KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   19 September 1991       

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1264/PJ.51/1991

                            TENTANG

                   PPN ATAS IMPOR DAN JASA HANDLING IMPOR

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan copy salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KMK.05/1991 tentang 
keringanan Bea Masuk atas pemasukan barang Goldstar Elevator oleh PT XYZ/Universitas ABC  Jakarta.  
Dalam kaitan dengan pemungutan PPN supaya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut Universitas ABC Jakarta diberikan 
    keringanan Bea Masuk sebesar 50% atas pemasukan barang berupa 1 (satu) set Goldstar Elevator 
    Tipe VP 24 (1600) Co 150 8/8 seharga D&F US$ 26.000 melalui PT Jaya Kencana.  PPN atas impor BKP 
    tersebut tetap terutang.

2.  Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/90 kegiatan impor 
    tersebut termasuk dalam pengertian impor atas dasar inden.

    Komisi/fee yang diterima oleh PT XYZ sebagai handling importir terutang PPN.

3.  Untuk itu agar saudara meneliti apakah handling importir fee dan PPN yang terutang telah dibayar/
    dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa bulan yang bersangkutan atas nama PT XYZ 
    NPWP X.XXX.XXX.X-XXX. PPN atas impor elevator tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh 
    PT XYZ, karena elevator tersebut adalah milik (pesanan dari) Universitas ABC.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA,

ttd.

Drs. WALUYO DARYADI KS.