peraturan:sdp:1034pj.3222004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 November 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1034/PJ.322/2004
TENTANG
PERMOHONAN PENJELASAN PENGENAAN PPN DAN PPh ATAS KERJA SAMA OPERASIONAL
BIDANG PELAYANAN MEDIS BERUPA FOTO RONTGEN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 29 April 2003 perihal dimaksud pada pokok di atas,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dan lampirannya disebutkan bahwa:
a. PT ABC menjalin hubungan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan sistem bagi hasil bidang
pelayanan medis berupa Foto Rontgen dengan Rumah Sakit Umum Daerah XYZ (RSU XYZ)
dengan perincian sebagai berikut
1) RSU XYZ menyerahkan pekerjaan kerjasama bagi hasil kepada PT. ABC yaitu
penyerahan dan pemasangan peralatan berupa:
a) Satu unit X-ray machine multi purpose with image intensifyng + TV Monitor
(500 mA);
b) Satu unit X-ray machine portable;
c) Automatic Processor type HQ-435 xm;
d) Accessories Radiologi
e) Bahan habis pakai (film, bahan kimia (chemical) dan bahan kontras); dan
f) Bahan baku.
2) RSU XYZ menyediakan lahan tempat beroperasinya peralatan tersebut, listrik dan air.
b. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Unit Radiologi antar RSU XYZ dengan
PT ABC Nomor : XXX dan Nomor XXX tanggal 4 Pebruari 2002 beserta lampirannya antara
lain disebutkan bahwa :
1) RSU XYZ berkewajiban menyediakan lahan tempat beroperasinya peralatan tersebut,
yaitu di Instansi Radiologi Rumah Sakit Umum XYZ dan menyerahkan wewenang
pengelolaan/pengoperasian peralatan tersebut kepada PT ABC sebagai pelaksana
PT. ABC dan RSU XYZ.
2) PT ABC berkewajiban menyerahkan semua peralatan dan perlengkapan kepada RSU
XYZ pada tempat yang telah ditentukan, menanggung beban dan tanggung jawab
biaya serta resiko pengangkutan peralatan ke tempat tersebut dan melakukan
perawatan dan perbaikan semua peralatan beserta kelengkapannya serta
menanggung biayanya, mengadakan suku cadang atau suku cadang pengganti dari
peralatan yang digunakan tersebut selama jangka waktu berlakunya perjanjian
kerjasama.
3) Cara pembagian Hasil dari jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan di RSU XYZ
adalah sebagai berikut:
- Bagian RSU XYZ sebesar 25% dari pasien fee, yaitu biaya yang harus
dibayar pasien untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan Radiologi dan
tidak termasuk biaya-biaya di luar pemeriksaan Radiologi.
- Bagian PT. ABC sebesar 75% dari pasien fee, dengan ketentuan pajak-pajak
yang berkenaan dengan bagi hasil ini ditanggung masing-masing pihak
sesuai dengan bagian yang diterima.
4) PT. ABC adalah pemilik sah atas alat-alat kesehatan selama berlangsungnya
perjanjian bagi hasil, namun setelah jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir yaitu
setelah 10 tahun sejak alat-alat kesehatan tersebut beroperasi, maka PT ABC akan
menghibahkan alat-alat kesehatan tersebut kepada RSU XYZ atau PT ABC akan
menggantikan alat-alat kesehatan tersebut dengan produksi teknologi terakhir.
c. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Saudara mohon penjelasan pajak apa saja yang harus
dibayar atas Kerja Sama Operasi tersebut sebelum bagi hasil dibayarkan kepada masing-
masing pihak yang bersangkutan.
2. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas adalah:
a. PAJAK PENGHASILAN
1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000
(UU PPh), antara lain diatur bahwa :
a) Pasal 4 ayat (1) : yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apapun;
b) Pasal 4 ayat (3)
huruf a.2) : Yang tidak termasuk Objek Pajak antara lain adalah
harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh
badan keagamaan atau badan pendidikan atau
badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
c) Pasal 10 ayat (4)
huruf b : Apabila terjadi pengalihan harta yang tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi
yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar
dari harta tersebut.
d) Pasal 23 ayat (1)
huruf c angka 1): Atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta yang
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah,
Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong
pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar
15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan
neto;
e) Pasal 25 ayat (1): Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak
berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak
Penghasilan yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak yang lalu dikurangi dengan :
i. Pajak Penghasilan yang dipotong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan
Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang
dipungut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22; dan
ii. Pajak Penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri yang boleh
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24;
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
2) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal
28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana
Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c UU PPh, antara lain diatur bahwa :
a) Pasal 2 huruf a: Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong PPh Pasal 23
sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
b) Lampiran I angka 1: besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan
berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
b. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 diatur
antara lain:
a) Pasal 1 angka 17 : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah
Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai
Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
dipakai sebagai dasar untuk menghitung
pajak yang terutang.
