User Tools

Site Tools


peraturan:sdp:1074pj.532003
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                              5 November 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1074/PJ.53/2003

                            TENTANG

                    PPN ATAS PENJUALAN AKTIVA TETAP/TANAH

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 19 September 2003 hal tersebut di atas, dengan ini 
disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
    -   Dana Pensiun Bank ABC, dengan NPWP XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX pada tahun 1989 telah 
        membeli sebidang tanah kosong dari orang pribadi (bukan PKP) sehingga atas pembelian 
        tersebut tidak dikenakan PPN.
    -   Dana Pensiun Bank ABC bermaksud menjual tanah tersebut kepada pihak lain.
    -   Saudara mohon penjelasan apakah atas transaksi penjualan tanah tersebut dikenakan PPN.

2.  Pasal 16D Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
    Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
    Nomor 18 TAHUN 2000, menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan 
    aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk 
    diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat 
    dikreditkan.

3.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini 
    diberikan penegasan bahwa atas penyerahan aktiva berupa tanah yang dilakukan oleh Dana Pensiun 
    Bank ABC tidak terutang PPN sepanjang:
    a.  tanah tersebut merupakan tanah mentah yang belum dimatangkan;
    b.  pada saat perolehannya tidak terdapat PPN yang dibayarkan yang dapat dikreditkan; dan
    c.  selama memiliki tanah tersebut tidak terdapat PPN atas pemeliharaan tanah yang telah 
        dikreditkan.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA
peraturan/sdp/1074pj.532003.txt · Last modified: 2023/02/05 19:54 by 127.0.0.1