peraturan:sdp:1152pj.3222004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
23 Desember 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1152/PJ.322/2004
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS MASUKNYA BARANG DAN JASA KENA PAJAK
KE DALAM KAWASAN BERIKAT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 15 September 2004 hal tersebut pada pokok surat,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut secara garis besar disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Sehubungan dengan ditetapkannya perusahaan Saudara sebagai Kawasan Berikat dan sebagai
Penyelenggara Kawasan Berikat merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.04/2004 tanggal 8 Juli 2004, Saudara ingin menanyakan beberapa
hal :
a. Apakah semua barang (Bahan Baku Utama, Bahan Penolong dan Spare part Mesin-mesin
Produksi) yang masuk ke dalam Kawasan Berikat yang berasal dari Luar Daerah Pabean RI
dibebaskan dari PPh pasal 22, Bea Masuk, PPN Impor dan PPnBM?
b. Apakah semua barang (Bahan Baku Utama, Bahan Penolong dan semua barang yang
dipergunakan untuk aktivitas pabrik) yang masuk ke dalam Kawasan Berikat dari Daerah
Pabean RI, PPN-nya dibebaskan atau dengan kata lain saudara tidak wajib membayar
PPN-nya?
c. Apakah PPN atas Jasa-Jasa yang pengerjaannya dilakukan di Kawasan Berikat juga termasuk
dalam PPN yang dibebaskan?
d. Apakah PPN atas Royalti dan komisi yang Saudara bayar ke Luar Negeri juga bebas dari
kewajiban Saudara?
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang
Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002 tanggal 12 Pebruari 2002 antara lain menyatakan hal-hal
sebagai berikut :
a. Pasal 1a
Kegiatan industri pengolahan adalah kegiatan yang mengolah bahan mentah, bahan baku,
barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi
untuk penggunaannya.
b. Pasal 14
Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi,
pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena
Cukai (BKC) ke dan/atau dari KB diberikan fasilitas sebagai berikut:
- atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-
mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap sebagai PDKB diberikan
penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor;
- atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan
kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB diberikan penangguhan
BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor;
- atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM,
pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor;
- atas pemasukan BKP dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN
dan PPnBM;
- atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih
lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
- atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL
atau PDKB lainnya dalam rangka subkontraktor, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
- atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau
PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
- atas peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari
PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya
ke PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
- atas pemasukan BKC dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberikan
pembebasan Cukai;
- penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dari
DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama
dengan perlakuan terhadap barang yang diekspor;
- pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas
pembebasan atau penangguhan BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor, diberikan
pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22
Impor.
c. Pasal 16
Barang-barang asal impor berupa makanan dan/atau minuman yang dimaksudkan untuk
konsumsi di dalam KB atau barang impor lainnya selain dimaksud dalam pasal 14 wajib
dilunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor sesuai tatalaksana kepabeanan di
bidang impor dan cukai di Kantor Pabean sebelum dimasukkan ke dalam KB.
3. Berdasarkan angka III butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-26/PJ.53/2003
PPN Atas Penyerahan JKP dari dan ke Kawasan berikat, diatur bahwa perlakuan PPN atas penyerahan
JKP termasuk jasa maklon dan subkontrak oleh PKP di DPIL kepada pengusaha di Kawasan Berikat
selain Pulau Batam dikenakan PPN.
4. Berdasarkan ketentuan butir 2 dan 3 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
kami tegaskan bahwa:
a. PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut hanya terbatas pada impor bahan mentah,
bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi untuk diolah di Kawasan Berikat
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya;
b. PPN dan PPnBM tidak dipungut terbatas pada pemasukan bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi dan atau barang jadi dari DPIL untuk diolah lebih lanjut di Kawasan Berikat
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya;
c. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari DPIL oleh Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB)
dikenakan PPN.
Demikian agar menjadi maklum.
DIREKTUR
ttd
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/1152pj.3222004.txt · Last modified: 2023/02/05 21:04 by 127.0.0.1