peraturan:sdp:1191pj.522003
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Desember 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1191/PJ.52/2003
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS HIBAH BUKU DAN VCD
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 15 September 2003 dan surat tembusan dari
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : XXX tanggal 12 Juni 2003, hal sebagaimana
tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut secara garis besar disampaikan bahwa:
a. ABC menerima hibah berupa buku-buku, VCD, CD Room dan Video Tapes dari Pemerintah
Taipei melalui XYZ ROC No. XXX, HSU Chou Road Taipei Taiwan ROC, dengan perincian
sebagai berikut:
1) Buku-buku sejumlah 69.554 copy (rincian jenis buku terlampir);
2) VCD:
Hari raya China, Puisi dan Syair China, Peninggalan kuno Taiwan, Chinese festivals,
The beauty of China poetry and lyrics (sebanyak 50 pieces);
2) CD ROOM:
500 kata belajar bahasa Mandarin, 1000 kata bahasa Mandarin, Kamus Haihwa,
Berbahasa Mandarin anak-anak, Kang syuan Chinese language, Overseas Chinese
library E-book (sebanyak 1.530 pieces);
3) Video Tapes (sebanyak 1.793).
b. Bantuan hibah seperti dalam huruf a tersebut dikirim langsung dari Taipei ke ABC dengan
tidak menggunakan devisa negara;
c. Sehubungan dengan hal tersebut Saudara mengajukan permohonan pembebasan pajak yang
berkaitan dengan barang hibah Mata Ajaran dan Perpustakaan tersebut.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
Pasal 4 huruf b:
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.
Pasal 16B ayat (1) huruf c:
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian
atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari
pengenaan pajak, untuk impor Barang Kena Pajak tertentu.
b. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 TAHUN 2000, mengatur bahwa atas impor Barang Kena Pajak yang berdasarkan
ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, Pajak yang
terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 TAHUN 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan
atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:
Pasal 1 angka 3:
Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai adalah buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran
agama;
Pasal 2 angka 4:
Barang Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai adalah buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran
agama;
d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang perlakuan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan
dari pungutan Bea Masuk, antara lain mengatur:
Pasal 2 ayat (1):
Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk tetap dipungut
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
ayat (2):
Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas impor sebagian
Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
ayat (3):
Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) adalah, antara lain barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal,
sosial, atau kebudayaan.
e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan
Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan
Kebudayaan, antara lain mengatur:
Pasal 1:
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah
umum, amal, sosial dan kebudayaan antara lain adalah barang yang diperlukan untuk
pemakaian tetap oleh perkumpulan dan badan-badan untuk tujuan kebudayaan, barang yang
diperlukan untuk ibadah umum seperti tikar sembahyang, permadani, atau piala-piala untuk
perjamuan suci serta barang peralatan belajar mengajar untuk lembaga pengajaran diberikan
dengan cuma-cuma untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.
Pasal 2:
Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pembebasan
bea masuk dan cukai.
Pasal 3 ayat (1):
Badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan
yang mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.
Ayat (2):
Untuk impor barang oleh badan atau lembaga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setelah
mendapatkan keputusan pembebasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama
Menteri Keuangan yang pengajuan permohonannya disertai lampiran:
a. rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk beserta
nilai pabeannya;
b. surat keterangan dari pemberi hadiah di luar negeri (gift certificate) yang menyatakan
bahwa barang tersebut adalah kiriman hadiah dan dalam pengadaannya tidak
menggunakan devisa Indonesia;
c. rekomendasi dari departemen teknis terkait.
f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-buku
Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan atau
Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:
Pasal 1 ayat (1):
Buku-buku pelajaran umum adalah buku-buku pelajaran pokok penunjang dan kepustakaan
yang dipergunakan oleh Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, Sekolah Lanjutan Atas, Sekolah Luar Biasa, Perguruan Tinggi/Universitas, termasuk
Sekolah Kejuruan, Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar Sekolah dan
Pendidikan Keagamaan mulai Tingkat Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang
mendukung kurikulum sekolah yang bersangkutan.
ayat (2):
Tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah : buku hiburan, buku roman populer, buku sulap, buku iklan, buku promosi
suatu usaha, buku katalog diluar keperluan pendidikan, buku karikatur, buku horoskop, buku
horor, buku komik, buku reproduksi iklan.
ayat (3):
Buku-buku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikategorikan sebagai buku-buku
pelajaran umum apabila buku-buku tersebut telah disahkan sebagai buku pelajaran umum
oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.
g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ.51/2002 tanggal 25 Juni 2002 tentang
Penyampaian Nama Pejabat yang Berwenang Memberikan Pengesahan terhadap Buku-buku
Pelajaran Umum, antara lain menyebutkan bahwa pejabat yang ditunjuk untuk memberikan
pengesahan terhadap buku-buku yang dapat dikategorikan sebagai buku pelajaran umum
adalah Kepala Pusat Perbukuan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini kami tegaskan bahwa:
a. Atas impor buku-buku yang dikirim oleh Pemerintah Taipei kepada ABC yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis buku tentang : Belajar Bahasa Mandarin,
Sejarah dan Kesenian Tradisional China, Geografi China, Binatang dan Fauna Langka,
Bernyanyi dan Menari serta Barongsai.
b. Terhadap buku-buku tentang : novel, self-help book, (translate) novel, prose, book on
spirituality,mental health book, biography, entertainment book, manajement book, fiction,
story book, business book, dan art book dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sepanjang buku-buku tersebut telah disahkan sebagai buku-buku pelajaran umum oleh
Kepala Pusat Perbukuan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
c. Atas impor VCD, CD Room dan Video Tape yang dikirim oleh Pemerintah Taipei kepada ABC
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/sdp/1191pj.522003.txt · Last modified: 2023/02/05 18:13 by 127.0.0.1