DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
30 Desember 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1103/PJ.53/2005
TENTANG
PEMBEBASAN/RESTITUSI PPN/PPnBM ATAS USAID
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 20 September 2005 hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :
1.
Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa Saudara menanyakan dasar hukum perlakuan PPN untuk ABC sebagai berikut :
a.
Apakah harus dikenakan PPN terhadap ABC apabila ABC menyewa apartemen yang dikelola (BCA)?
b.
Tidak dikenakan PPN tetapi terdapat surat keterangan bebas PPN dimuka yang didapat dari KPP Badora atas rekomendasi Departemen Luar Negeri. Seperti yang diperlakukan terhadap Kedutaan atas dasar Konvensi Wina?
c.
Kami kenakan PPN terlebih dahulu tetapi setelah itu ABC melakukan restitusi kepada KPP Badora atau berarti mendapatkan pembebasan dibelakang?
d.
Tidak dikenakan sama sekali PPN atas ABC?
2.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor **25/KMK.01/1998** tentang Pemberian Restitusi/Pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional serta Pejabat/Tenaga Ahlinya antara lain mengatur :
a.
Pasal 1 ayat (1), bahwa atas pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik serta Pejabat/tenaga Ahlinya dibebaskan PPN dan/atau PPnBM.
b.
Pasal 1 ayat (2), bahwa pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing hanya diberikan atas dasar azas timbal balik.
c.
Pasal 2 ayat (1), bahwa dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang memperoleh fasilitas pembebasan terlanjur dipungut, maka Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terlanjur dipungut dapat dimintakan kembali.
d.
Pasal 2 ayat (1), bahwa dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang memperoleh fasilitas pembebasan terlanjur dipungut, maka Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terlanjur dipungut dapat dimintakan kembali
3.
Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak No. **S-2678/PJ.55/1993** tanggal 13 Oktober 1993 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi/Pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan-badan Internasional serta Pejabat/Tenaga Ahlinya, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) antara lain menyatakan prosedur untuk memperoleh Surat Keputusan Pembebasan yang diterbitkan KPP Badora adalah sebagai berikut :
a.
Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional serta Pejabat/Tenaga Ahlinya yang ingin memperoleh restitusi atau pembebasan PPN/PPnBM harus mengajukan permohonan rekomendasi pembebasan/restitusi PPN/PPnBM kepada Departemen Luar Negeri (Deplu) atau Sekretaris Kabinet RI (Setkab) sesuai dengan wewenangnya, dengan melampirkan bukti-bukti pendukungnya;
b.
Deplu atau Setkab mengirim langsung surat rekomendasi ke KPP Badora dengan dilampiri bukti-bukti pendukungnya, seperti : surat permohonan pembebasan/restitusi dari yang bersangkutan, Faktur Pajak, Perjanjian Kerjasama Teknik dan sebagainya untuk diteliti dan diproses lebih lanjut;
c.
Pembebasan PPN kepada pemohon hanya diberikan berdasarkan azas timbal balik yang diketahui dalam surat pemberitahuan Perwakilan Indonesia di negara pemohon yang telah dikirim kepada Deplu dan Direktorat Jenderal Pajak;
d.
Untuk permohonan pembebasan, baik persetujuan maupun penolakan, dilakukan dengan menerbitkan surat kepada pemohon, yaitu Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat atau Tenaga Ahlinya dan tembusannya dikirimkan ke :
(1)
Direktur PPN dan PTLL;
(2)
Direktur Fasilitas Diplomatik DEPLU atau Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Kabinet RI;
(3)
Kepala Kantor Wilayah VII DJP.
4.
Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa :
a.
Pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada ABC dapat diberikan berdasarkan azas timbal balik dan ABC merupakan Perwakilan Negara Asing yang memperoleh kekebalan diplomatik.
b.
Dalam hal kedua syarat pada butir a di atas terpenuhi, pembebasan PPN dan/atau PPnBM tersebut diberikan setelah ABC memiliki SKB PPN dan PPnBM dari KPP Badora II atas rekomendasi dari Deplu atau Setkab. Untuk itu, ABC harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari Deplu atau Setkab terlebih dahulu, sebelum mengajukan permohonan untuk diberikan/diterbitkan SKB.
c.
SKB tidak dapat diterbitkan tanpa menyebutkan nilai PPN yang akan dibebaskan.
d.
SKB tidak dapat digunakan untuk pembebasan PPN atas transaksi lain selain atas transaksi beserta nilai PPN yang tertulis dalam SKB tersebut.
e.
Penyerahan jasa sewa apartemen kepada ABC tetap terutang PPN dan PPnBM apabila ABC tidak mengajukan rekomendasi permohonan pembebasan PPN dan PPnBM ke Deplu atau Setkab. Namun PPN yang telah dipungut dapat dimintakan restitusinya oleh ABC ke Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) II dilampiri dengan bukti-bukti pendukungnya dan rekomendasi dari Deplu atau Setkab.
f.
Dengan demikian, apabila ABC tidak memperoleh kekebalan diplomatik, ABC tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM atas penerimaan jasa sewa apartemen.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
NIP 060044664