b) Pasal 1 angka 18 : Harga Jual adalah nilai berupa uang,
termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual karena
penyerahan Barang Kena Pajak, tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut menurut Undang-undang ini dan
potongan harga yang dicantumkan dalam
Faktur Pajak.
c) Pasal 1A ayat (1) huruf a
beserta penjelasannya : yang termasuk pengertian penyerahan
Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak
atas Barang Kena Pajak karena suatu
perjanjian. Perjanjian yang dimaksudkan
dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar
menukar, jual beli dengan angsuran, atau
perjanjian lain yang mengakibatkan
penyerahan hak atas barang.
d) Pasal 4 huruf a dan
huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam
Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha dan penyerahan Jasa Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha.
e) Pasal 4A ayat (1) : jenis barang yang tidak dikenakan pajak
berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
f) Pasal 16D : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena
Pajak yang menurut tujuan semula aktiva
tersebut tidak untuk diperjualbelikan,
sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang
dibayar pada saat perolehannya dapat
dikreditkan.
(2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan
Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur antara lain
a) Pasal 1 : alat-alat kesehatan (rontgen, automatic processor,
accessories, bahan habis dipakai, dan bahan baku)
tidak termasuk barang yang tidak dikenakan PPN;
b) Pasal 5 huruf a jo
Pasal 6 : termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai adalah jasa di bidang pelayanan
kesehatan medik berupa :
i. Jasa dokter umum, dokter spesialis dan
dokter gigi;
ii. Jasa dokter hewan;
iii. Jasa ahli kesehatan seperti akupunktur, ahli
gizi, dan fisioterapi;
iv. Jasa kebidanan, dukun bayi;
v. Jasa paramedis, perawat; dan
vi. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik
kesehatan, laboratorium kesehatan dan
sanatorium.
(3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 TAHUN 2003 diatur bahwa alat-alat kesehatan
tidak termasuk dalam jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu, yang atas impor dan
atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
(4) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2003 diatur bahwa alat-alat
kesehatan tidak termasuk dalam jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis, yang atas impor dan atau penyerahannya Dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
(5) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 251/KMK.03/2002 diatur antara lain:
a) Pasal 1 : Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan
sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
b) Pasal 2
huruf f : Nilai Lain untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai
atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat
dikreditkan adalah harga pasar wajar.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir
1, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Sepanjang RSU XYZ tidak melakukan penyewaan unit Radiologi dari PT. ABC, maka atas
penghasilan dari bagi hasil Kerja Sama Operasional (KSO) tidak dikenakan pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23 karena dalam KSO unit Radiologi yang menjadi penyewa/pengguna jasa
adalah pasien (orang pribadi bukan pemotong pajak PPh Pasal 23). Masing-masing wajib
pajak dalam KSO (PT. ABC dan RSU XYZ) menghitung dan membayar sendiri Pajak
Penghasilan yang terutang melalui angsuran PPh Pasal 25 dan penyampaian SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Badan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Atas penyerahan jasa kesehatan kepada pasien tidak terutang PPN.
c. Atas penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa pengelolaan Instalasi Radiologi RSU XYZ oleh
PT. ABC kepada RSU XYZ, terutang PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar
Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa tersebut adalah sebesar bagian yang diterima
PT. ABC, yaitu 75% (atau sesuai persentase dalam perjanjian kerjasama apabila terdapat
perubahan persentase bagi hasil) dari biaya yang harus dibayar pasien termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. ABC karena penyerahan jasa tersebut, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
d. Penyerahan alat-alat kesehatan terutang PPN karena alat-alat kesehatan tersebut tidak
termasuk dalam jenis barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Apabila setelah jangka
waktu perjanjian bagi hasil tersebut berakhir atau setelah 10 tahun sejak beroperasinya alat-
alat kesehatan tersebut terjadi penyerahan (hibah) alat-alat kesehatan dari PT. ABC kepada
pihak RSU XYZ maka atas penyerahan (hibah) alat-alat kesehatan dari PT ABC kepada pihak
RSU XYZ tersebut:
- terutang PPN sebesar 10% dari harga pasar wajar.
- merupakan objek pajak penghasilan yang dinilai berdasarkan harga pasar dan
dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Undang-undang PPh melalui
pelaporan dalam SPT Tahunan RSUD XYZ.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR
ttd
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/1034pj.3222004.txt · Last modified: 2023/02/05 06:31 by 127.0.0.1