peraturan:sdp:210pj.3331999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
23 Juni 1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 210/PJ.333/1999
TENTANG
TANGGAPAN ATAS QUESTIONNAIRE PENYELIDIKAN CVD UNI EROPA
ATAS EKSPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 31 Mei 1999 perihal tersebut di atas khususnya
berkaitan dengan pertanyaan No.3 Section C, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
Gambaran Umum Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung
jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban
pajaknya. Fiskus dalam hal ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pajak
penghasilan menganut prinsip "taxable" dan "deductible". Sedangkan untuk mendorong investasi di bidang
usaha tertentu dan atau didaerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
1. Pajak Penghasilan
a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari
dalam negeri maupun dari luar negeri (world-wide income). Sementara untuk Wajib Pajak
luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia akan dipotong pajak sebesar 20%
atau tarif yang lebih rendah sesuai dengan tax treaty yang berlaku.
b. Objek Pajak
Yang menjadi Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
c. Tarif Pajak
Tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas pengahasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang
pribadi, badan, dan Bentuk Usaha tetap/permanent establisment adalah sebagai berikut :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
--------------------------------------------------------------------------------
Rp 0 sampai dengan Rp 25.000.000,- 10%
di atas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- 15%
diatas Rp 50.000.000,- 30%
d. Kompensasi kerugian
Kerugian yang terjadi pada suatu tahun pajak dikompensasikan dengan penghasilan yang
diperoleh mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun.
e. Fasilitas Perpajakan
Fasilitas perpajakan diberikan untuk mendorong investasi di bidang usaha tertentu dan atau
di daerah-daerah tertentu berupa :
- Penyusutan dan amortisasi dipercepat.
- Kompensasi kerugian dapat lebih dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10.
- Pengurangan Pajak Penghasilan atas sisa laba sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat
(1) huruf a dan ayat (4)/branch profit tax Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994
(UU PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
a. Objek PPN
PPN dikenakan atas :
1) penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
pengusaha;
2) impor BKP;
3) penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh
pengusaha;
4) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah pabean;
5) pemanfaatan JKP dari luar Daerah pabean di dalam Daerah pabean;
6) Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.
b. Tarif PPN
PPN menggunakan tarif tunggal sebesar 10% yang dikenakan untuk barang impor dan barang
manufaktur, sebagian besar jasa, dan pada pedagang eceran dengan batas peredaran usaha
tertentu. Untuk ekspor Barang Kena Pajak dikenakan PPN dengan tarif 0%.
c. PPn BM
Selain dikenakan PPN, atas barang mewah tertentu yang diimpor atau diproduksi di dalam
negeri dikenakan PPnBM dengan tarif 10%, 20%, 25%, atau 35%. Jenis barang yang tergolong
barang mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Besarnya pajak terutang adalah sebesar 0,5% dari Nilai
Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP ditetapkan dengan tarif serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya
100% dari Nilai Jual Objek Pajak, persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikenakan pada orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Besarnya pajak terutang
adalah sebesar 5% dikalikan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Besarnya
nilai NPOPKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangi dengan Rp 30.000.000,- yang merupakan
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak (NPOPTKP).
5. Bea Meterai
Objek Bea Meterai yang terutang Bea Meterai Rp. 2000,- adalah surat perjanjian dan surat-surat
lainnya, akta Notaris termasuk salinannya, akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya,
surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,-, surat berharga dan efek yang harga
nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,-.
Sementara Objek Bea Meterai yang terutang Bea Meterai Rp.1.000,- adalah surat yang memuat
jumlah uang antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-, surat berharga dan efek dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang nilai nominalnya antara Rp. 250.000,- sampai dengan
Rp. 1.000.000,-.
Jika surat yang memuat jumlah uang, surat berharga dan efek yang nilai nominalnya tidak lebih dari
Rp. 250.000,- tidak terutang Bea Meterai.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sdp/210pj.3331999.txt · Last modified: 2023/02/05 06:28 by 127.0.0.1