peraturan:sdp:204pj.442000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
18 Oktober 2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 204/PJ.44/2000
TENTANG
PERPAJAKAN YAYASAN YANG TERKAIT/BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH
DAN MELAKUKAN KEGIATAN EKONOMI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengamankan rencana penerimaan (PPh) melalui
upaya ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak dan pengawasan terhadap yayasan tertentu sebagaimana
ditegaskan dalam butir 7 huruf b Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-55/PJ.4/2000 tanggal 23 Mei 2000 perihal
Pengamanan Penerimaan PPh, khususnya terhadap Yayasan yang terkait/bekerjasama dengan Pemerintah
dan melakukan kegiatan ekonomi, dengan ini Saudara diminta segera melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Diduga banyak Yayasan dimaksud bertransaksi dengan perusahaan nasional/asing yang karena
sesuatu hal belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, maka agar ditindaklanjuti, a.l. dengan
penelitian terhadap kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain dengan pengawasan kepatuhan
perpajakan secara intensif.
2. Apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan, KPP terkait dapat mengusulkan kepada Kepala Kantor
Wilayah DJP atasannya, agar terhadap Yayasan terutama dimulai dengan yang terkait atau yang
melakukan kerjasama dengan Pemerintah dalam kegiatan ekonomi termasuk di bidang jasa,
perdagangan dan industri, dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikia untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mengingat pentingnya pembinaan kepatuhan
perpajakan terhadap Yayasan a.l. yang terkait atau yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah dalam
kegiatan ekonomi dimaksud, para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk membuat program pengawasan
khusus atas pelaksanaannya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/sdp/204pj.442000.txt · Last modified: 2023/02/05 06:27 by 127.0.0.1