peraturan:sdp:174pj.522000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
9 Februari 2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 174/PJ.52/2000
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh DALAM RANGKA IMPOR
ATAS HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERMOTOR EKS PP 19/1995
DARI AUSTRALIAN EMBASSY PROJECT ACIAR KEPADA PUSAT PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 26 Januari 2000 perihal tersebut pada pokok surat,
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa :
1.1. Australian Embassy Project ACIAR telah mengimpor 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor berupa
Sedan Toyota Corona ex-Saloon 2000 Tahun Pembuatan 1991 dengan mendapatkan
pembebasan Bea Masuk.
1.2. Dalam perkembangannya ternyata kendaraan bermotor tersebut kemudian akan dihibahkan
kepada Instansi Pemerintah yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Departemen
Pertanian, dimana instansi yang bersangkutan tidak akan memindahtangankan lagi.
1.3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan
Departemen Pertanian mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari PPN dan PPn BM.
2. Pajak Pertambahan Nilai
2.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN
Barang dan Jasa dan PPn BM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1994, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak dalam
Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan
bahwa penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :
- barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
- Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud
- Penyerahan dilakukan dalam Daerah Pabean,
- Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang
bersangkutan.
2.2. Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955, terhadap
barang-barang untuk keperluan pejabat-pejabat lembaga internasional/negara asing/
organisasi-organisasi internasional serta ahli-ahli bangsa asing yang mengadakan perjanjian/
ikatan khusus dengan pemerintah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Pembebasan
disertai dengan syarat bahwa pihak pengimpor tidak boleh mengubah tujuan dari barang-
barang tersebut selain untuk keperluan lembaga-lembaga/badan-badan tersebut.
3. Pajak Penghasilan
3.1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor : 450/KMK.04/1997 tanggal 26 Agustus 1997 tentang Penunjukkan Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22, Sifat, dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan
Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
549/KMK.04/1997 tanggal 3 November 1997 dan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 444/KMK.04/1999 tanggal 7 September 1999, antara lain diatur bahwa yang
dikecualikan dari Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Impor Barang dan atau
Penyerahan Barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang Pajak
Penghasilan, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3.2. Berdasarkan butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ.4/1996 tanggal
15 Juli 1996 tentang Perlakuan Pemotongan/Pemungutan PPh terhadap Badan/Lembaga
Pemerintah ditegaskan bahwa pengertian Badan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang
Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994 tidak termasuk Lembaga Struktural Resmi Pemerintah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari
APBN atau APBD.
3.3. Berdasarkan butir 3 Surat Edaran dimaksud, dijelaskan bahwa suatu badan atau lembaga
termasuk sebagai lembaga instansi struktural resmi pemerintah apabila memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :
a) dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden dan lain-lain;
b) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
c) Pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah
yaitu Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
d) Penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan pemerintah pusat atau
daerah.
3.4. Berdasarkan butir 4 Surat Edaran dimaksud, ditegaskan bahwa Badan/Lembaga yang
memenuhi ketentuan tersebut di atas tidak termasuk Subyek Pajak Penghasilan. Dengan
demikian atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan/Lembaga tersebut bukan
merupakan Objek Pajak Penghasilan, dan oleh sebab itu tidak dipotong atau dipungut PPh
berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 2 dan 3, dengan ini ditegaskan bahwa :
4.1. Atas impor 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor berupa Sedan Toyota Corona ex-Saloon 2000
Tahun Pembuatan 1991 Eks PP Nomor 19 Tahun 1955 oleh Australian Embassy Project ACIAR
yang telah memperoleh fasilitas PPN dan PPn BM tidak dipungut pada saat impor, karena akan
dihibahkan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Departemen Pertanian,
maka PPN dan PPn BM yang seharusnya terutang pada saat impor tersebut harus dibayar
kembali sesuai dengan nilai impor ditambah dengan sanksi administrasi.
4.2. Sepanjang Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Departemen Pertanian memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3. di atas, sehingga Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perikanan Departemen Pertanian tidak termasuk dalam pengertian Subyek
Pajak, maka hibah atas 1 (satu) Unit kendaraan bermotor berupa Sedan Toyota Corona
ex-Saloon 2000 Tahun Pembuatan 1991 dari Australian Embassy Project ACIAR kepada Pusat
Penelitian dan Pengembangan Perikanan Departemen Pertanian dikecualikan dari pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak
Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Demikian untuk dapat dimaklumi.
Direktur Jenderal Pajak
ttd.
Machfud Sidik
NIP 060043114
Tembusan :
1. Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
3. Direktur PPN dan PTLL
4. Direktur Peraturan Perpajakan.
5. Direkutr PPh
peraturan/sdp/174pj.522000.txt · Last modified: 2023/02/05 20:40 by 127.0.0.1