DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
8 Desember 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1135/PJ.51/2003
TENTANG
PPN ATAS SAPI BIBIT BAKALAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 24 September 2003 hal Permohonan Penjelasan Perihal PPN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.
Dalam surat tersebut secara garis besar PT XYZ mengajukan pertanyaan sehubungan dengan pengenaan PPN sejak tahun 2001 terhadap sapi bibit bakalan sebagai berikut:
a.
Wajarkah pengenaan PPN atas sapi bibit bakalan berlaku surut sejak 1 Januari 2001, meskipun peraturan pelaksanaan teknis UU No. **18 TAHUN 2000** tentang PPN baru dilaksanakan sejak Juni 2001;
b.
Apakah pengenaan PPN atas Sapi Bibit Bakalan tidak ada keraguan setelah Menteri Pertanian menerbitkan surat No. XXX tanggal 1 Pebruari 2002 tentang Kualifikasi Sapi Bakalan Sebagai Bibit sedangkan pengenaan PPN atas impor Sapi Bibit Bakalan masih mengacu pada Surat Menteri Keuangan No. S-538/MK.03/2001 tanggal 20 Desember 2001 hal Sapi Bibit Bakalan.
2.
Salah satu pokok perubahan Undang-undang Nomor **18 TAHUN 2000** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak dikenakan pajak, karena pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak. Pokok perubahan tersebut antara lain dituangkan dalam Pasal 4A Undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor **144 TAHUN 2000** yang menetapkan kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai seperti barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium. Barang hasil pertanian selain yang termasuk dalam jenis barang kebutuhan pokok merupakan Barang Kena Pajak.
3.
Pasal 4 Undang-undang Nomor **8 TAHUN 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor **18 TAHUN 2000**, mengatur bahwa atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak dikenakan PPN.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor **12 TAHUN 2001** tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2001 dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **46 TAHUN 2003**, mengatur antara lain bahwa atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
5.
Sesuai Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor **135/KMK.05/1997** tentang Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan Atau Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan bibit dan benih adalah segala jenis tumbuhan atau hewan yang nyata-nyata untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
6.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa:
a.
Sesuai ketentuan yang berlaku, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001, barang hasil peternakan termasuk sapi bibit, sapi bakalan, atau sapi lainnya, merupakan Barang Kena Pajak yang atas impor ataupun penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor **12 TAHUN 2001**, sebagian dari jenis barang tersebut dalam butir a, yaitu bibit atau benih, ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
c.
Sapi bakalan tidak termasuk dalam pengertian bibit atau benih sebagaimana dimaksud dalam angka 5, oleh karena itu sapi bakalan adalah Barang Kena Pajak yang atas impor atau penyerahan yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2001, terutang PPN.
d.
Perlu diketahui, bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor **12 TAHUN 2001** bukan mengatur pengenaan PPN atas suatu barang tertentu yang berlaku surut, akan tetapi mengatur tentang pemberian pembebasan dari pengenaan PPN yang berlaku surut atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.
e.
Untuk keperluan perpajakan, penentuan bibit/benih yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor **12 TAHUN 2001**, didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor **135/KMK.05/1997**.
Demikian agar Saudara maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
I MADE GDE ERATA