KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 30 Januari 2002

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 108/PJ.52/2002

                            TENTANG

                     PEMASUKAN KEMBALI BARANG EX-EKSPOR

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 8 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok 
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut secara garis besar dikemukakan:
    1.1.    Selama triwulan IV tahun 2000 sampai dengan triwulan I tahun 2001 XYZ telah mengekspor 
        produk rak laci dari kayu dan rotan yang seluruhnya berjumlah 24 Container ke Amerika 
        Serikat. Namun barang tersebut seluruhnya dikembalikan oleh pihak pembeli dengan alasan 
        tidak memenuhi standar yang telah ditentukan.
    1.2.    Saat ini seluruh barang yang dikembalikan tersebut berada di Pelabuhan Tanjung Priok dan 
        untuk mengeluarkan barang tersebut, pihak perusahaan diwajibkan melunasi Bea Masuk, 
        PPN, PPn BM dan PPh Impor.
    1.3.    Saudara berpendapat bahwa pemasukan kembali barang ekspor tersebut diklasifikasikan 
        sebagai barang impor sementara yang diberikan pembebasan Bea Masuk dan PPN Impor. 
        Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat barang-barang tersebut akan segera 
        diperbaiki untuk selanjutnya diekspor kembali, Saudara meminta bantuan untuk dapat 
        menangani kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, 
    Sifat, Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penunjukkan Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana 
    telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001, antara 
    lain disebutkan bahwa dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah impor kembali 
    (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam 
    kualitas yang sama, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
    Cukai;

3.  Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
    dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
    dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (UU PPN) dijelaskan bahwa impor adalah setiap 
    kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

4.  Berdasarkan Pasal 4 huruf b UU PPN, diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor 
    Barang Kena Pajak.

5.  Berdasarkan Pasal 5 UU PPN diatur bahwa disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan 
    juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

6.  Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
    6.1.    Sepanjang re-impor produk laci dari kayu dan rotan sebanyak 24 Container dari Amerika 
        Serikat termasuk impor barang yang dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 
        sebagaimana tersebut pada butir 2, maka atas re-impor tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22.
    6.2.    Namun apabila impor tersebut dilakukan oleh importir lain dengan XYZ sebagai indentor, 
        maka importir yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu menyetor PPh Pasal 25 sebesar 
        15% dari "handling fee" yang diterima.
    6.3.    Atas impor rak kayu dan laci oleh PT XYZ terutang PPN dan PPn BM.

Demikian untuk dapat dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO