peraturan:sdp:07pj.321999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
15 Januari 1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 07/PJ.32/1999
TENTANG
PENJELASAN TERHADAP OBYEK PPN DAN PPh PASAL 22
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menunjuk surat Saudara tanggal 31 Agustus 1998 yang disusul dengan surat tanggal 17 September 1998
perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :
1. Dalam surat-surat Saudara diinformasikan bahwa PT. XYZ memperoleh 6 (enam) unit kapal besi
penangkap ikan berbendera RRC dari CNFC Yantai Marine Fishery Co (RRC) sebagai pembayaran
hutang.
Berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) yang Saudara lampirkan, Nilai
Impor US$ 11.320,75 pada kurs US$ 1 = Rp 14.400;
Yang menjadi pertanyaan Saudara adalah :
a. Apakah atas perolehan kapal tersebut terutang PPN ? Kalau memang terutang PPN, berapa
sebenarnya jumlah PPN yang harus dibayar ?
b. Apakah atas perolehan kapal tersebut terutang PPh Pasal 22?.
2. Pajak Pertambahan Nilai
2.1. Berdasarkan Pasal 4 huruf b jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, siapapun yang
memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah
dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau bukan, terutang PPN dengan tarif 10% dari
Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2.2. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 1994" terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak adalah saat barang itu
dimasukkan ke dalam Daerah Pabean." Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa :
"Saat terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak adalah saat barang itu dimasukkan
ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean,
sedangkan saat pemungutan pajaknya adalah bersamaan dengan saat pemungutan Bea
Masuk." Dengan demikian nilai kurs yang dipergunakan untuk menghitung jumlah PPN yang
terutang adalah pada saat pemungutan Bea Masuk yang tercantum dalam dokumen PIB/PBIT.
2.3. Berdasarkan dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak, ternyata PIB/PBIT diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Ambon pada tanggal 8 Juli 1998.
2.4. Sesuai dengan uraian tersebut pada butir 2.1 sampai dengan 2.3 di atas, untuk menghitung
jumlah PPN atas impor kapal tersebut kurs yang dipergunakan adalah kurs yang berlaku
pada tanggal diterbitkannya PIB/PIBT yaitu tanggal 8 Juli 1998. Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.014/1998 tanggal 7 Juli 1998, nilai kurs pada tanggal 8
Juli 1998 adalah US $1 = Rp14.400;. Sehingga jumlah PPN yang terutang atas impor keenam
kapal tersebut adalah 10% X 6 X 11.320,75 X Rp 14.400 = Rp 97.811.280; (sembilan puluh
tujuh juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
3. Pajak Penghasilan
3.1. Berdasarkan Bab I tentang Ketentuan Umum dan Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diatur bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang
ke dalam daerah Pabean. Selanjutnya Paragraf 2 tentang impor untuk dipakai dan Pasal 8
ayat (1) huruf a dan b undang-undang tersebut diatur bahwa impor untuk dipakai adalah
memasukkan barang ke dalam daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai atau untuk
dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
3.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.04/1997 tanggal 26 Agustus 1997 tentang
Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Sifat Dan besarnya Pungutan serta Tata
Cara Penyetoran Dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 549/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember 1997, antara lain mengatur :
- Pasal 1 : Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, selanjutnya disebut Pajak
Penghasilan Pasal 22, adalah antara lain Bank Devisa dan Direktorat Bea dan Cukai,
atas impor barang;
- Pasal 2 ayat 1 huruf a : Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor
ditetapkan sebagai berikut :
1) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), sebesar 2,5% (dua
setengah persen) dari nilai impor;
2) yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari
nilai impor;
3) yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual
lelang;
- Pasal 2 ayat (2) : Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar
penghitungan Bea Masuk, yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan
Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan pabean di bidang impor.
- Pasal 4 ayat (1) : Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan
dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- Pasal 4 ayat (2) : Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka
Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Berdasarkan dokumen yang dilampirkan, ternyata PIB diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai Ambon pada tanggal 8 Juli 1998.
3.3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Penyerahan 6 (enam) buah kapal besi penangkap ikan berbendera RRC dari CNFC
Yantai Marine Fishery Co. kepada PT XYZ sebagai pelunasan utang sebesar
Rp 540.000.000; dari RRC ke Indonesia termasuk sebagai kegiatan impor.
b. Sesuai dengan ketentuan atas impor tersebut harus dipungut PPh Pasal 22. Untuk
menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor kapal-kapal tersebut
kurs yang dipergunakan adalah sesuai Keputusan Menteri Keuangan untuk periode
meliputi tanggal diterbitkannya PIB yaitu tanggal 8 Juli 1998 (sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.014/1998, US $ 1=Rp 14.400).
Sehingga apabila impor tersebut dilakukan importir yang menggunakan Angka
Pengenal Impor (API) maka jumlah PPh Pasal 22 yang terutang atas impor ke enam
kapal tersebut adalah : 2,5% x 6 X 11.320,75 x Rp 14.400 = Rp 24.452.820; (dua
puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
Demikian agar menjadi maklum, namun apabila masih terdapat hal-hal yang masih kurang jelas, agar s
segera menghubungi langsung pejabat di Kantor Pajak setempat/terdekat.
A.N. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN
ttd
IGN MAYUN WINANGUN
peraturan/sdp/07pj.321999.txt · Last modified: 2023/02/05 06:21 by 127.0.0.1