KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 6 Agustus 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                       NOMOR S - 1911/PJ.532/1996

                            TENTANG

                   PPN ATAS JASA PERSEWAAN KAPAL 

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini 
disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka 4 Keputusan Presiden RI Nomor 4 TAHUN 1996 tanggal 25 
    Januari 1996 jo. Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326/KMK.04/1996 tanggal 
    7 Mei 1996, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan jasa persewaan kapal laut, 
    kapal sungai, kapal danau, dan segala jenis kapal yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan 
    Pelayaran Niaga Nasional, tetapi tidak termasuk kapal pesiar perorangan, ditanggung oleh Pemerintah.

2.  Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 1 di atas, maka atas penyerahan jasa persewaan kapal 
    oleh pemilik kapal kepada PT. XYZ (Persero), PPN yang terutang ditanggung oleh Pemerintah, 
    sepanjang kapal-kapal yang disewakan kepada PT. XYZ  (Persero) tersebut adalah milik Perusahaan 
    Pelayaran Niaga Nasional.Untuk jasa persewaan kapal selain yang dilakukan oleh Perusahaan 
    Pelayaran Niaga Nasional, maka atas penyerahannya terutang PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO