KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    12 April 1985

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1101/PJ.21/1985

                            TENTANG

          PEMBEBASAN PAJAK BAGI YAYASAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Pebruari 1985 tanpa tanggal nomor : XXX perihal seperti tersebut pada 
pokok surat, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1.      Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 
    1984, Yayasan adalah merupakan Subyek Pajak Penghasilan (PPh).

2.      Sebagai Subyek Pajak Penghasilan, Yayasan diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, 
    menyelenggarakan pembukuan bagi yang mempunyai penerimaan bruto setahun di atas Rp. 60 juta 
    dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berikut Laporan Keuangan dari tahun yang 
    bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

3.      Berdasarkan SPT dan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Inspeksi Pajak yang 
    bersangkutan dilakukan penelitian untuk memperoleh kesimpulan, apakah kegiatan yayasan yang 
    bersangkutan semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum atau tidak.

4.      Jika dari penelitian tersebut disimpulkan, bahwa kegiatan yayasan memang semata-mata ditujukan 
    untuk kepentingan umum, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah penghasilan yayasan tersebut 
    dipergunakan semata-mata untuk kepentingan umum yaitu misalnya untuk pengembangan yayasan itu 
    sendiri. Dalam hubungan ini dapat diberikan contoh : penggunaan penghasilan yayasan oleh pengurus 
    yayasan dalam bentuk gaji atau balas jasa lain, dengan nama apapun, yang melebihi kewajaran dapat 
    dikategorikan sebagai penggunaan penghasilan yayasan yang tidak semata-mata ditujukan untuk 
    kepentingan umum.

5.      Jika dari penelitian tersebut disimpulkan, bahwa sekalipun kegiatan yang semata-mata untuk 
    kepentingan umum, tetapi ternyata penggunaan penghasilan yayasan tidak semata-mata 
    dipergunakan untuk kepentingan umum, maka yayasan tersebut wajib memenuhi kewajiban 
    pajaknya.

6.      Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh 
    pembebasan pajak (PPh) bagi Yayasan, Perkumpulan atau Badan Wakaf yang menyelenggarakan 
    perguruan tinggi swasta tidak dapat kami penuhi, karena segala sesuatunya tergantung dari hasil 
    penelitian atas keadaan yang sebenarnya.

Demikian penegasan kami untuk dapat dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. SALAMUN A.T.