KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                             2 September 1992

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1550/PJ.51/1992

                            TENTANG

                        PENYERAHAN AYAM POTONG

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 15 Juli 1992 perihal permohonan penegasan Surat 
Keterangan Tidak Memungut PPN dalam bidang usaha pemotongan ayam, dengan ini disampaikan penjelasan 
sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf m angka 1 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 
    1984 jo. Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985, kegiatan memelihara, 
    menangkap, menyortir, menguliti, memotong dan memerah, atau mengeringkan dan mengawetkan 
    untuk sementara barang-barang peternakan tidak termasuk dalam pengertian menghasilkan Barang 
    Kena Pajak.

2.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 maka 
    barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan angka 1 tersebut di atas bukan merupakan Barang Kena 
    Pajak sehingga atas penyerahannya atau pengimporannya tidak terutang PPN.

3.  Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyerahan ayam potong/ayam segar oleh PT. XYZ bukanlah 
    merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal ayam potong tersebut :
    3.1.    Tidak dikemas dan diberi label.
    3.2.    Tidak diolah lebih lanjut sebelum diserahkan, seperti diberi bumbu, dimasak ataupun 
        dikalengkan.

Demikian penegasan ini untuk dapat dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd.

Drs. SUNARIA TADJUDIN