peraturan:sdp:1030pj.3322004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 November 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1030/PJ.332/2004
TENTANG
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Nomor XXX, tanpa tanggal bulan September 2004 perihal pokok dimaksud di atas,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut disampaikan adanya permintaan Imbalan Bunga dari Wajib Pajak Saudara yang
permohonan Bandingnya diterima oleh Peradilan Pajak, dengan aspek sebagai berikut:
a. Berdasarkan Pasal 2 huruf c Keputusan Menteri Keuangan RI No. 683/KMK.03/2001, Imbalan
bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak karena
pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya.
b. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa Imbalan Bunga atas kelebihan
pembayaran pajak tersebut dihitung sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sejak
pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
c. Berkaitan dengan Wajib Pajak, permasalahan yang timbul adalah dalam hal SPT Wajib Pajak
menunjukkan Lebih Bayar, kemudian diperiksa menjadi kurang bayar, keberatan ditolak, dan
permohonan banding diterima sehingga kembali menjadi Lebih Bayar.
d. Terhadap pembayaran SKPKB, Wajib Pajak berhak atas Imbalan Bunga yang dihitung sejak
tanggal pembayaran. Tetapi dalam hal ini, Wajib Pajak juga menuntut Imbalan Bunga dari
SPT Lebih Bayar yang terlambat dikembalikan.
e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Saudara memohon penegasan mengenai cara
perhitungan pemberian imbalan bunga, mengingat keterlambatan penerbitan SKPLB atau
SPMKP juga mendapatkan Imbalan Bunga.
2. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 (UU KUP), antara lain diatur sebagai berikut:
a. ayat (1), bahwa atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, atau Pasal 17C dikembalikan, namun apabila ternyata
Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang pajak tersebut.
b. ayat (2), bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17C.
c. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu)
bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.
3. Dalam Pasal 27A Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 (UU KUP), antara lain diatur sebagai berikut:
a. ayat (1), bahwa apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian
atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan
Banding.
b. ayat (2), bahwa Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan atas
pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (4) dan atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh
permohonan Wajib Pajak.
4. Dalam Undang-undang Nomor 14 TAHUN 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain diatur sebagai
berikut :
a. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), bahwa putusan Pengadilan Pajak yang harus diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan tidak terpenuhinya ketentuan tersebut maka putusan
Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai ketentuan hukum dan karena itu putusan
dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk putusan umum.
b. Pasal 86, bahwa putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak
memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan
mengatur lain.
c. Pasal 87, bahwa apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh
Banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
d. Pasal 88 ayat (1), bahwa salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim
kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
sejak tanggal putusan sela diucapkan.
e. Pasal 88 ayat (2), bahwa putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang
berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
f. Pasal 88 ayat (3), bahwa pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam
jangka waktu tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
5. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 683/KMK.03/2001 tanggal 31 Desember
2001 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak, antara lain diatur sebagai
berikut :
a. Pasal 2 huruf c, bahwa imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat
kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima
sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP; atau
b. Pasal 2 huruf d, bahwa imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal kelebihan
pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 19 ayat (1) karena
pengurangan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) KUP.
c. Pasal 3 ayat (1), bahwa imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 2% (dua) persen sebulan dengan masa imbalan bunga mulai
akhir jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak atau diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau
diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sampai
diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), dengan dasar perhitungan
imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak.
d. Pasal 3 ayat (2), bahwa imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga
dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan, setelah melebihi jangka waktu 12
(dua belas) sejak permohonan diterima atau jangka waktu lain yang ditetapkan untuk
kegiatan tertentu, sampai dengan saat diterbitkannya SKPLB, dengan dasar perhitungan
imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam SKPLB.
e. Pasal 3 ayat (3), bahwa imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan
Banding.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa:
a. Pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak yang permohonan Bandingnya diterima oleh
Pengadilan Pajak hanya dapat dilakukan sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
sampai dengan diterbitkannya keputusan banding, yang menurut hemat kami adalah tanggal
putusan banding diucapkan.
b. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu seperti yang
diatur dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 TAHUN 2002 tentang Pengadilan
Pajak, dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian disampaikan pendapat untuk dijadikan pertimbangan dalam memberikan tanggapan atas surat
dimaksud di atas.
DIREKTUR,
ttd
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/1030pj.3322004.txt · Last modified: 2023/02/05 05:03 by 127.0.0.1