peraturan:sdp:179pj.532005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
8 Maret 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 179/PJ.53/2005
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK ATAS PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: XXX tanggal 26 Mei 2004 hal Perlakuan Pajak atas Proyek
Pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa PT. ABC memiliki kontrak dengan PT. PLN
(Persero) dengan nomor kontrak xxx untuk Pengadaan jaringan listrik 150 kV di Sulawesi. Proyek
didanai dengan pinjaman luar negeri (Export credit 1995/1996) dan anggaran PLN (GOI).
- Total nilai kontrak (termasuk PPN) sesuai amandemen terakhir (A-04) adalah sebesar USD
29.315.000,- dan Rp 45.650.000.000,-
- Nilai Phisik kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar USD 26.650.000 dan
Rp. 50.695.674.685,- yang terdiri dari: Export Credit Portion (Porsi PHLN) sebesar USD
22.625.500,- (85% dari porsi mata uang asing) serta Porsi Pendamping (GOI/APLN) sebesar
USD 3.997.500,- (15% dari porsi mata uang asing) dan Rp 45.695.674.685,-(100% porsi
rupiah).
Berdasarkan hal tersebut Saudara memohon penegasan tentang perlakuan pajak yang berkaitan
dengan proyek tersebut di atas, yaitu :
a. Apakah diperlukan surat keterangan bebas pajak dari Dirjen Pajak sebagai bukti PPN dan PPh
ditanggung pemerintah ?
b. Atas penyerahan barang impor yang PPN dan PPh impornya telah dilaporkan dalam PIB
apakah masih harus dikeluarkan Faktur Pajak Standar ke PLN?
c. Bagaimana perhitungan PPN atas tagihan uang muka yang mencakup porsi lokal dan impor?
d. Bagaimana perhitungan PPN dan PPh 22 atas realisasi impor?
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 TAHUN 2001
menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang
sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan
Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 huruf a, bahwa Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian
Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai
dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA).
b. Pasal 1 huruf d, bahwa Dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP adalah dokumen
rencana anggaran tahunan proyek, yang ditampung dalam Daftar Isian Pembiayaan Proyek
(DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana Pembiayaan Tahunan
(RPT), Surat Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran biaya,
Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan
dokumen lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
c. Pasal 1 huruf f, bahwa Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan dan pemasok
("Supplier) yang berdasarkan kontrak melaksanakan Proyek Pemerintah yang dibiayai
dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang
dibiayai dengan hibah luar negeri.
d. Pasal 2 ayat (2) Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan yang terutang sejak tanggal 1 April 1995
atas impor barang oleh Kontrak melaksanakan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah
atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan
hibah luar negeri.
e. Pasal 3 ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPn BM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan
Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar
Daerah pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibab atau dana
pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
f. Pasal 3 ayat (2), bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor Barang Kena Pajak
(BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama
sehubungan dengan Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan
hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut hanya atas bagia dari Proyek Pemerintah
yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri tersebut.
g. Pasal 4 ayat (1), bahwa Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang oleh Kontraktor Utama sejak
tanggal 1 April 1995 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dananya dibiayai seluruhnya dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah.
h. Pasal 4 ayat (2), bahwa Pajak Penghasilan yang terutang oleh Kontraktor Utama sejak tanggal
1 April 1995 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan
proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri, ditanggung oleh Pemerintah hanya atas bagian penghasilan sehubungan dengan
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri.
i. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh baik pegawai
lokal maupun asing dari Kontraktor Utama dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
j. Pasal 7 ayat (1), bahwa Pembebasan Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tidak dipungut PPN dan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, serta PPh ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sehubungan
dengan Impor yang dilakukan oleh Kontraktor Utama tidak perlu dibuatkan Surat Setoran Bea
Cukai (SSBC) untuk Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan dan Surat Setoran Pajak (SSP)
untuk PPN dan PPn BM serta PPh.
k. Pasal 7 ayat (2), bahwa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor barang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yang telah dibubuhi cap "BEBAS BEA MASUK DAN BEA MASUK
TAMBAHAN, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH" diperlakukan
sebagai bukti pemungutan pajak-pajak yang terutang.
l. Pasal 7 ayat (3), bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok Utama wajib membuta Faktur
Pajak yang dibubuhi cap "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH TIDAK DIPUNGUT :
4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1,
dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Dalam hal Proyek Pengadaan Jaringan Listrik 150 kV di Sulawesi merupakan proyek
Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri dan tercantum
di dalam DIP atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, maka PPN dan PPn BM yang
terutang atas Impor BKP, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak
berwujud diluar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama
sehubungan dengan pelaksanaan Poyek tersebut, tidak dipungut hanya atas bagian dari
proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan pinjaman luar negeri dan tidak diperlukan
adanya surat keterangan bebas pajak dari Direktur Jenderal Pajak.
b. Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Kontraktor Utama kepada
Pemilik Proyek sehubungan dengan pelaksanaan proyek pengadaan jaringan listrik yang
dananya berasal dari pinjaman luar negeri maupun yang berasal dari dana pendamping
(GOI/APLN), kontraktor utama wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.
1) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang PPN dan
PPn BM-nya tidak dipungut, Faktur Pajaknya dibubuhi cap "PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT".
2) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari Kontraktor Utama di luar negeri (ABB AG
Jerman) yang ditujukan langsung kepada Pemilik Proyek dan dananya dibiayai
dengan pinjaman luar negeri, maka Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dibubuhi cap
"BEBAS BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN, TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK
PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH" dan diperlakukan sama sebagai
Faktur Pajak Standar.
3) Apabila impor BKP yang tercantum dalam master list proyek adalah tetap atas nama
pemilik proyek (PT. PLN (Persero)), maka dalam menghitung besarnya dasar
Pengenaan Pajak untuk menentukan PPN yang terutang, nilai impor BKP tersebut
dapat dikurangkan dari jumlah nilai kontrak, maksimum sebatas nilai impor yang
tercantum dalam nilai kontrak dan tidak perlu dibuatkan faktur pajak.
c. Atas pembayaran uang (yang mencakup porsi lokal dan impor) yang dananya berasal dari
porsi dana pendamping (GOI/APLN), maka atas seluruh uang muka tersebut terutang PPN.
d. Atas realisasi impor yang dananya berasal dari porsi dana pinjaman luar negeri, maka PPN
dan PPn BMnya tidak dipungut.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n Direktur Jenderal,
Direktur PPN dan PTLL,
ttd
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
peraturan/sdp/179pj.532005.txt · Last modified: 2023/02/05 20:31 by 127.0.0.1