KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                              7 Nopember 1995   

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 182/PJ.31/1995

                            TENTANG

                  PENJELASAN DAN PENEGASAN SKB PPh PASAL 23

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara XXX tanggal 2 Nopember 1995 dan surat Saudara XXX tanggal 
1 Nopember 1995 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.  a.  PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang persewaan ruang perkantoran di kawasan 
        A, yang baru mulai beroperasi pada bulan Maret 1995.

    b.  Menurut keterangan Saudara, PT. XYZ dalam tahun buku 1995 dan tahun-tahun sebelumnya 
        (masa pra operasi) mengalami kerugian baik secara fiskal maupun komersial dan diperkirakan 
        masih rugi dalam beberapa tahun mendatang, mengingat    nilai investasinya yang cukup besar.

    c.  Salah satu penyewa gedung tersebut PT ABC yang menempati beberapa lantai sesuai dengan 
        Perjanjian Kontrak No. MGT.XXX tanggal 19 Juli 1995 dengan masa sewa 15 tahun.

    d.  PT XYZ mohon penegasan dan penjelasan mengenai pemotongan   PPh Pasal 23 atas 
        pembayaran sewa ruangan tersebut.

    e.  SKB PPh Pasal 23 dikeluarkan oleh KPP Jakarta Kebayoran Baru tertanggal 14 Juli 1995, 
        dimana dalam SKB PPh Pasal 23 tersebut telah mencantumkan nilai sewa untuk masa Maret 
        1995 sampai dengan Agustus 1995 (6 bulan) yaitu sebesar Rp 2.196.981.468,-

2.  Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 47 TAHUN 1994 yang menyebutkan :

    a.  Pasal 7 ayat (1) :
        Wajib Pajak yang dalam suatu tahun pajak masih berhak melakukan kompensasi atas 
        kerugian dari tahun-tahun pajak sebelumnya, dapat mengajukan permohonan pembebasan 
        dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak lain sepanjang kerugian tersebut 
        jumlahnya lebih besar dari pada perkiraan penghasilan neto satu tahun pajak.

    b.  Pasal 7 ayat (2) :
        Wajib Pajak yang dapat menunjukkan bahwa dalam suatu tahun pajak tidak akan terutang 
        PPh, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan 
        pajak oleh pihak lain.

3.  Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 
    tentang SKB Pemotongan/Pemungutan PPh, antara lain mengatur tata cara penerbitan SKB PPh Pasal 
    23.

4.  Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diberikan penegasan bahwa SKB PPh Pasal 23 yang 
    dikeluarkan oleh KPP Jakarta Kebayoran Baru sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 Peraturan 
    Pemerintah No. 47 TAHUN 1994 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.4/1995 tanggal 
    26 April 1995 dan berdasar SKB tersebut, atas sewa yang diterima PT XYZ tidak dilakukan 
    pemotongan oleh pihak yang membayarkan, selama masa yang disebutkan dalam SKB. 




DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN

ttd

Drs. ABRONI NASUTION