peraturan:sdp:151pj.3322005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Februari 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 151/PJ.332/2005
TENTANG
PUTUSAN BANDING PT. XYZ
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor : XXX tanggal 6 Januari 2005 perihal dimaksud pada pokok di
atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat Saudara antara lain dikemukakan bahwa:
a. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat telah menerima kembali surat permohonan
pengembalian PPh Pasal 22 Impor dan PPn Impor dari PT. XYZ, NPWP
XX.XXX-XXX.X-XXX.XXX atas putusan Pengadilan Pajak nomor : XXX tanggal 26 Januari 2004
yang kronologisnya dapat disampaikan sebagai berikut:
1) Tanggal 26 Nopember 2002 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) menerbitkan
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM), Cukai Denda
Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor Nomor : XXX dengan nilai PPh Pasal
22 Impor Rp. 8.976.436,- dan PPN Impor Rp. 35.905.745,-
2) Tanggal 23 Desember 2002 dengan surat nomor : XXX Wajib Pajak mengajukan surat
keberatan kepada Kepala Bea Dan Cukai Tanjung Priok III Jakarta;
3) Tanggal 19 Februari 2003 keberatan ditolak oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : XXX;
4) Tanggal 27 Maret 2003 dengan surat nomor : XXX Wajib Pajak mengajukan Banding
ke Peradilan Pajak (BPSP);
5) Tanggal 26 Januari 2004 Peradilan Pajak (BPSP) mengabulkan seluruh permohonan
Banding Wajib Pajak dengan surat nomor : XXX dengan Nilai PPh Pasal 22 Impor
sebesar Rp. 8.976.436,- dan PPN Impor sebesar Rp. 35.905.745,-
b. Mengingat SPKPBM dan surat penolakan keberatannya dilakukan oleh KPBC, serta asli putusan
Peradilan Pajak sampai hari ini tanggal 06 Januari 2005 belum diterima di KPP Madya Jakarta
Pusat, maka untuk mengamankan keuangan Negara dan memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya kepada Wajib Pajak, Saudara mohon penjelasan mengenai hal-hal sebagai
berikut:
1) Apakah pengembalian pajak tersebut memang wewenang KPP Madya Jakarta Pusat,
karena WP telah membayarnya dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
Dalam Rangka Impor (SSPCP) dan kemudian oleh Bank pembayaran tagihan
Pajaknya telah dimasukkan ke rekening Direktorat Jenderal Pajak?
2) Apakah pemberian imbalan bunga yang diminta Wajib Pajak dapat diberikan,
mengingat pasal 27A ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa imbalan bunga hanya
dapat diberikan berkenaan dengan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang
menyangkut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan?
2. Dasar Hukum
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 16 TAHUN 2000, diatur:
Pasal 27A ayat (1) : Apabila pengajuan keberatan atau permohonan
banding diterima sebagian atau seluruhnya,
sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan
atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan telah dibayar yang menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan
pembayaran dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai
dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau
Putusan Banding.
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2002 tentang Pengadilan Pajak, diatur:
1) Pasal 77 ayat (1) : Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir
dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2) Pasal 86 : Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat
dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi
keputusan pejabat yang berwenang kecuali
peraturan perundang-undangan mengatur lain.
Memori penjelasannya : Pada dasarnya putusan Pengadilan Pajak langsung
dapat dilaksanakan kecuali putusan dimaksud
menyebabkan kelebihan pembayaran Pajak.
Misalnya putusan pengadilan Pajak menyebabkan
Pajak Penghasilan menjadi lebih bayar. Dalam hal
ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak yang diperlukan pembayar pajak untuk dapat
memperoleh kelebihan dimaksud.
3) Pasal 88 ayat (1) : Salinan Putusan atau salinan penetapan Pengadilan
Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh
sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan,
atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak
tanggal putusan sela diucapkan.
4) Pasal 88 ayat (2) : Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh
pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima
putusan.
5) Pasal 88 ayat (3) : Pejabat yang tidak melaksanakan putusan
Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tanggal 31 Desember 2001:
Pasal 2 huruf c : Imbalan Bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat
kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau
permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini diberikan penegasan bahwa:
a. Pengembalian kelebihan pembayaran PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor menjadi
kewenangan Kepala KPP Madya Jakarta Pusat sepanjang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
menerbitkan keputusan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak dan meneruskannya kepada
Kepala KPP Madya Jakarta Pusat.
b. Pengembalian kelebihan pembayaran PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada butir
3a diatas dilakukan sepanjang PPh Pasal 22 Impor tersebut belum diperhitungkan sebagai
angsuran PPh terutang untuk tahun terkait.
c. Pengembalian kelebihan pembayaran PPN Impor sebagaimana dimaksud pada butir 3a diatas
dilakukan sepanjang PPN Impor tersebut belum diperhitungkan sebagai kredit pajak masukan
PPN dan atau dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh Badan.
d. Pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor
dalam kasus ini tidak dapat diberikan mengingat tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana
yang diatur di dalam pasal 27A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 TAHUN 1983
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 TAHUN 2000.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/151pj.3322005.txt · Last modified: by 127.0.0.1