KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    2 Maret 2005

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 160/PJ.53/2005

                             TENTANG

        PERPANJANGAN IJIN SEBAGAI PELAKSANA PEMBUBUHAN TANDA BEA MATERAI LUNAS 
                   DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX, tanggal 2 Februari 2005, hal Surat Keputusan BIN selaku 
Ketua BOTASUPAL yang melengkapi surat Saudara sebelumnya yaitu surat nomor XXX, tanggal 11 Januari 
2005, hal Permohonan Perpanjangan Ijin sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan 
Teknologi Percetakan Untuk Tahun 2005, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.      Dalam surat tersebut Saudara memohon agar dijinkan sebagai pelaksanan pembubuhan tanda Bea 
    Materai Lunas dengan Teknologi Percetakan dengan melampirkan : 
    a.      Keputusan Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran bank Indonesia Nomor XXX tanggal 
        10 April 2000 tentang Penetapan PT. ABC sebagai Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti 
        Pencetak Warkat dan Dokumen Kliring yang menetapkan bahwa PT. ABC sebagai perusahaan 
        percetakan dokumen sekruriti pencetak warkat dan dokumen kliring. 
    b.      Keputusan Kepala Badan Intelejen Negara selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan 
        Uang Palsu Nomor XXX tanggal 31 Desember 2004 tentang Pemberian Rekomendasi 
        Perpanjangan Ijin Usaha/ Operasi Dibidang Pencetakan Dokumen Sekuriti Atas nama PT. ABC 
        antara lain menetapkan :
        Pertama     :   Memberikan rekomendasi atas permohonan perpanjangan ijin usaha/ 
                    operasi PT. ABC untuk melakukan kegiatan usaha sebagai 
                    Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.
        Kedua           :           Rekomendasi ini berlaku pula sebagai ijin usaha/operasi pencetakan 
                    dokumen sekuriti PT. ABC.
        Ketiga          :           Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 
                    tanggal 31 Desember 2005.
    c.      Desain tanda Bea Materai Lunas yang terdiri dari Logo Direktorat Jenderal Pajak, tarif Bea 
        Materai yang dibayar dan nama perusahaan pelaksana pembubuhan tanda Bea Materai Lunas. 

2.      Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Peluanasan Bea Materai Dengan 
    Menggunakan Cara Lain antara lain mengatur : 
    a.      Pasal 2 ayat (1), bahwa pelunasan Bea Materai dengan menggunakan cara lain sebagaimana 
        dimaksud dalam Pasal 1 harus mendapat ijin tertulis Direktur Jenderal Pajak. 
    b.      Pasal 2 ayat (2), bahwa hasil pencetakan tanda Bea Materai Lunas harus dilaporkan kepada 
        Direktur Jenderal Pajak. 
    c.      Pasal 3 jo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-152/PJ./2000 tentang 
        Pelaksanaan Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Teknologi Percetakan, bahwa 
        pembubuhan tanda Bea Materai Lunas dengan menggunakan teknologi percetakan 
        dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 
        dan/atau Perusahaan Sekuriti yang mendapat ijin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang 
        Palsu (Botasupal) yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. 

3.      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122C/PJ./2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea 
    Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas dengan Teknologi Percetakan antara lain 
    mengatur: 
    a.      Pasal 1, bahwa pelunasan Bea Materai dengan membubuhkan tanda Bea Materai Lunas 
        dengan teknologi percetakan hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, 
        bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
    b.      Pasal 4, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan 
        perusahaan percetakan sekuriti yang melakukan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas pada 
        cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, harus menyampaikan 
        laporan bulanan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 10 setiap bulan. 

4.      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-152/PJ./2000 tentang Pelaksanaan Pembubuhan Tanda 
    Bea Materai Lunas Dengan Teknologi Percetakan antara lain mengatur : 
    a.      Pasal 2 ayat (1), bahwa Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum 
        Peruri) dan Perusahaan percetakan sekuriti yang akan melaksanakan pembubuhan tanda Bea 
        Meterai Lunas dengan teknologi percetakan harus mengajukan permohoan ijin secara tertulis 
        kepada Direktur Jenderal Pajak u.p Direktur PPN dan PTLL, dengan mencantumkan desain 
        tanda Bea Meterai Lunas yang akan dibubuhkan. 
    b.      Pasal 2 ayat (2), bahwa bentuk tanda Bea Materai Lunas harus terdiri dari logo Direktorat 
        Jenderal Pajak, tarif Bea Materai yang dibayar, dan nama perusahaan pelaksana pembubuhan 
        tanda Bea Meterai Lunas. 
    c.      Pasal 3, bahwa masa berlakunya Surat Ijin Sebagi Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Materai 
        Lunas Dengan Menggunakan Teknolog Percetakan sesuai dengan masa berlakunya ijin yang 
        diberikan oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) dan Bank Indonesia 
        kepada perusahaan percetakan sekuriti. 
    d.      Pasal 4, bahwa pelaksana pembubuhan tanda Bea Materai Lunas dengan menggunakan 
        teknologi percetakan harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal Pajak 
        paling lambat tanggal 10 setiap bulan. 

5.      Berdasarkan butir 2.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.5/2001 hal Pembubuhan 
    Tanda Bea Materai Lunas Dengan Teknologi Percetakan antara lain mengatur, bahwa Perusahaan yang 
    akan melaksanakan pembubuhan tanda Bea Materai Lunas dengan teknologi Percetakan adalah 
    perusahaan yang mendapat ijin Direktur jenderal Pajak. 

6.      Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 sampai dengan butir 5, dan 
    memperhatikan kelengkapan persyaratan permohonan Saudara pada butir 1, dengan ini PT. ABC 
    diberikan perpanjangan ijin sebagai pelaksana pembubuhan tanda Bea Meterai Lunass dengan 
    teknologi pencetakan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
    a.      Masa berlaku ijin sebagai pelaksana pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi 
        percetakan adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dan dapat diperpanjang dengan 
        menyampaikan fotokopi Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara tentang Pemberian 
        Rekomendasi Perpanjangan Ijin Usaha/Operasi Dibidang Pencetakan Dokumen Sekuriti 
        kepada Direktur PPN dan PTLL. 
    b.      Tanda Bea Meterai Lunas yang dibubuhkan harus sesuai dengan desain sebagaimana 
        dimaksud dalam lampiran 1 surat ini. 
    c.      PT. ABC wajib menyampaikan laporan bulanan hasil pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas 
        dengan teknologi percetakan kepada Direktur PPN dan PTLL, paling lambat tanggal 10 setiap 
        bulan dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 surat ini. 
    d.      Dalam hal PT. ABC tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
        a, huruf b, dan huruf c, maka sebagai pelaksana pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas 
        dengan teknologi percetakan akan dicabut sebelum tanggal 31 Desember 2005.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




a.n Direktur Jenderal Pajak,
Direktur PPN dan PTLL,

ttd

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664