peraturan:sdp:17pj.0322008
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
07 Januari 2008
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 17/PJ.032/2008
TENTANG
PERMOHONAN INFORMASI/PENJELASAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DARI PELEPASAN HAK TANAH & BANGUNAN UNTUK PROYEK KEPENTINGAN UMUM
DIREKTUR JENERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 11 Desember 2007 perihal tersebut diatas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan:
a. Sehubungan dengan adanya proyek PLTU Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, tanah paman
Saudara terkena pembebasan tanah untuk proyek tersebut dan telah mendapat ganti rugi dan
PT PLN (Persero), tetapi ganti rugi tersebut dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 6.727.250,-,
Rp. 11.840.250,- dan Rp. 7.856.350,- melalui bank BNI Cabang Sukabumi dan menggunakan
NPWP KPP Sukabumi.
b. Dengan menunjuk:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
2) Peraturan presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3) Peraturan presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PLN (Persero)
untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Batubara.
maka seharusnya terhadap pembebasan tanah untuk proyek PLTU Pelabuhanratu tidak
dikenakan atau bebas dari Pajak Penghasilan.
c. Saudara memohon penjelasan mengenai
1) Apakah pelepasan hak atas tanah dan bangunan untuk kepentingan umum (dalam hal
ini PLTU Pelabuhanratu Sukabumi) dikenakan PPh atau tidak?
2) Apabila dikenakan PPh, apa dasar hukumnya?
3) Apabila tidak dikenakan PPh, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk
memperoleh haknya (pengembalian PPh)?
2. Ketentuan perpajakan yang terkait
a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 TAHUN 1999, mengatur:
1) Pasal 1 ayat (1), atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau
badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak
Penghasilan.
2) Pasal 1 ayat (2), pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a) huruf b, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara
lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan,
termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan
persyaratan khusus;
b) huruf c, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara
lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum yang memerlukan persyaratan khusus.
3) Pasal 3 ayat (1), orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dipungut Pajak Penghasilan oleh bendaharawan atau
pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar.
4) Pasal 3 ayat (2), Bendaharawan atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib menyetor Pajak Penghasilan yang telah dipungut ke bank persepsi atau Kantor
Pos dan Giro sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang
berhak menerimanya atau sebelum tukar-menukar dilaksanakan.
5) Pasal 4 ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6) Pasal 5 dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah:
a) Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) huruf a dan huruf b yang jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
b) Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c;
c) Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau
bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau
badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada
hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara
pihak-pihak yang bersangkutan;
d) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan
dengan warisan.
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.33/1996 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, mengatur
bahwa Pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus adalah
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diatas tanah yang pembebasannya dilakukan
oleh pemerintah yang lokasinya tidak dapat dipindahkan ke tempat lain yaitu untuk kepentingan:
- jalan umum;
- saluran pembuangan air;
- waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya; saluran irigasi;
- pelabuhan laut/sungai;
- bandar udara;
- fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan banjir, lahar dan bencana
lainnya, serta tempat pembuangan sampah;
- fasilitas ABRI.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar atau dipungut Pajak Penghasilan sebesar 5%
(lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a diatas.
b. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada huruf a adalah apabila memenuhi ketentuan bahwa pembebasannya dilakukan
oleh pemerintah dan lokasinnya tidak bisa dipindahkan ke tempat lain serta dilakukan untuk
kepentingan jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan
lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut/sungai, bandar udara, fasilitas keselamatan umum,
seperti tanggul penanggulangan banjir, lahar dan bencana lainnya, serta tempat pembuangan
sampah dan fasilitas ABRI, sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b diatas.
Demikian agar menjadi maklum.
a.n. Direktur Jenderal
Pjs. Direktur,
ttd,
Sumihar Petrus Tambunan
NIP 060055232
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.
peraturan/sdp/17pj.0322008.txt · Last modified: 2023/02/05 18:08 by 127.0.0.1