KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN DAN PENERIMAAN
JALAN JEND. GATOT SUBROTO 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
Telepon : 5250208, 5251609, 5262880; Faksimile 5262918; Situs: http://www.pajak.go.id__
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL [email protected]
—-
Nomor
:
S-26/PJ.08/2014
17 Januari 2014
Sifat
:
Segera
Lampiran
:
6 (enam) set
Hal
:
Ketersediaan Bank/Pos Persepsi
Berdasarkan Wilayah Kerja Kanwil DJP
Yth.
Para Kepala Kantor Wilayah DJP
(terlampir)
Sehubungan dengan upaya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak perlu mengetahui ketersediaan bank dan pos persepsi berdasarkan wilayah kerja Kanwil DJP, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: **99/PMK.06/2006** tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: **37/PMK.05/2007**. Berdasarkan data sementara, diketahui terdapat wilayah kerja KPP yang tidak memiliki Bank/Pos Persepsi. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Kepala Kanwil hal-hal sebagai berikut:
1.
Kanwil DJP agar menginstruksikan seluruh KPP di lingkungan kerjanya untuk:
a.
Melakukan mapping layanan pembayaran pajak yang diberikan oleh seluruh bank/pos persepsi yang berada di wilayah kerjanya, sesuai dengan lampiran 2.
b.
Melakukan mapping ketersediaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) persepsi untuk tiap Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berada di wilayah kerjanya, sesuai dengan lampiran 3.
c.
Melakukan survei persepsi Wajib Pajak mengenai ketersediaan pelayanan pembayaran pajak yang ada di wilayah kerja masing-masing KPP sesuai dengan lampiran 4, dengan jumlah responden sebanyak 20 Wajib Pajak yang terdiri dari:
1)
10 Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
2)
10 Wajib Pajak Badan.
Survei dapat dilakukan oleh petugas di Tempat Pelayanan Terpadu KPP kepada Wajib Pajak yang sedang menyampaikan kewajiban perpajakannya.
d.
Sebagai bahan mapping, KPP dapat menggunakan data awal mapping bank/pos persepsi berdasarkan kode cabang, nama, alamat cabang, propinsi/kabupaten/kota dan KPPN sesuai dengan lampiran 6 (dapat diunduh di portaldjp). KPP dapat melakukan penyesuaian data tersebut sesuai dengan keadaan bank/pos persepsi di wilayah kerja KPP masing-masing.
2.
Pelaporan pelaksanaan diatur sebagai berikut:
a.
KPP mengirim dalam bentuk hardcopy dan softcopy hasil pelaksanaan mapping dan survei kepada Kepala Kanwil DJP sesuai lampiran 2, 3 dan 4;
b.
Kanwil DJP mengirim dalam bentuk softcopy:
1)
Rekapitulasi hasil mapping dan survei seluruh KPP di wilayah kerjanya ke Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dengan format pada lampiran 2, 3 dan 5 (format Microsoft Excel).
2)
Evaluasi atas keseluruhan hasil mapping dan survei yang dilaksanakan di Kanwil (format Microsoft Word).
selambat-lambatnya tanggal 30 Januari 2014 melalui e-mail ke alamat: [email protected]__.
Demikian disampaikan, atas kerjasama para Kepala Kanwil diucapkan terima kasih.
Direktur,
ttd.
Dasto Ledyanto
NIP 196612021992011001
Kp.:PJ.0831/PJ.0801