peraturan:sdp:212pj.321999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
23 Juni 1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 212/PJ.32/1999
TENTANG
PAJAK-PAJAK YANG TERUTANG ATAS PEMBELIAN BARANG
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara melalui faximile dan pembicaraan melalui telepon tanggal 8 Maret 1999
perihal seperti tersebut pada pokok surat, sepanjang mengenai pajak-pajak wewenang Direktorat Jenderal
Pajak dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
I. Dalam surat Saudara di jelaskan bahwa, Saudara mohon penjelasan Pajak-pajak yang terutang untuk
pembelian barang-barang di bawah ini :
1. Vehicle
2 Alcohol and Wine
3 Property (Residence and Office)
4 Telephone and Utilities Bill
5 TV Licence
6 Stamp Duty
dimana untuk Kedutaan Besar Asing atas barang-barang tersebut dibebaskan.
Sesuai penjelasan melalui telepon, Saudara mohon penjelasan pajak-pajak apa saja yang terutang
apabila barang-barang tersebut diatas dibeli oleh bukan perwakilan negara asing berserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
II Pajak-pajak yang terutang wewenang Direktorat Jenderal Pajak atas perolehan/penyerahan Barang
Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tersebut adalah sebagai berikut :
1. Vehicle
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai atas Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
1). Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 :
- Pasal 4 huruf a : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha.
- Pasal 7 ayat (1) : Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
(sepuluh persen).
2). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa Kendaraan Bermotor
dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual.
b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor adalah sebagai
berikut :
1). Sesuai Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
272/KMK.04/1995 tanggal 28 Juni 1995 tentang Macam dan Jenis Kendaraan
Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah
sebagai berikut :
a). Pasal 1 ayat (1) : Atas impor semua jenis kendaraan bermotor
beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya 250cc atau
kurang, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
20% (dua puluh persen).
b). Pasal 1 ayat (2) : Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah
pabean kendaraan bermotor beroda dua yang dibuat di dalam negeri
dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250cc
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 35%
(tiga puluh lima persen).
c). Pasal 2 ayat (1) : Atas penyerahan di dalam Daerah Pabean
kendaraan bermotor beroda empat jenis sedan dan station wagon
dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600cc atau kurang
dan jip, yang dibuat di dalam negeri dengan kandungan lokal lebih
dari 60% (enam puluh persen) dikenakan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen).
d). Pasal 2 ayat (2) : Atas penyerahan di dalam Daerah Pabean
kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, dan jip, selain yang
termasuk dalam ayat (c), mobil balap dan caravan, yang dibuat di
dalam negeri, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan
tarif 35% (tiga puluh lima persen).
e). Pasal 2 ayat (3) : Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah
Pabean kendaraan bermotor beroda empat yang dibuat di dalam
negeri jenis kombi, minibus, van, dan pickup, yang menggunakan
bahan bakar bensin, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif 20% (dua puluh persen).
f). Pasal 2 ayat (4) : Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah
Pabean kendaraan bermotor beroda empat yang dibuat didalam
negeri jenis kombi, minibus, van, dan pick up, yang menggunakan
bahan bakar solar, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif 25% (dua puluh lima persen).
g). Pasal 2 ayat (5) : Atas impor kendaraan bermotor jenis bus
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 35%
(tiga puluh lima persen).
h). Pasal 2 ayat (6) : Atas impor kendaraan bermotor jenis station
wagon, jip, mobil balap, dan caravan dikenakan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen).
i). Pasal 2 ayat (7) : Atas penyerahan di dalam Daerah Pabean
kendaraan bermotor jenis sedan asal impor dalam keadaan
terpasang oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), dikenakan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 35% (tiga puluh
lima persen).
j). Pasal 2 ayat (8) : Atas impor kendaraan jenis sedan oleh bukan
Agen Tunggal Pemegang Merk, dikenakan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen).
2. Alcohol and Wine
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai atas alkohol dan anggur adalah sebagai berikut :
1). Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 :
- Pasal 4 huruf a : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- Pasal 7 ayat (1) : Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh
persen).
2). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa Alkohol dan Anggur dikenakan tarif
sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual.
b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Sesuai Lampiran III huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 644/KMK.04/1994 tanggal
29 Desember 1994, daftar barang mewah selain Kendaraan Bermotor yang atas penyerahan
dan impornya dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 35%
(tiga puluh lima persen), kelompok minuman yang mengandung alkohol adalah :
1). Bir terbuat dari malti.
2). Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, air buah anggur,
selain air buah yang dimaksud dalam Lampiran I Nomor urut b.1 Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 274/KMK.04/1995 tanggal 28 Juni 1995 yaitu air jeruk, air
grapefruit, air buah jeruk lainnya, air nenas, air tomat, air buah anggur, air apel,
air buah lainnya, air sayuran, campuran air buah atau campuran air sayuran.
3). Vermout dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati
atau aroma.
4). Barang minuman ragian lainnya (misalnya anggur buah apel, anggur buah pier,
anggur madu dan anggur beras).
5). Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari
80%; minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya; olahan campuran
beralkohol dari suatu jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.
3. Property (Residence and Office)
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai atas Properti adalah sebagai berikut :
1). Tanah dan Bangunan
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ.3/1985 tanggal
20 Agustus 1985 dinyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan
bangunan yang dilakukan oleh real estat/industrial estat didasarkan pada harga jual
bagunan dikurangi dengan faktor pengurang sebesar 20% X harga jual tanah. Dengan
demikian Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan tanah dan
bangunan adalah 10% X (harga jual tanah dan bangunan dikurangi faktor pengurang
20% X harga jual tanah).
2). Tanah Matang (Tanah Siap Bangun)
Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1376/PJ.3/1986 tanggal
16 Mei 1986, Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan tanah matang (tanah siap
bangun) adalah harga jual tanah dikurangi 20% dikalikan harga tanah tersebut atau
sebesar 80% X harga jual tanah. Dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang atas penjualan tanah matang (tanah siap bangun) adalah 10% X 80% X
harga jual tanah.
b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Sesuai Lampiran I huruf f Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 274/KMK.04/1995 tanggal
28 Juni 1995, daftar Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain Kendaraan Bermotor
yang atas penyerahan dan impornya dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan
tarif sebesar 10% (sepuluh persen), kelompok hunian mewah seperti rumah mewah,
apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya adalah :
1). Rumah, yang luas seluruhnya 400m2 atau lebih, atau rumah yang menggunakan
listrik dengan daya labih dari 6600 watt.
2). Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.
Catatan :
PPn BM atas kelompok hunian mewah dihitung dengan cara :
- 10% X harga jual rumah, atau
- 10% X 50% X harga jual rumah dan tanah.
c. Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan atas
Properti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1994 Tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1996 adalah
sebagai berikut :
- Pasal 1 :
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari
pengalihan hak atas tanah dan bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan.
- Pasal 4 ayat (1) :
- Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi
dan badan atau yang dipotong atau dipungut oleh Bendaharawan atau
pejabat yang berwenang sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan
atau bangunan adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan
tersebut.
- Bagi Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak
atas tanah dan atau bangunan, besarnya Pajak Penghasilan yang wajib
dibayar sendiri adalah 2% (dua persen) untuk pengalihan rumah sederhana,
rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana, dan sebesar 5%
(lima persen) untuk pengalihan lainnya.
- Pasal 8 ayat (1) :
Bagi Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dan Wajib
Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah
dan atau bangunan apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
dalam kegiatan usaha pokoknya, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat final.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1994 tentang pembayaran Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1996 lebih
lanjut ditegaskan dalam Surat Edaran No : SE-04/PJ.33/1996 tanggal 26 Agustus 1996
tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau
bangunan.
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
d.1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPTHB) bahwa objek pajak yang
tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik,
konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik.
d.2. Apabila tidak ada perlakuan azas timbal balik, maka objek pajak sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a UU BPHTB terutang BPHTB dengan mengacu pada
ketentuan Undang-undang BPHTB, adalah sebagai berikut :
- Pasal 2 ayat (1) : Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan.
- Pasal 4 ayat (1) : Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan
atau bangunan.
- Pasal 5 : Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (limapersen)
- Pasal 6 ayat (1) : Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan
Objek Pajak (NPOP)
- Pasal 7 ayat (1) : Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah).
- Pasal 8 ayat (1) : Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP)
dikurangi dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak (NPOPTKP)
- Pasal 8 ayat (2) : Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalihkan tarif pajak dengan Nilai Perolehan
Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).
Contoh :
Wajib Pajak A membeli tanah dan bangunan dengan :
Nilai Perolehan Obyek Pajak Rp 600.000.000,00
Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 30.000.000,00 (-)
_______________
Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak Rp 570.000.000,00
Pajak yang terutang : 5% X Rp 570.000.000,00 = Rp 28.500.000,00
e. Pajak Bumi Dan Bangunan (Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1994)
e.1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
12 TAHUN 1994 (UU PBB) bahwa objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan adalah objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat
berdasarkan azas timbal balik.
e.2. Apabila tidak ada azas perlakuan timbal balik maka objek pajak sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d UU PBB terutang PBB dengan mengacu pada
ketentuan UU PBB adalah sebagai berikut :
- Pasal 2 ayat (1) : Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau
bangunan.
- Pasal 3 ayat (3) : Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00
(delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- Pasal 4 ayat (1) : Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau
badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan atau memperoleh manfaat atas
bangunan.
- Pasal 5 : Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah
sebesar 0,5% (lima persepuluh persen)
- Pasal 6 ayat (1) : Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP).
- Pasal 6 ayat (3) : Dasar Penghitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena
Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20%
(dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100%
(seratus persen).
- Pasal 6 ayat (4) : Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
- Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 1998 : Besarnya Nilai
Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) UU PBB adalah sebesar 20% (dua
puluh persen) untuk objek pajak lainnya.
- Pasal 7 : Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalihkan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena
Pajak.
Contoh :
Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Rp 500.000.000,00
Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan Rp 300.000.000,00 (+)
________________
Nilai Jual Obyek Pajak sebagai DPP Rp 800.000.000,00
Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 8.000.000,00 (-)
________________
Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak Rp 792.000.000,00
Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang :
20% X Rp 792.000.000,00 = Rp 158.400.000,00
Besar pajak yang terutang : 0,5% X Rp 158.400.000,00 = Rp 792.000,00
4. Telephone and Utilities Bill
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Sesuai penjelasan Saudara melalui telepon yang dimaksud Telephone and Utilities Bill adalah tagihan
jasa telepon, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas jasa telepon tersebut adalah sebagai
berikut :
a). Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 TAHUN 1994 :
- Pasal 4 huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena
Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.
- Pasal 7 ayat (1) : Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
b). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas
penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa telepon dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh
persen) dari biaya abonemen dan beban pemakaian.
5. TV Licence
Sesuai penjelasan Saudara melalui telepon yang dimaksud TV Licence adalah Iuran Televisi, Iuran
Televisi bagi pemilik Televisi dikelola oleh Yayasan TVRI (Departemen Penerangan) tidak termasuk
wewenang Direktorat Jenderal Pajak.
6. Stamp Duty
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 TAHUN 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
sebagaimana diatur dalam :
- Pasal 1 :
Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 13 TAHUN 1985
adalah dokumen yang berbentuk :
a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan
sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan bersifat
perdata;
b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-
rangkapnya;
d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) :
1). Yang menyebutkan penerimaan uang;
2). Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening
di Bank;
3). Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank;
4). Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya
telah dilunasi atau diperhitungkan;
e. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
g. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan :
1). Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
2). Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan
tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain,
selain dari maksud semula.
- Pasal 2 ayat (1) :
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, dan g dikenakan Bea
Meterai dengan tarif Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Pasal 2 ayat (2) :
Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, e, dan f yang mempunyai
harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih
dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 1.000,00
(seribu rupiah) dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) tidak terutang Bea Meterai.
- Pasal 3 :
Tarif Bea Meterai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah),
tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN
ttd
IGN MAYUN WINANGUN
peraturan/sdp/212pj.321999.txt · Last modified: 2023/02/05 18:13 by 127.0.0.1