KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    27 April 1998

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                       NOMOR S - 1010/PJ.552/1998

                            TENTANG

     PERSYARATAN FORMAL PENGAJUAN KEBERATAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 30 Maret 1998 perihal permohonan penghapusan 
beban bunga/denda dalam SKPKBT, SKPKB, dan STP PPN, dengan ini perlu kami jelaskan hal-hal 
sebagai berikut :

1.  Persyaratan formal pengajuan keberatan atau penghapusan/pengurangan sanksi administrasi berupa 
    bunga, denda, dan kenaikan dalam SKPKBT, SKPKB, dan STP sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan 
    Pasal 36 UU Nomor 6 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 TAHUN 1994 juncto 
    Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 
    adalah :
    a.  Satu surat keberatan harus diajukan untuk satu ketetapan pajak;
    b.  Surat permohonan disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor 
        Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
    c.  Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ketetapan 
        diterbitkan;
    d.  Dalam surat permohonannya, Wajib Pajak harus memberikan alasan-alasan yang jelas dan 
        meyakinkan.

2.  Mengingat surat permohonan Saudara belum memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud pada 
    butir 1 huruf a, maka diminta agar Saudara segera memperbaikinya dengan memperhatikan batas 
    waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c.

Demikian harap menjadi maklum.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH