peraturan:sdp:2098pj.5322000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
3 November 2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 2098/PJ.532/2000
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK IMPOR LAINNYA
DALAM RANGKA KERJASAMA TEKNIK PEMERINTAH INDONESIA - JEPANG (NEDO)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXXXX tanggal 23 Agustus 2000 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa :
a. Menunjuk Memorandum of Understanding antara New Energy and Industrial Technology
Development Organization (NEDO) dengan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (Ditjen
Pertambangan Umum) tanggal 21 April 1997 tentang proyek Demonstrasi Bio-Briket, Direktorat
Jenderal Pertambangan Umum mendapatkan hibah mesin dari Jepang untuk proyek Bio-Briket
Batubara di Palimanan, Cirebon.
b. Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor (hibah) peralatan tersebut tidak dianggarkan dalam
DIKS DHPB Direktorat Jenderal Pertambangan Umum tahun anggaran 1999/2000.
c. Selanjutnya Saudara mengajukan Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor
Lainnya Dalam Rangka Kerjasama Teknik Pemerintah Indonesia - Jepang (NEDO) tersebut.
2. Pajak Pertambahan Nilai
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
11 TAHUN 1994 antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :
a.1. Pasal 4 huruf b menyatakan bahwa atas impor Barang Kena Pajak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN);
a.2. Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa atas impor Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah disamping dikenakan PPN juga dikenakan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPn BM).
b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 TAHUN 1999, Pasal 24 menyatakan bahwa atas impor Barang
Kena Pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari
pungutan Bea Masuk, pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain oleh Menteri
Keuangan.
c. Keputusan Menteri Keuangan nomor 132/KMK.04/1999 tanggal 8 April 1999 tentang Perlakuan
PPN dan PPn BM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk,
antara lain mengatur :
c.1. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan
Bea Masuk sesuai Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan, PPN
dan PPn BM yang terutang tetap dipungut;
c.2. Pasal 2 huruf c menyatakan bahwa PPN dan PPn BM yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tidak dipungut terhadap impor Barang Kena Pajak (BKP)
tertentu yaitu barang-barang yang berupa hadiah atau berdasarkan bantuan teknik
kerjasama dan pemberian lain dengan cara cuma-cuma dari Pemerintah Asing, Badan
Luar Negeri, Badan atau Organisasi Internasional, Organisasi Swasta lainnya, kepada
Pemerintah Pusat atau Daerah, Lembaga/Badan, Palang Merah Indonesia, dan kepada
Organisasi Keagamaan di dalam negeri yang mendapat rekomendasi dari Departemen
Agama.
d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ.52/1999 tanggal 14 Mei 1999 hal
Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/KMK.04/1999
tanggal 8 April 1999 tentang Perlakuan PPN dan PPn BM Atas Impor BKP yang Dibebaskan dari
Pungutan Bea Masuk, antara lain mengatur :
d.1. Butir 3 menyatakan bahwa untuk memperoleh fasilitas PPN yang terutang tidak
dipungut, Lembaga/Badan yang mengimpor BKP harus memiliki Surat Keterangan
PPN Yang Terutang Tidak Dipungut dengan cara mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal Pajak c,q. Direktur PPN dan PTLL dengan dilampiri dokumen-
dokumen berupa :
- Surat Keterangan dari pemberi hadiah/bantuan bahwa barang tersebut
diberikan secara cuma-cuma/tidak diperjualbelikan, dan
- Rekomendasi dari Departemen terkait bahwa barang tersebut tidak untuk
diperdagangkan;
d.2. Butir 4 menyatakan bahwa lembaga/badan yang telah memperoleh fasilitas atas
impor Barang Kena Pajak PPN yang terutang tidak dipungut, apabila kemudian ternyata
mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain, maka PPN dan PPnBM yang
seharusnya terutang harus dibayar kembali ditambah dengan sanksi administrasi
berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Pajak Penghasilan
a. Keputusan Menteri Keuangan nomor 450/KMK.04/1997 tanggal 26 Agustus 1997 tentang
Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuangan nomor 444/KMK.04/1999 tanggal 7 September 1999, Pasal 1 huruf a
menyatakan bahwa Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang
Nomor 7 TAHUN 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 TAHUN 1994 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 22, adalah Bank Devisa dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-28/PJ.4/1996 tanggal 15 Juli 1996 tentang
Perlakuan Pemotongan/Pemungutan PPh Terhadap Badan/Lembaga Pemerintah, butir 2
menyatakan bahwa pengertian badan menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh
tidak termasuk lembaga struktural resmi Pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
c. Butir 3 Surat Edaran tersebut pada huruf b menyatakan bahwa suatu badan atau lembaga
termasuk lembaga struktural resmi Pemerintah apabila memenuhi syarat-syarat :
c.1. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan
Pemerintah,Keputusan Presiden, dan lain-lain;
c.2. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
c.3. Pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah
yaitu Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
c.4. Penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
d. Butir 4 Surat Edaran tersebut pada huruf b menyatakan bahwa apabila suatu badan/lembaga
memenuhi syarat-syarat tersebut di atas maka tidak termasuk Subjek Pajak PPh. Dengan
demikian penghasilan yang diterima atau diperoleh badan/lembaga tersebut bukan merupakan
objek PPh, dan oleh sebab itu tidak dipotong atau dipungut PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2),
Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang PPh.
4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1
di atas, maka dengan ini ditegaskan bahwa atas impor mesin hibah dari Jepang untuk proyek Bio-Briket
Batubara di Palimanan, Cirebon :
a. PPN dari PPn BM yang terutang tidak dipungut, sepanjang berdasarkan ketentuan perundang-
undangan Pabean atas impor tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.
Untuk memperoleh Surat Keterangan PPN Yang Terutang Tidak Dipungut, permohonan Saudara
masih harus dilengkapi dengan dokumen berupa :
- Surat keterangan dari NEDO bahwa barang/mesin tersebut diberikan secara cuma-
cuma; dan
- Surat pernyataan/rekomendasi dari Departemen terkait bahwa barang/mesin tersebut
tidak untuk diperdagangkan.
b. Karena Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Energi dan S umber daya
Mineral merupakan lembaga struktural resmi Pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau
APBD sehingga tidak termasuk dalam pengertian Subjek Pajak, maka atas impor tersebut tidak
dipungut PPh Pasal 22. Namun demikian, apabila impor tersebut dilakukan oleh importir lain
dengan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum sebagai indentor, maka importir yang
bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu melunasi PPh Pasal 25 sebesar 15% (lima belas
persen) dari handling fee yang diterima.
Demikian untuk dimaklumi.
Direktur Jenderal Pajak
ttd.
Machfud Sidik
NIP. 060043114
peraturan/sdp/2098pj.5322000.txt · Last modified: 2023/02/05 05:08 by 127.0.0.1