peraturan:sdp:1101pj.5322000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
21 Juli 2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1101/PJ.532/2000
TENTANG
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter Nomor : XXX tanggal 13 Juni 2000 hal
ebagaimana tersebut di atas, bersama ini diberikan penjelasan sebagai berikut :
1. Surat tersebut antara lain mengemukakan bahwa :
1.1. Sehubungan dengan Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 TAHUN 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU-PDRD), diusulkan perluasan objek pajak dan
pengadaan pajak baru (daftar terlampir) yang bersinggungan dengan objek Pajak Negara
(PPN).
1.2. Objek PPN tersebut diusulkan menjadi objek Pajak Daerah (penyerahan sebagian objek pajak
dan bukan bagi hasil atau opsen) dengan mempertimbangkan bahwa objek pajak tersebut
lebih bersifat lokal, mudah dipungut oleh daerah, beban pajak tidak dapat dipindahkan ke
daerah lain, potensinya antar daerah relatif tidak terlalu berbeda.
1.3. Pajak-pajak yang diusulkan menjadi Pajak Daerah meliputi:
A. Perluasan objek Pajak Daerah
1. Pajak Hotel dan Restoran, termasuk jasa boga dan katering di luar hotel dan
restoran.
2. Pajak konsumsi listrik
3. Pajak Hiburan mencakup golf, tenis, dan renang.
B. Penambahan jenis Pajak Daerah
1. Pajak konsumsi telepon.
2. Pajak perusahaan.
3. Pajak atas penyelenggaraan parkir swasta.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 11 TAHUN 1994, jenis-jenis objek pajak yang diusulkan menjadi objek Pajak Daerah sebagian
besar merupakan objek PPN, oleh karena itu kami berpendapat sebagai berikut :
2.1 Perluasan objek Pajak Daerah
a. Perluasan Pajak Hotel dan Restoran sehingga objeknya mencakup penyerahan
Barang Kena Pajak oleh pengusaha jasa boga/katering di luar hotel dan restoran.
a.1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997
dan penjelasannya, jenis Pajak Daerah Tingkat II antara lain Pajak Hotel dan
Restoran yaitu pajak atas pelayanan hotel dan restoran.
Pengusaha jasa boga/katering usahanya merupakan industri makanan dan
minuman, dan tidak termasuk dalam pelayanan hotel dan restoran.
a.2. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 huruf m Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 TAHUN 1994, penyerahan makanan dan atau minuman oleh
pengusaha katering adalah objek PPN.
a.3. Dilihat dari nama Pajak Hotel dan Restoran, adalah tidak tepat mengenakan
pajak tersebut atas penyerahan Barang Kena Pajak atas jasa boga/katering
yang di luar lingkungan hotel dan restoran.
a.4. Berdasarkan uraian pada butir a.1. sampai dengan a.3, kami tidak
sependapat pengenaan Pajak Hotel dan Restoran atas penyerahan Barang
Kena Pajak oleh Pengusaha jasa boga/katering di luar hotel dan restoran.
b. Pajak konsumsi listrik
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, listrik
adalah Barang Kena Pajak. Namun dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
59 TAHUN 1999, listrik dinyatakan sebagai barang yang tidak dikenakan PPN kecuali
listrik untuk perumahan dengan daya diatas 6600 Watt.
Secara yuridis pengenaan Pajak Daerah atas konsumsi listrik tidak terlalu
berpengaruh bagi PPN, namun mengingat listrik merupakan kebutuhan rakyat banyak
maka pengenaan Pajak Daerah atas konsumsi listrik perlu mendapat kajian lebih
dalam, apakah tidak akan memberatkan rakyat dan menimbulkan gejolak sosial dan
politik.
c. Pajak hiburan mencakup golf, tenis dan renang.
c.1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan penjelasannya, dinyatakan
bahwa termasuk jenis Pajak Daerah Tingkat II antara lain Pajak Hiburan
adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis
pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk
apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut
bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
c.2. Pengecualian penggunaan fasilitas untuk berolah raga adalah karena
penggunaan fasilitas untuk berolah raga termasuk jasa persewaan yang
berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994
dikenakan PPN.
Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan
Surat Edaran Nomor : SE-40/PJ.53/1993 tanggal 23 Desember 1993 yang
menegaskan pengenaan PPN atas jasa persewaan lapangan olah raga seperti
lapangan tenis, lapangan bulutangkis, lapangan golf, kolam renang, fitness
center, termasuk gedung olah raga dan sejenisnya.
c.3. Berdasarkan hal-hal tersebut kami berpendapat bahwa objek Pajak Hiburan
tidak dapat diperluas meliputi jasa persewaan fasilitas untuk berolah raga.
Disamping itu olah raga sangat berbeda pengertiannya dengan hiburan
sebagaimana diuraikan pada butir c.1.
2.2 Penambahan Jenis Pajak Daerah
a. Pajak konsumsi telepon
Penyerahan jasa telekomunikasi dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-
undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994.
Seperti diketahui usaha telekomunikasi jaringannya meliputi seluruh Indonesia
bahkan dengan satelit menjadi internasional, oleh karenanya tidak mungkin untuk
dijadikan Pajak Daerah.
Pengenaan Pajak Daerah atas konsumsi telekomunikasi bahkan akan merugikan
perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi karena tidak dapat mengkreditkan
Pajak Masukannya.
b. Pajak perusahaan
Dalam penjelasan dinyatakan bahwa objek pajak perusahaan adalah omzet dari
perusahaan tersebut.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994,
perusahaan baik badan maupun perseorangan adalah Subjek Pajak Penghasilan.
Atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dikenakan Pajak Penghasilan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994,
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
oleh pengusaha dalam lingkungan usaha dan pekerjaannya terutang PPN.
Penyerahan barang/jasa tersebut sama dengan omzet/peredaran perusahaan.
Dengan demikian pengenaan Pajak Daerah atas omzet perusahaan akan
mengakibatkan pengenaan pajak berganda (double tax) dan melanggar asas keadilan
dan bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
c. Pajak atas penyelenggaraan parkir swasta.
Penyerahan jasa parkir termasuk objek PPN berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-
undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, namun mengingat sebagian
pengelolaan parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan tarif parkir ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah, kami sependapat agar lebih efektif pemungutannya, jasa parkir
dikecualikan dari pengenaan PPN dan dikenakan Pajak Daerah.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/sdp/1101pj.5322000.txt · Last modified: 2023/02/05 20:21 by 127.0.0.1