peraturan:sdp:159pj.3322006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
6 Maret 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 159/PJ.322/2006
TENTANG
PERMOHONAN PENJELASAN PEMBATALAN SPMKP
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor : XXX tanggal 16 Februari 2006 perihal dimaksud pada pokok di
atas, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
A. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Surat Saudara tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Kepala Kantor Wilayah DJP
Jakarta V nomor XXX tanggal 03 Februari 2006 perihal permohonan penjelasan pembatalan
SPMKP.
2. Ditemukannya kasus 5 (lima) Wajib Pajak fiktif oleh Polda Metro Jaya, yang 2 (dua)
diantaranya terdaftar di KPP Jakarta Pademangan yaitu PT ABC (NPWP :
XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX) dan PT XYZ (NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX).
3. Atas kasus tersebut Menteri Keuangan pada Konferensi Pers di Gedung XXX Departemen
Keuangan pada hari rabu tanggal 19 Januari 2006 menginstruksikan kepada Direktur Jenderal
Pajak untuk melakukan pemeriksaan ulang pemberian restitusi yang berasal dari
ekspor dengan prioritas tahun 2005.
4. Berkaitan dengan instruksi tersebut Pjs. Kepala Seksi PPN & PTLL membuat Nota Dinas kepada
Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan Nomor XXX tanggal 26 Januari 2006 perihal
pembatalan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tahun 2005 yang pada intinya agar
dilakukan peninjauan kembali secara jabatan terhadap 11 (sebelas) Wajib Pajak eksportir
yang telah diselesaikan pemeriksaan dan telah dibuat SPMKP-nya, tetapi belum dikirim ke
KPKN.
5. Untuk menghindari jatuh tempo penerbitan SPMKP selama 30 (tiga puluh) hari, maka atas
SKPLB yang telah terbit ditinjau kembali untuk dilakukan pemeriksaan ulang dengan prosedur
tambahan yang dipandang perlu dengan menggunakan Pasal 15 UU KUP.
6. Berdasarkan kronologis tersebut, Kepala KPP Jakarta Pademangan memohon petunjuk
mengenai proses peninjauan kembali yang dilakukan KPP Jakarta Pademangan.
B. Dasar Hukum
I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
16 TAHUN 2000 antara lain diatur :
1. Pasal 15 ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang,
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan
data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan
penambahan jumlah pajak yang terutang.
2. Memori penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa:
Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian
pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar, atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil
ditetapkan lebih rendah, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian tahun Pajak atau
Tahun Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi atas ketetapan
pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan
apabila telah pernah diterbitkan ketetapan pajak. Dengan perkataan lain Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum
didahului dengan penerbitan ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru (novum) dan
atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang
terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu maka setelah
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu
12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data yang
semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan, dan atau data baru yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.
Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala
sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam surat
pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan
yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan data
yang semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala
sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang,
yang:
a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta
lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan atau
b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak
mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar,
lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam
menghitung jumlah pajak yang terutang.
Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan dalam Surat Pemberitahuan
atau mengungkapkan pada waktu pemeriksaan, akan tetapi apabila
memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa
sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak
yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan
kurang dari yang seharusnya, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian
data yang semula belum terungkap, misalnya:
1. Dalam surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan tertulis
adanya biaya iklan Rp10.000.000,00 sedangkan sesungguhnya biaya
tersebut terdiri dari Rp5.000.000,00 biaya iklan di media masa dan
Rp5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah.
Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak
mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak melakukan
koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah, sehingga
pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka data
mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut
adalah tergolong data yang semula belum terungkap.
2. Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan disebutkan
pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa disertai dengan
perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud, demikian pula
pada saat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak
mengungkapkan perincian tersebut, sehingga fiskus tidak dapat
meneliti kebenaran pengelompokan dimaksud.
Dalam pengelompokan tersebut sesungguhnya terdapat kesalahan,
misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam kelompok harta
berwujud bukan bangunan kelompok 3 namun dikelompokkan ke
dalam kelompok 2.
Oleh karena pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak
menggungkapkan perincian yang dimaksud maka tidak dilakukan
koreksi atas kesalahan pengelompokan harta tersebut, dan sebagai
akibatnya pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar.
Apabila kemudian diketahui adanya kesalahan, maka data
pengelompokan harta tersebut adalah data yang semula belum
terungkap.
3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari
Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh
Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan Faktur Pajak.
Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan
sebagian yang lain tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh
Faktur Pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh
Pengusaha Kena Pajak Pembeli.
Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak
mengungkapkan perincian penggunaan barang tersebut dengan
benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak
Masukan tersebut, dan sebagai akibatnya Pajak Pertambahan Nilai
yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka apabila
kemudian diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahan
mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan
tersebut merupakan data yang semula belum terungkap.
II. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara
Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2005, antara lain diatur :
1. Pasal 2
ayat (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, kepada Wajib Pajak diberikan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.
ayat (2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUP.
b. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B KUP.
c. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17C KUP.
d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Keberatan atau
Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 KUP.
e. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Pengurangan atau
sanksi dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a KUP, sebagai akibat
diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima
sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
2. Pasal 3
Ayat (1) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan
terlebih dahulu dengan utang pajak, baik di pusat maupun cabang-cabangnya.
Ayat (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran
pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau
dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
Ayat (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan pemindahbukuan atau cara lain yang berlaku sebagai bukti pembayaran
pengembalian kelebihan pajak.
3. Pasal 4
Ayat (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, dikembalikan dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak :
a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diterima;
b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b diterbitkan;
c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diterbitkan;
d. keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan Banding diterima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d; atau
e. Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diterbitkan.
Ayat (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran l Peraturan Menteri Keuangan ini.
4. Pasal 5
Ayat (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas
nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran ll
Peraturan Menteri Keuangan ini.
Ayat (2) Atas dasar SKPKPP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri
Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) per jenis
pajak dan per masa/tahun pajak.
III. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :
SE-01/PJ.32/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Penanganan Surat-Surat Wajib Pajak,
diatur bahwa surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya bersifat operasional yang
ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan agar dijawab
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau oleh Kepala
Kantor Wilayah atasannya. Oleh karena itu surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya
bersifat operasional yang ditujukan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak agar segera
diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau Kepala
Kantor Wilayah atasannya untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Wajib Pajak yang
bersangkutan.
C. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam huruf B di atas serta memperhatikan surat Saudara huruf A,
dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sepanjang ditemukan bukti baru (novum) dan atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam
surat ketetapan pajak sebelumnya, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 15 ayat (1) UU KUP.
2. Mengingat permasalahan ini merupakan hal yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan, maka penyelesaiannya menjadi tugas dan tanggung jawab
Saudara.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/159pj.3322006.txt · Last modified: 2023/02/05 18:06 by 127.0.0.1