peraturan:sdp:2124pj.5132000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
8 Nopember 2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 2124/PJ.513/2000
TENTANG
KONFIRMASI MENGENAI SURAT KETERANGAN TIDAK TERUTANG PPN
ATAS PENGGUNAAN TAKSI LEBIH DARI 5 TAHUN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 18 September 2000 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara meminta konfirmasi apakah terhadap kendaraan taksi yang telah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun penggunaannya masih diperlukan surat keterangan tidak
terutang PPN dan PPn BM karena telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dan telah mendapatkan
persetujuan BKPM untuk perubahan status taksi menjadi kendaraan biasa.
Pertanyaan tersebut didasarkan pada adanya permohonan dari perusahaan taksi untuk melakukan
perubahan status kendaraan taksi menjadi kendaraan biasa.
2. Ketentuan PPN tentang Kendaraan Taksi :
a. Ketentuan yang berkenaan dengan penundaan pembayaran PPN dan PPN BM.
1) Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 37 TAHUN 1986 jo. Pasal 1 Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.04/1987 tanggal 1 April 1987, bahwa pembayaran
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
yang terhutang atas impor Barang Modal berupa peralatan yang mempunyai hubungan
langsung dengan proses menghasilkan jasa oleh pengusaha baik Penanaman Modal
Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri yang bergerak antara lain di bidang
usaha angkutan umum di darat termasuk taksi, di udara, dan di laut termasuk kapal
ikan, ditunda dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak saat pajak
terhutang.
2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ.51/1994 yang mulai berlaku
sejak tanggal 14 Desember 1994, dalam :
a) Pasal 1 angka 4 huruf d jo pasal 2 angka 2 huruf d menyatakan bahwa barang
modal berupa kendaraan untuk usaha pertaksian, diberikan penundaan
pembayaran PPN dan PPn BM selama 2 (dua) tahun sejak saat perusahaan
mulai berproduksi komersial dan saat mulai berproduksi komersialnya adalah
saat mulai dioperasikan taksi tersebut.
b) Pasal 4 menyatakan bahwa pengusaha yang memperoleh penundaan
pembayaran PPN dan PPn BM wajib melunasi PPN dan PPn BM yang terutang
selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya sejak berakhirnya masa
penundaan. Bila terjadi keterlambatan penyetoran PPN dan PPn BM pengusaha
tersebut dikenakan sanksi bunga sesuai dengan pasal 9 jo pasal 19 Undang-
undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan umum Tata Cara Perpajakan.
b. Ketentuan yang berkenaan dengan pembayaran PPN dan PPN BM Ditanggung Pemerintah.
1) Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 30 TAHUN 1986 tanggal 12 Juli 1986
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 TAHUN 1986 dan
Keputusan Presiden Nomor 28 TAHUN 1987 serta Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun
1995 menyatakan bahwa PPN dan PPn BM atas impor dan penyerahan kendaraan
bermotor jenis sedan untuk kepentingan usaha pertaksian yang diselenggarakan oleh
koperasi pengemudi taksi ditanggung oleh Pemerintah.
2) Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 39 TAHUN 1998 tanggal 9 Maret
1998 tentang pencabutan atas Keputusan Presiden Nomor 74 TAHUN 1995 tentang
perlakuan Pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan
kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian
menyatakan bahwa :
a) Bea Masuk yang dibebaskan serta PPN dan PPn BM yang ditanggung
Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 TAHUN 1995, masih
tetap berlaku sepanjang kendaraan bermotor jenis sedan yang bersangkutan
digunakan dalam usaha pertaksian sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan;
b) Apabila terjadi perubahan penggunaan kendaraan bermotor jenis sedan
untuk usaha pertaksian sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlakuan pabean dan perpajakan yang telah
diberikan dinyatakan tidak berlaku dan Bea Masuk serta PPN dan PPn BM
yang terutang wajib dibayar, ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan
ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Bahwa terdapat 2 (dua) fasilitas PPN dan PPn BM yang pernah diberikan dalam rangka impor
kendaraan yang digunakan untuk taksi yang masing-masing memiliki konsekuensi perpajakan
yang berbeda, yaitu :
1) Fasilitas penundaan pembayaran PPN dan PPn BM sesuai dengan Keputusan Presiden
Nomor 37 TAHUN 1986.
2) Fasilitas PPN dan PPn BM ditanggung Pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden
Nomor 30 TAHUN 1986 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
36 TAHUN 1986 dan Keputusan Presiden Nomor 28 TAHUN 1987 serta Keputusan
Presiden Nomor 74 TAHUN 1995.
b. Konsekuensi perpajakan untuk kendaraan taksi yang pada saat impornya memperoleh fasilitas
penundaan pembayaran PPN dan PPn BM.
1) Apabila fasilitas penundaan diberikan sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-334/PJ.51/1994 tanggal 14 Desember 1994, maka jangka waktu
penundaan pembayaran PPN dan PPn BM berlaku sesuai jangka waktu yang diberikan
pada Surat Keterangan Penundaan Pembayaran PPN dan PPn BM yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak, tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
2) Apabila fasilitas penundaan diberikan setelah berlakunya Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-334/PJ.51/1994 tanggal 14 Desember 1994, maka jangka waktu
penundaan pembayaran PPN dan PPn BM diberikan selama 2 (dua) tahun sejak saat
perusahaan mulai berproduksi komersial, yaitu saat mulai dioperasikannya taksi
tersebut.
3) Apabila jangka waktu penundaan pembayaran PPN dan PPn BM sebagaimana dimaksud
pada butir 1) dan 3) berakhir, maka PPN dan PPn BM yang ditunda wajib dibayar
kembali selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya sejak berakhir masa
penundaan.
4) Apabila sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa
penundaan belum disetor maka di samping yang bersangkutan wajib membayar
kembali PPN dan PPn BM yang ditunda juga ditambah dengan sanksi administrasi
sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku, yang dihitung
mulai berakhirnya masa penundaan sampai dengan tanggal penyetoran PPN dan PPn
BM.
c. Konsekuensi perpajakan untuk kendaraan taksi yang pada saat impornya memperoleh fasilitas
PPN dan PPn BM ditanggung Pemerintah.
1) Apabila perubahan status kendaraan taksi dilakukan setelah jangka waktu 5 (lima)
tahun sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.2).b), maka PPN dan PPn BM yang
ditanggung Pemerintah tidak perlu dibayar kembali.
2) Untuk hal tersebut, tidak diperlukan Surat Keterangan Tidak Terutang PPN dan PPn BM.
d. Mengingat konsekuensi perpajakan kedua fasilitas untuk kendaraan taksi tersebut berbeda,
maka dalam menentukan apakah atas perubahan status kendaraan taksi wajib membayar PPN
dan PPn BM yang semula mendapat fasilitas PPN dan PPn BM, mohon kiranya diperiksa dahulu
fasilitas yang diperoleh atas pemasukan (impor) kendaraan taksi pada saat itu.
Demikian untuk dimaklumi.
Direktur
ttd.
Moch. Soebakir
NIP. 060020875
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan
peraturan/sdp/2124pj.5132000.txt · Last modified: by 127.0.0.1