peraturan:sdp:1169pj.532003
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
17 Desember 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1169/PJ.53/2003
TENTANG
PENJELASAN PENGENAAN PAJAK ATAS USAHA KOLAM RENANG, FITNESS DAN PENJUALAN BIBIT KENTANG
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 27 Oktober 2003 hal sebagaimana tersebut di atas,
dengan ini diberitahukan sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
a. PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penyewaan gedung
pertemuan, sarana olah raga (kolam renang, fitness dan lapangan bulu tangkis) dan
pembibitan kentang holtikultura.
b. Atas sarana olah raga (kolam renang dan fitness), PT. ABC telah membayar pajak kepada
Pemda Bandung sebesar 10% (sepuluh persen), namun berdasarkan pemeriksaan pajak
tahun 2001 oleh KPP Bandung Karees PT. ABC diwajibkan untuk membayar Pajak
Pertambahan Nilai. Atas hal tersebut, PT. ABC berkeberatan dengan alasan sebagai berikut:
- Biaya yang dikeluarkan untuk usaha yang dilakukan oleh PT. ABC adalah kurang
lebih sebesar 80% (delapan puluh persen), belum lagi dikurangi dengan pajak
sebesar 10% (sepuluh persen);
- Menurut hasil audit dari Kantor Akuntan Publik, PT. ABC mengalami kerugian;
- Menurut PT. ABC, tidak ada pajak yang dipungut sebanyak dua kali sehingga
mengakibatkan terjadi pengenaan pajak berganda;
- Menurut PT. ABC, bahwa apabila suatu objek sudah dikenakan Pajak Daerah maka
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Pada tahun 2001, PT. ABC membuka usaha dalam bidang pembibitan kentang holtikultura di
kabupaten Garut. Berdasarkan pemeriksaan pajak tahun 2001 oleh KPP Bandung Karees,
PT. ABC berkewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan bibit kentang
tersebut. Atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut, PT. ABC berkeberatan dengan
alasan sebagai berikut:
- Sebagian hasil penanaman kentang dijual kepada para petani dalam bentuk bibit
kentang, dimana menurut PT. ABC atas penjualan tersebut tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai;
- Sebagian lagi dari hasil penanaman kentang dijual untuk dikonsumsi yang menurut
PT. ABC atas penjualan tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
d. PT. ABC meminta penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
- Atas sarana olah raga seperti kolam renang dan fitness apakah dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dimana PT. ABC telah membayar pajak kepada Pemda Kota
Bandung.
- Atas penjualan bibit kentang apakah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, di mana
menurut PT. ABC atas penjualan bibit-bibit yang lain seperti bibit sayur mayur, bibit
palawija dan sebagainya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur:
a. Pasal 4 huruf a, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
b. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
c. Pasal 4A ayat (2) huruf b, bahwa barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak termasuk jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
d. Pasal 4A ayat (3) huruf g, bahwa jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan
pajak tontonan termasuk jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 huruf b, bahwa kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
adalah barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
b. Pasal 3, bahwa barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai,
dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
c. Pasal 5 huruf g, bahwa jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa
di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan.
d. Pasal 11, bahwa jenis jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak
Tontonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g termasuk jasa di bidang kesenian
yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan
secara cuma-cuma.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2003,
antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 1 huruf c dan d, bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis
adalah barang hasil pertanian dan bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.
b. Pasal 1 angka 2, bahwa barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan
usaha di bidang:
- Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
- Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.
c. Pasal 1 angka 3, bahwa petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran,
penangkapan atau budidaya perikanan.
d. Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d, bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
1 huruf c, oleh petani atau kelompok petani dan bibit dan atau benih dari barang pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 huruf d dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 TAHUN 2000, mengatur bahwa
Pajak Hiburan adalah salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota. Di dalam memori penjelasannya
diuraikan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua
jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk
apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk
penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
6. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 TAHUN 2001 tentang Pajak Daerah mengatur bahwa
Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Di dalam memori
penjelasannya diuraikan bahwa hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik
dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi
uap, dan pertandingan olah raga.
7. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 6, serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1, dengan ini diberikan penegasan bahwa:
a. Jasa penyewaan sarana olah raga seperti kolam renang, fitness dan lapangan bulu tangkis
yang diserahkan oleh PT. ABC tidak termasuk dalam pengertian jasa di bidang kesenian dan
hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 TAHUN 2000. Oleh karena itu, atas penyerahan jasa
penyewaan sarana olah raga oleh PT. ABC dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Atas penyerahan barang hasil pertanian berupa kentang sayur oleh PT. ABC tidak dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan penyerahan barang hasil
pertanian bukan oleh petani atau kelompok petani
c. Namun, atas penyerahan bibit kentang kepada petani, dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sepanjang berdasarkan hasil pemeriksaan oleh KPP Bandung Karees dapat
dibuktikan bahwa penyerahan tersebut termasuk ke dalam penyerahan bibit kentang dan
bukan penyerahan barang hasil pertanian (kentang sayur).
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/sdp/1169pj.532003.txt · Last modified: 2023/02/05 20:12 by 127.0.0.1