peraturan:sdp:10pj.0312008
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
7 Januari 2008
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 10/PJ.031/2008
TENTANG
PENGHAPUSBUKUAN KREDIT MACET DAN ASPEK PERPAJAKANNYA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 13 November 2007 perihal tersebut diatas, dengan ini
disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam surat Saudara disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan
Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang menyatakan bahwa Ditjen Piutang dan Lelang Negara
tidak lagi menerima pengurusan kredit yang dihapusbukukan, maka Bank BRI (selanjutnya
disebut Bank) tidak dapat lagi menyerahkan penagihan kredit yang telah dihapusbukukan
melalui BUPLN dan berakibat tidak memungkinkan Bank memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif
sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-238/PJ./2001 sehingga
pengenaan koreksi fiskal positif terhadap masalah tersebut bersifat permanen;
b. Selama ini, apabila pendapatan yang telah dibebankan sebagai biaya dilunasi oleh debitur
sebagian atau seluruhnya, Bank akan mencatat pendapatan tersebut sebagai Penghasilan Kena
Pajak. Sehingga dengan keadaan pada butir a, maka Bank akan dikenakan pajak dua kali atas
penghasilan yang sama;
c. Oleh karena itu, agar Bank tidak dikenakan pajak dua kali Bank mengusulkan mekanisme
penghapusbukuan terkait syarat penyerahan penagihan ke BUPLN sebagaimana diatur dalam
Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-238/PJ./2001 adalah sebagai berikut:
a) Pengakuan piutang yang tak tertagih sebagai biaya yang dapat dikurangkan dapat
dilakukan pada saat Bank menghapus buku dan secara bersamaan memindahkan
piutang dari on balance sheet menjadi piutang off balance sheet, dengan pertimbangan:
(a) pencatatan rekening administratif PPA kredit sebagai rekening off balance
sheet telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia;
(b) rekening administratif PPA kredit merupakan rekening yang dicatat oleh Bank
setelah melakukan penghapusbukuan kredit sebesar pokok kredit yang
dihapusbukuan;
(c) bila terdapat pelunasan oleh debitur sebagian atau seluruhnya atas piutang
yang telah dihapusbukukan, pihak Bank mencatat pada rekening pendapatan
pada tahun diterimanya angsuran.
b) Alternatif lainnya adalah penyerahan Surat Permohonan Lelang kepada BUPLN melalui
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai pengganti persyaratan
penyerahan penagihan ke BUPLN.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, diatur
bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi antara lain piutang yang nyata-nyata tidak dapat
ditagih, dengan syarat:
1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;
2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang
dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/
pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat
Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak.
3. Sesuai dengan Pasal II huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 TAHUN 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2006, diatur bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pengurusan
Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta
peraturan pelaksanaannya.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang
Perusahaan Negara/Daerah, diatur sebagai berikut:
a. Pasal 1, mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh ketentuan yang mengatur mengenai
Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan
Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;
b. Pasal 2, pengurusan, pengelolaan, dan penyelesaian piutang Perusahaan Negara/Daerah
dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 TAHUN 1995 tentang Perseroan Terbatas
jo. Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan
pelaksanaannya.
5. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-238/PJ./2001 tentang Penghapusan
Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih, antara lain diatur sebagai berikut:
a. Pasal 2 ayat (1), penyerahan perkara penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b yang memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai piutang negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan kepada Pengadilan Negeri atau
kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
b. Pasal 2 ayat (3), penyerahan perkara penagihan piutang selain piutang Negara hanya dapat
dilakukan Pengadilan Negeri.
c. Pasal 3, perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang (perjanjian
restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b harus memuat secara jelas data dan informasi mengenai kreditur, debitur, pihak ketiga
terkait, pinjaman dan bentuk perjanjian restrukturisasi yang dilakukan, serta harus disahkan
oleh Notaris.
d. Pasal 7 ayat (2), penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih bagi kreditur bank
dan sewa guna usaha dengan hak opsi harus dilakukan
melalui pembentukan cadangan yang diperkenankan untuk itu.
6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
a. Dalam hal suatu piutang Bank tidak lagi memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai piutang
negara, maka agar piutang Bank memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai piutang yang
nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dibiayakan harus memenuhi syarat:
1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;
2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau adanya
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur
dan debitur yang bersangkutan;
3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
kepada Direktorat Jenderal Pajak.
b. Perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan piutang sebagaimana
dimaksud pada butir a angka 2) diatas harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-238/PJ./2001 tentang Penghapusan Piutang Yang Nyata-nyata Tidak
Dapat Ditagih.
c. Besarnya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dibebankan sebagai biaya
adalah maksimal sebesar pembentukan cadangan yang diperkenankan sesuai dengan
ketentuan.
d. Apabila di kemudian hari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilunasi oleh debitur
seluruhnya atau sebagian, maka jumlah piutang yang dilunasi tersebut merupakan penghasilan
Bank pada tahun pajak diterimanya pelunasan.
e. Sebaliknya, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan tidak memenuhi syarat untuk
dibiayakan sehingga telah dikenakan Pajak Penghasilan, namun, di kemudian hari dilunasi oleh
debitur seluruhnya atau sebagian, maka jumlah piutang yang dilunasi tersebut bukan
merupakan penghasilan kena pajak.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal
Pjs. Direktur,
ttd,
Sumihar Petrus Tambunan
NIP 060055232
Tembusan:
1. Direktur Jenderal;
2. Kepala KPP Badan Usaha Milik Negara.
peraturan/sdp/10pj.0312008.txt · Last modified: 2023/02/05 18:16 by 127.0.0.1