KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                             6 September 1995

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1794/PJ.53/1995

                            TENTANG

              PPN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP DARI KANTOR PUSAT KE KANTOR CABANG 
            ATAU SEBALIKNYA DAN DARI CABANG KE CABANG LAIN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 11 Mei 1995 perihal tersebut di atas, dengan ini 
disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
    Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
    Nomor 11 TAHUN 1994 mengatur bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang 
    atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang, termasuk dalam pengertian 
    penyerahan Barang Kena Pajak.

2.  Pengertian Jasa Kena Pajak menurut ketentuan Pasal 1 huruf g Undang-undang tersebut pada butir 1 
    adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak, termasuk penggunaan Jasa Kena Pajak untuk 
    kepentingan sendiri, atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena 
    Pajak.

3.  Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.54/1995 tanggal 28 April 1995, 
    ditetapkan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang, atau sebaliknya, atau 
    antar cabang, harganya dianggap sama dengan Harga Jual tidak termasuk laba.

4.  Pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 menetapkan bahwa atas penyerahan 
    aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, terutang PPN dan Dasar Pengenaan 
    Pajaknya dihitung berdasarkan Harga Jual.

5.  Sesuai Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) Undang-undang tersebut pada butir 1, maka Pajak Masukan 
    dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran, sepanjang menyangkut pengeluaran yang berhubungan
    langsung dengan kegiatan usaha.

6.  Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 5 serta dengan memperhatikan isi 
    surat Saudara di atas, diberikan penjelasan sebagai berikut :

    6.1.    Atas pengiriman/pemindahan aktiva ke Cabang berupa meja bekas dengan nilai buku 20%, 
        merupakan penyerahan yang terutang PPN, sesuai ketentuan tersebut pada butir 1.
        Atas penyerahan tersebut diterbitkan Faktur Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak adalah 
        Harga Jual aktiva sebagaimana dimaksud pada butir 4.

    6.2.    Atas pengiriman 15 tabung Methyl Bromide dari Kantor Pusat ke Cabang A, atau pengiriman 
        dari Cabang A ke Cabang B, merupakan penyerahan yang terutang PPN, sesuai ketentuan 
        tersebut pada butir 1.
        Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual tidak termasuk laba, seperti yang dimaksud 
        dalam butir 3 di atas.

    6.3.    Pengiriman Debet Nota pemindahan tagihan dari cabang ke kantor pusat, sebesar nilai hasil 
        pekerjaan kantor cabang yang selanjutnya akan menjadi dasar penerbitan Faktur Pajak oleh 
        Kantor Pusat kepada langganan, memenuhi ketentuan penyerahan Jasa Kena Pajak 
        sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut pada butir 2, sehingga atas penyerahan tersebut 
        terutang PPN.

        Perlu dijelaskan lebih lanjut, pada kasus ini Kantor Pusat menerbitkan Faktur Pajak kepada 
        langganan, dan Cabang membuka Faktur Pajak kepada Pusat, yang kemudian PPN-nya dapat 
        dikreditkan oleh Pusat.

        Hal tersebut berlaku pula untuk pengiriman Debet Nota dari Cabang Jakarta yang NPWP-nya 
        sama dengan NPWP Kantor Pusat.

        Kantor cabang menerbitkan Faktur Pajak yang Dasar Pengenaan Pajaknya adalah sebesar 
        nilai Debet Nota tersebut.

    6.4.    Perlakuan peraturan perundang-undangan PPN atas pembangunan gedung kantor adalah 
        sebagai berikut :
        a.  Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan gedung tersebut dapat dikreditkan, 
            karena tujuan utama pembangunan gedung tersebut adalah untuk dipakai sendiri 
            dalam kegiatan usaha.
        b.  Atas pemakaian gedung tersebut oleh PT. XYZ yang merupakan pemakaian sendiri 
            barang modal, tidak terutang PPN.
        c.  Atas penyerahan jasa persewaan ruangan yang dilakukan oleh PT. XYZ merupakan 
            penyerahan jasa yang terutang PPN.

Demikian agar Saudara maklum.




DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO