KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
GEDUNG UTAMA LANTAI 9, JALAN JEND. GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILI 5732062; SITUS www.pajak.go.id__
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL [email protected]
—-
Nomor
:
S-824/PJ.02/2013
27 Agustus 2013
Sifat
:
Segera
Hal
:
Penjelasan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor **PER-25/PJ/2013**
Yth.
1.
Kepala Kantor Wilayah DJP; dan
2.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
di seluruh Indonesia
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-25/PJ/2013** tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Sebagai Pengusaha yang Dikenai Pajak Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Perubahannya yang Melakukan Usaha di Bidang Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.
Pada prinsipnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-25/PJ/2013** mengatur bahwa tempat pendaftaran dan pelaporan usaha PPN atau PPN dan PPnBM untuk Wajib Pajak yang bergerak di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan ditetapkan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha tersebut berada.
2.
Wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-25/PJ/2013** sebagai berikut:
a.
Untuk wilayah kerja KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta adalah wilayah DKI Jakarta.
b.
Untuk wilayah kerja KPP Madya selain KPP Madya di Jakarta adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-28/PJ/2012** tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.
c.
Untuk wilayah kerja KPP Pratama adalah wilayah kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor **62/PMK.01/2009** tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah rliubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor **167/PMK.01/2012**.
3.
KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-25/PJ/2013** adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada. Untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya selain KPP Madya di Jakarta yang tempat kegiatan usahanya:
a.
berada di dalam wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-28/PJ/2012** dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh KPP Madya yang bersangkutan.
b.
berada di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-28/PJ/2012** dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha tersebut berada.
4.
Ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-25/PJ/2013** diberlakukan juga untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya selain KPP Madya di Jakarta yang mempunyai tempat kegiatan usaha berada di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-28/PJ/2012**.
5.
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-25/PJ/2013** maka Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-28/PJ/2012** dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-19/PJ/2010** tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang telah dilakukan pengukuhan PKP secara jabatan oleh KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada.
Demikian disampaikan.
a.n
Direktur Jenderal Pajak,
Direktur Peraturan Perpajakan I
ttd.
Awan Nurmawan Nuh
NIP 196809261993101001
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
3. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
4. Direktur Transformasi Proses Bisnis.
Kp: PJ.0232/PJ.0201