peraturan:sdp:1090pj.512002
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Oktober 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1090/PJ.51/2002
TENTANG
PERLAKUAN PPN KONTRAK KARYA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 22 Juli 2002 hal Permohonan Konfirmasi Atas
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Kontrak Karya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan bahwa:
a. KPP PMA III menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (KPP) PPN Masa Pajak April 2001 atas
PT ABC
Pihak KPP PMA III menginterprestasikan bahwa Pasal 13 butir 7 Kontrak Karya PT ABC hanya
mengatur Barang Kena Pajak, dan karena emas batangan sekarang bukan merupakan Barang
Kena Pajak, maka Pasal 13 butir 7 Kontrak Karya tersebut dianggap tidak berlaku.
Oleh karena itu, PT ABC tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan
penyerahan/ekspor emas batangan.
b. Saudara berpendapat bahwa pengaturan di dalam Kontrak Karya bersifat "lex specialis"
terhadap ketentuan yang diatur di dalam UU Pajak. Dan dalam Pasal 13 butir 7 (i) a Kontrak
Karya PT ABC terdapat beberapa hal yang diatur secara khusus, yaitu:
1) Bahwa PT ABC harus terdaftar sebagai PKP
2) Bahwa atas penjualan hasil produksi di dalam negeri harus dikenakan PPN dengan
tarif 10%;
3) Bahwa atas ekspor hasil produksi harus dikenakan PPN dengan tarif 0%
4) Tarif PPN mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat transaksi terjadi.
c. Saudara juga menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Kontrak Karya PT ABC
diatur secara jelas bahwa judul dari satu pasal dan/atau ayat tidak dapat dijadikan dasar
untuk menginterprestasikan keseluruhan Pasal dan/atau ayat tersebut. Dengan kata lain,
interpretasi atas satu pasal dan/atau ayat tertentu harus didasarkan pada isi keseluruhan dari
pasal dan/atau ayat tersebut. Apabila Pasal 13 butir 7 Kontrak Karya tersebut dirancang untuk
menerapkan UU PPN dan peraturan pelaksanaan yang berlaku, maka Pasal tesebut tidak perlu
dibuat sedemikian detail, tetapi cukup dengan satu kalimat yaitu "pengaturan PPN mengikuti
UU PPN dan peraturan pelaksanaan yang berlaku."
d. Berdasarkan hal-hal tersebut, PT ABC berpendapat bahwa pengaturan di dalam Pasal 13 butir
7 (i) a dari Kontrak Karya harus berlaku dan mengalahkan peraturan di dalam Pasal 4A ayat
(2) UU No. 18 TAHUN 2000. Dengan kata lain, berdasarkan Kontrak Karya, hasil produksi
PT ABC berupa emas batangan adalah merupakan Barang Kena Pajak dan karenanya PPN
Masukan yang berkaitan dengan kegiatan PT ABC di bidang produksi, pemasaran, distribusi
dan manajemen dapat dikreditkan dan direstitusikan.
2. Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah menyebutkan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan
pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama
pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap
dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama
pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau
perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan berakhir.
3. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT ABC tanggal 2 Desember 1986 antara
lain menyebutkan:
a. Pasal 13
Pajak-Pajak Dan Lain-Lain Kewajiban Keuangan Perusahaan
Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, perusahaan membayar
kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan
sebagai berikut:
(vii) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang-barang kena
pajak.
b. Pasal 13 butir 7
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang-barang kena pajak.
(i) Perusahaan harus didaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk Pajak
Pertambahan Nilai dan dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan
pada:
(a) penjualan produksi di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada
dore bullion dengan tarip 10% (sepuluh persen) dari harga atau tarip lain
sesuai dengan undang-undang pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku
dan untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarip 0% (nol persen)
dari harga jual.
c. Pasal 28
Ketentuan Lain-lain
4. Apabila dikehendaki oleh maksud Persetujuan ini, maka setiap angka (tunggal atau
jamak) akan meliputi semua angka dan setiap jenis akan meliputi semua jenis.
Judul-judul yang tercantum di dalam Persetujuan ini tidak boleh diartikan sebagai
penafsiran dari teks atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, akan tetapi hanya
dimaksudkan untuk mempermudah referensi.
6. Kecuali konteks itu menentukan lain, maka referensi yang dibuat dalam Persetujuan
ini untuk undang-undang atau peraturan-peraturan Indonesia, referensi itu
dimaksudkan untuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku umum
bagi perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Indonesia yang berlaku.
4. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT ABC tidak menyebutkan secara spesifik
tunduk kepada Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun tertentu. Berarti Kontrak Karya
tersebut tunduk kepada ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan
pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu (prevailing laws).
5. Dalam Pasal 13 butir 7 Kontrak Karya sebagaimana tersebut pada butir 3 huruf a di atas secara tegas
menyebutkan kewajiban PT ABC untuk membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-
kewajiban pajaknya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang-
barang kena pajak. Uraian ini sesuai dengan bunyi judul Pasal 13 butir 7, yaitu Pajak Pertambahan
Nilai atas pembelian dan penjualan barang-barang kena pajak.
6. Isi Pasal 13 butir 7 (i) (a) tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus (special) dikaitkan dengan
konteks ketentuan umum PPN yang berlaku pada saat Kontrak Karya tersebut disusun pada tahun
1986. Pada saat itu, yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Dalam Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 disebutkan bahwa Barang Kena Pajak
adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun
barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan barang (pabrikasi) yang dikenakan pajak
berdasarkan undang-undang ini.
Dengan demikian, kalimat "Penjualan produksi di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada
dore bullion dengan tarip 10%¦..dan untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarip 0% ...."
dalam Pasal 13 butir 7 (i) (a) Kontrak Karya adalah disesuaikan dengan ketentuan umum yang
berlaku pada saat itu, yang berlaku dari waktu ke waktu, dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat
khusus.
7. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 28 butir 6 Kontrak Karya disebutkan bahwa bila konteks Pasal 13
butir 7 (i) (a) Kontrak Karya menjadi berbeda dengan ketentuan yang berlaku, maka referensi yang
digunakan adalah ketentuan yang berlaku umum dari waktu ke waktu.
Dengan demikian mengingat ketentuan Pasal 13 butir 7 (i) (a) Kontrak Karya bukan merupakan
ketentuan khusus, maka ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan yang berlaku umum (time to
time effect). Pada saat ini, ketentuan umum yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun
2000 beserta peraturan pelaksanaannya.
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
a. Kontrak Karya PT ABC tunduk kepada ketentuan perpajakan yang berlaku dari waktu ke
waktu (prevailing laws)
b. Pasal 13 butir 7 (i) (a) tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus.
c. Oleh karena itu, atas penjualan atau ekspor emas batangan yang diproduksi oleh PT ABC
hendaknya mengikuti ketentuan umum yang berlaku.
d. Karena emas batangan, sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, bukan merupakan BKP maka
atas penjualan atau ekspor emas batangan tersebut tidak dikenakan PPN.
e. Akibatnya PPN yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP dalam rangka menghasilkan emas
batangan tersebut tidak dapat dikreditkan.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/sdp/1090pj.512002.txt · Last modified: 2023/02/05 06:04 by 127.0.0.1