KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                              3 Desember 2002

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                       NOMOR S - 1260/PJ.532/2002

                            TENTANG

           PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENYEDIAAN PENGEMUDI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 26 Agustus 2002 perihal permintaan penjelasan 
perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

1.  PT ABC bergerak dalam usaha penyewaan kendaraan dan menyediakan jasa pengemudi bagi 
    konsumen yang memerlukannya, atas penyediaan pengemudi tersebut tidak dipungut fee dan hanya 
    bersifat service. Gaji pengemudi dibayarkan terlebih dahulu oleh PT ABC, dan kemudian ditagihkan 
    kepada konsumen ditambah dengan jumlah yang akan diterima oleh pengemudi berupa tunjangan 
    (pengobatan, THR, bonus, seragam, asuransi, dan lain-lain), dan akan dipertimbangkan untuk 
    mengenakan fee kepada konsumen tertentu. Atas hal tersebut diatas, Saudara meminta penjelasan 
    apakah Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya atas fee.

2.  Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
    Undang nomor 18 TAHUN 2000 menyatakan sebagai berikut:
    a.  Pasal 1 angka 19 menyatakan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya 
        yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena 
        Pajak.
    b.  Pasal 3A ayat 1 antara lain menyatakan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa 
        Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang 
        terutang.
    c.  Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa 
        Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

3.  Angka 2 Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.32/1991 tentang Jasa Penyediaan Tenaga 
    Kerja Dan Jasa Tenaga Kerja antara lain mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang 
    apabila pengusaha penyedia tenaga kerja ikut bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja 
    tersebut.

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan 
    Pajak Pertambahan Nilai menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
    menetapkan sebagai berikut:
    a.  Pasal 5 menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun 
        jasa penyewaan kendaraan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak 
        Pertambahan Nilai.
    b.  Pasal 5 huruf j menetapkan bahwa jasa di bidang tenaga kerja merupakan salah satu jenis 
        jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
    c.  Pasal 14 huruf b menyatakan bahwa jenis jasa di bidang tenaga kerja yang tidak dikenakan 
        Pajak Pertambahan Nilai antara lain meliputi jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang 
        Pengusaha penyediaan tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga 
        kerja tersebut.

5.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-370/PJ./2002 tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum 
    Di Darat dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:
    a.  Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor 
        yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
    b.  Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang 
        menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
    c.  Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa jasa angkutan umum di jalan yang tidak terutang Pajak 
        Pertambahan Nilai adalah jasa angkutan orang dan atau barang yang diserahkan oleh 
        Perusahaan Angkutan Umum dengan mempergunakan kendaraan, baik dalam trayek maupun 
        tidak dalam trayek dengan dipungut bayaran selain dengan cara sebagai berikut:
        -   ada perjanjian lisan atau tulisan;
        -   waktu dan atau tempat pengangkutan telah ditentukan;
        -   orang dan atau barang yang diangkut khusus/tertentu;
        -   kendaraan angkutan tidak dipergunakan untuk keperluan lain;
        -   dengan atau tanpa pengemudi.

6.  Berdasarkan ketentuan dalam butir 2 sampai dengan butir 5, dan memperhatikan surat Saudara pada 
    butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
    a.  Jasa penyewaan kendaraan merupakan Jasa Kena Pajak, sehingga PT ABC dalam 
        penyerahannya kepada konsumen harus memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak 
        Pertambahan Nilai yang terutang.
    b.  Atas penyediaan tenaga kerja (pengemudi) oleh PT ABC kepada konsumen terutang Pajak 
        Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar keseluruhan jumlah tagihan yang 
        meliputi gaji, tunjangan, dan fee yang dibayarkan kepada pengemudi tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA