebelum diterbitkannya
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.03/2003 mengacu pada ketentuan Pasal 4
huruf c Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.53/2000 tanggal
18 Februari 2000 tentang PPN atas Penyerahan Makanan dan Minuman oleh Restauran.
d. Surat Direktur PPN dan PTLL Nomor S-794/PJ.53/1994 yang menyatakan bahwa penyerahan
jasa pelayanan katering oleh PT ABC tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai tidak berlaku
lagi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 yaitu sejak 1 Januari 1995.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd
SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO
peraturan/sdp/215pj.322004.txt · Last modified: 2023/02/05 05:11 by 127.0.0.1