KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN
JALAN GATOT SUBROTO KAV 40-42 JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609. FAKSIMILE (021) 5207204. SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL [email protected]
Nomor
:
S-362/PJ.06/2013
17 Juli 2013
Sifat
:
Segera
Lampiran
:
Satu berkas
Hal
:
Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan
Yth.
1.
Kepala Kantor Wilayah DJP
2.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Seluruh Indonesia
Dalam rangka persiapan pengalihan kewenangan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang secara bertahap telah dimulai pelaksanaannya pada 1 Januari 2011 dan terakhir akan dilaksanakan pada 1 Januari 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.
Pelaksanaan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah agar dilakukan dengan berpedoman pada:
a.
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
b.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-61/PJ/2010** tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
2.
Dalam pelaksanaan asistensi dan/atau pelatihan teknis pemungutan PBB-P2 sebagai proses transfer of knowledge, pejabat/pegawai KPP Pratama dan/atau Kantor Wilayah dapat menjadi narasumber dengan berpedoman pada Surat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Nomor S-12/PJ.06/2013 tentang Asistensi Penilaian PBB-P2 ke Pemerintah Daerah;
3.
Untuk tertib administrasi dan kelancaran pengalihan PBB-P2 maka perlu dilakukan percepatan penyelesaian permohonan pelayanan PBB-P2 paling Iambat tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan dengan berpedoman pada Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor **S-1194/PJ.02/2012** tentang Persiapan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah;
4.
Untuk memenuhi kelengkapan Berita Acara Serah Terima Pengalihan PBB-P2, bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum bersedia menerima data piutang PBB-P2 per 31 Januari 2013 agar terus dilakukan upaya penjelasan secara intensif dan menindaklanjuti permasalahan piutang PBB-P2 sesuai Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor **S-2989/PJ.04/2012** perihal Penentuan Nilai Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang Dialihkan ke Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan **SE-12/PJ/2012** dan Nomor **S-713/PJ.04/2013** perihal Penentuan Nilai Piutang PBB-P2 dalam Berita Acara Serah Terima Piutang PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
5.
Bagi KPP yang akan melakukan pengalihan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota pada 1 Januari 2014 agar memperhitungkan hasil pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor **SE-14/PJ/2013** tentang Pemeliharaan Basis Data PBB dalam rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Tim dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor **S-149/PJ/2013** hal Penegasan Terkait Berlakunya **SE-14/PJ/2013**;
6.
Melakukan inventarisasi Objek Pajak PBB yang berdasarkan peraturan perundangundangan seharusnya merupakan Objek Pajak PBB-P3 dan objek pajak perairan laut wilayah Indonesia di luar wilayah kabupaten/kota, tetapi terdaftar dalam basis data Objek Pajak PBB-P2 untuk tetap diadministrasikan oleh KPP Pratama sebagai pajak pusat;
7.
Melakukan koordinasi dan asistensi untuk persiapan pengalihan PBB-P2 terutama bagi kabupaten/kota yang sampai saat ini belum menerbitkan Perda terkait PBB-P2, sebagaimana daftar terlampir.
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.
Direktur,
ttd.
Hartoyo
NIP 195504301975071001
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan I
3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
4. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
5. Direktur Transformasi Proses Bisnis
6. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat